OMS

Studi Relasi Dampak Kejadian Bencana Alam Terhadap Nilai PDRB Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2015
Sub Judul
Call Number TA/2020/2693 RAH
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang RAHMANTO, Yanuar -
Subyek Adenantera Dwicaksono, ST., M.Dev.St., Ph.D
Deskripsi Indonesia merupakan negara yang sangat rawan akan bencana di antaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan sebagainya. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir di Pulau Jawa tercatat telah terjadi 25.658 kejadian bencana alam yang meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, kekeringan, kecelakaan industri, dan gempa bumi. Keenam provinsi yang berada di Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa studi yang menyatakan bahwa terdapat efek negatif dari bencana pada pertumbuhan ekonomi terkait PDB. (Rasmussen, 2004; Noy, 2009; Loayza et al, 2012.; Skidmore dan Toya 2002). Rasmussen (2004) menunjukkan bahwa bencana alam mengakibatkan penurunan rata-rata sekitar dua persen dalam tingkat pertumbuhan PDB riil pada tahun yang sama. Hasilnya, bencana yang mematikan menimbulkan nilai serta pertumbuhan PDB lebih rendah. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana bencana yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Jawa, pertumbuhan nilai total PDRB dan tiap sektor usaha, dan pengaruhnya terhadap nilai PDRB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan objek 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada rentang tahun 2007 2015. Variabel yang digunakan adalah nilai PDRB sebagai variabel dependen, dan jumlah tenaga kerja per tahun dan jumlah korban bencana/jumlah kejadian bencana per tahun sebagai variabel independen. Jumlah korban bencana per jumlah kejadian bencana yang memiliki tingkat paling tinggi yaitu terpusat di sekitar kabupaten/kota bagian Jabodetabek dan bagian selatan Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa variabel jumlah korban bencana/jumlah kejadian bencana berkorelasi negatif secara signifikan terhadap nilai PDRB di sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan sehingga peningkatan jumlah korban bencana/jumlah kejadian bencana secara keseluruhan atau tiap jenis bencana akan mengurangi nilai serta pertumbuhan PDRB pada ketiga sektor lapangan usaha utama dengan proporsi kontribusi terbesar yaitu sektor industri pengolahan; sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restauran.
Panduan Perancangan Pasar Atas Dan Kawasan Sekitar Pasar Atas Kota Cimahi
Sub Judul
Call Number TA/2020/2692 MAU
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang MAULUDI, Falah -
Subyek Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT., Dr
Deskripsi Di sejumlah daerah di Indonesia pasar merupakan anchor dari kawasan perdagangan dan jasa, pasar dan kawasan pasar yang terdiri dari kios, toko, atau los pedagang menjadi sumber utama kegiatan ekonomi daerah. Akan tetapi terdapat berbagai masalah yang terdapat dalam pasar dan kawasan sekitar pasar, terutama di Pasar Atas Cimahi dan Kawasan Sekitar Pasar Atas Cimahi mengalami kondisi yang kurang baik dan lebih mengarah pada kondisi yang tak teratur, dan kotor, banyaknya PKL di trotoar dan di bahu jalan, serta terbatasnya jalur pejalan kaki. Diperlukan panduan perancangan untuk menata pasar dan kawasan sekitar pasar agar tertata dan teratur sesuai dengan karakteristik lingkungan fisik dan juga mempertimbangkan persepsi dan preferensi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun panduan perancangan Pasar Atas dan Kawasan Sekitar Pasar Atas Cimahi guna mengoptimalkan kualitas serta fungsi Pasar Atas dan Kawasan Sekitar Pasar Atas dengan mempertimbangkan kebutuhan pengunjung, pedagang, dan penghuni di kawasan pasar. Penyusunan panduan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan komponen hasil dari studi literatur, observasi, serta mempertimbangkan persepsi dan preferensi para pengguna pasar dan kawasan sekitar pasar. Kemudian didapatkan persoalan yang terjadi di pasar dan kawasan sekitar pasar yang setelahnya dirumuskan kebutuhan-kebutuhan yang perlu disediakan atau diperlukan di Pasar Atas dan Kawasan Sekitar Pasar Atas. Setelah itu akan dihasilkan beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dan juga diatur dalam perancangan panduan Pasar Atas dan Kawasan Sekitar Pasar Atas. Kemudian setelah dirumuskannya prinsip dikembangkan menjadi panduan perancangan untuk Pasar Atas dan Kawasan Sekitar Pasar Atas yang diarahkan pada pengoptimalan pasar dan kawasan sekitar pasar dalam mendukung segala aktifitas para pengunjung, serta mendukung kegiatan di pasar dan kawasan sekitar pasar melalui penyediaan fasilitas publik, peningkatan kenyamanan serta aksesibilitas dan kualitas ruang di pasar dan kawasan sekitar pasar.
Analisis Dampak Kebijakan Zonasi PPDB Terhadap Pola Distribusi Pergerakan Bersekolah Pelajar SMA Negeri Di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2020/2691 DEW
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DEWANTI, Anindita Putri -
Subyek Miming Miharja, ST., M.Sc.Eng., Ph.D
Deskripsi Salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang baru untuk mewujudkan pemerataan kualitas sekolah dan sebaran peserta didik adalah dengan dikeluarkannya aturan baru mengenai sistem zonasi sekolah dalam melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan zonasi sekolah menyatakan bahwa penerimaan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki persentase kuota yang lebih dominan ketimbang jalur lainnya. Dari perspektif transportasi, kebijakan ini memiliki potensi positif dalam menciptakan pola distribusi pergerakan bersekolah yang lebih merata sehingga idealnya terjadi reduksi panjang perjalanan yang akan berimplikasi pada perbaikan kinerja transportasi Kota Bandung secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi sekolah terhadap pola distribusi pergerakan bersekolah peserta didik SMA Negeri di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis distribusi spasial dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memberikan pengaruh terhadap perubahan total rata-rata panjang pergerakan bersekolah peserta didik SMA Negeri di Kota Bandung sebesar 35% dengan distribusi pergerakan yang sudah tidak lagi terpusat di pusat kota tepat beradanya sekolah-sekolah favorit. Namun masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan zonasi yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta minimnya keterjangkauan transportasi umum untuk melayani pergerakan peserta didik.
Identifikasi Kebutuhan Ruang Parkir Factory Outlet Berdasarkan Permintaan Dan Penyediaan (Studi Kasus: Factory Outlet Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2690 IST
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ISTIQOMAH, Risa Nurhardiyanti -
Subyek Shanty Yulianti Rachmat, ST., MT., Ph.D
Deskripsi Factory outlet merupakan salah satu pusat perbelanjaan ritel di Kota Bandung yang sering dikunjungi wisatawan. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Kota Bandung tahun 2012-2025, factory outlet di Jalan L.L.R.E Martadinata direncanakan sebagai kawasan strategis pariwisata belanja Kota Bandung. Hal tersebut dapat meningkatkan tarikan pengunjung pada factory outlet, dimana saat ini masih banyak wisatawan yang datang ke Kota Bandung menggunakan kendaraan pribadi, sehingga diperlukan prasarana pendukung seperti prasarana parkir. Parkir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi kota karena kendaraan tidak akan selamanya bergerak. Penyediaan ruang parkir merupakan hal yang penting dan perlu disesuaikan dengan besarnya permintaan parkir pada bangunan/gedung tersebut serta sesuai dengan kebijakan ataupun standar minimum. Standar penyediaan ruang parkir yang digunakan saat ini yaitu Standar yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat tahun 1996, dimana standar tersebut belum mengatur kegiatan pusat perdagangan berjenis factory outlet. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan ruang parkir pada factory outlet berdasarkan permintaan dan penyediaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis konten, analisis deskriptif, dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tinjauan literatur, didapatkan faktor yang dapat memengaruhi permintaan parkir pada factory outlet yaitu luas lantai total bangunan, jumlah pengunjung, dan jumlah karyawan. Penelitian ini menghasilkan model kebutuhan ruang parkir pada factory outlet, yang didapatkan berdasarkan analisis regresi linier berganda. Kebutuhan ruang parkir pada factory outlet yaitu perlu menyediakan 12 SRP per 100 jumlah pengunjung.
Identifikasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11: Mewujudkan Kota Yang Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan (Studi Kasus Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2689 TAB
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang TABRANI, Alfira Azzahra Putri -
Subyek Iwan Kustiwan, Ir., MT., Dr
Deskripsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global sebagai lanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang bertujuan untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. TPB memiliki tujuh belas (17) tujuan indikatif yang di antaranya adalah tujuan ke-11 yaitu menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan, tangguh, aman dan inklusif. Target-target yang tercantum dalam TPB 11 telah memperbaharui target dalam TPM dan memayungi tujuan-tujuan TPB lainnya yang bersifat sektoral dan mengangkat pendekatan kewilayahan (pembangunan perkotaan berkelanjutan) sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari implementasi TPB 11, hal ini dapat mempercepat laju pencapaian enam belas TPB lainnya. Tercapainya pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dari penerapan pembangunan berkelanjutan itu sendiri, sehingga perlu dilakukannya pemantauan dan pelaporan capaian TPB 11 pada tingkat perkotaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk menerapkan TPB, memiliki laju urbanisasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung sebagai kota metropolitan terbesar yang menjadi destinasi urbanisasi favorit masyarakat pendatang. Hal tersebut menjadi urgensi dari pentingnya pengembangan Kota Bandung yang berkelanjutan untuk menghindari permasalahan didalamnya. Namun, pemantauan dan pelaporan capaian TPB 11 di Kota Bandung pada tahun 2017 menunjukan angka yang rendah, yakni sebesar 21% dan belum diperbaharui kembali. Begitupun halnya dengan capaian TPB secara keseluruhan di Indonesia berada pada peringkat 102 dari 162 negara yang mengimplementasikan TPB di dunia. Sehingga diperlukan studi untuk memantau implementasi TPB 11 di Kota Bandung dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan menyukseskan pelaksanaan TPB di Indonesia. Peneltian ini dilakukan dengan mengidentifikasi indikator TPB 11 pada skala kota untuk Kota Bandung melalui analisis konten dan tinjauan literatur, serta mengidentifikasi penilaian dan capaian TPB 11 di Kota Bandung melalui analisis kuantitatif, analisis kualitatif dan metode pembobotan skoring menggunakan data sekunder dari instansi terkait dan dokumen perencanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Bandung telah mencapai 69,75% dari target yang ingin dicapai pada tahun 2030 oleh TPB 11 dan memperoleh indeks ketercapaian “D” yang artinya masih setengah jalan menuju pemenuhan Target TPB 11. Hasil dari pembobotan tipologi kota juga menunjukan bahwa Kota Bandung telah mencapai 89,67% dari perwujudan kota aman, 88,8% dari perwujudan kota inklusif, 72% dari perwujudan kota tangguh, dan 66,67% dari perwujudan kota berkelanjutan berdasarkan target pada tahun 2030. Kota Bandung memiliki peluang untuk mencapai seluruh indikator TPB 11 pada tahun 2030, melihat selama 5 tahun atau sepertiga jalan dari implementasinya telah mencapai 69,75% dari target
Proses Difusi Dan Adopsi Inovasi Program Kampung Berkebun (Studi Kasus: Kampung Berkebun Rw 04, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2688 SAR
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SARI, Chika Ramdhani Nurindah -
Subyek Tubagus Furqon Sofhani, Ir., MA., Ph.D
Deskripsi Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kota Bandung memberikan dampak berupa terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, sehingga lahan bercocok tanam semakin berkurang. Hal ini mengancam ketersediaan dan ketahanan pangan lokal yang diproduksi sendiri. Dalam menangani permasalahan tersebut, sejak tahun 2014 pemerintah Kota Bandung menerapkan inovasi berupa program kampung berkebun dengan konsep urban farming pada 151 kelurahan yang ada. Dalam keberjalanannya, tidak semua lokasi penerapan berhasil mengembangkan program. Salah satu lokasi yang berhasil dan menjadi percontohan urban farming di Kota Bandung adalah RW 04 Kelurahan Pajajaran, yang dapat menjadi rujukan dalam proses penyebarluasan inovasi bagi kelurahan atau kota lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses difusi dan faktor yang paling memengaruhi kecepatan masyarakat dalam mengadopsi inovasi. Dengan melakukan tinjauan literatur, didapat 4 elemen utama difusi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian menggunakan metode pendekatan campuran secara deskriptif, dengan menggunakan 4 jenis analisis yaitu analisis konten, analisis statistik deskriptif, inferensial dan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses difusi program kampung berkebun di RW 04 Kelurahan Pajajaran berjalan dengan baik dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini, dengan elemen difusi yang memengaruhi berupa saluan komunikasi dengan agen peubah, atribut atau karakteristik inovasi, cara pengambilan keputusan inovasi secara opsional, serta kesesuaian program dengan norma dan kebiasaan masyarakat. Kemudian, ditemukan pula bahwa subfaktor komunikasi interpersonal atau tatap muka memiliki pengaruh paling dominan dalam memengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lokasi percontohan, faktor yang paling memengaruhi kecepatan masyarakat dalam mengadopsi program adalah saluran komunikasi dengan cara interpersonal, yang berbentuk sosialisasi door to door, sosialisasi massal, pelatihan, terutama komunikasi dalam tahap bujukan oleh agen peubah.
Studi Kesiapsiagaan Bencana Pelaku Usaha Terhadap Potensi Letusan Gunung Guntur Di Kawasan Wisata Cipanas, Kabupaten Garut
Sub Judul
Call Number TA/2020/2687 WIB
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang WIBOWO, Averina Isabella -
Subyek Djoko Santoso Abi Suroso, Ir.,MSc., Ph.D
Deskripsi Kawasan Cipanas merupakan kawasan wisata dengan daya tarik utama berupa pemandian air panas. Kawasan wisata ini berkembang di kaki Gunung Guntur yang dan berjarak 5km dari puncak gunung. Gunung Guntur dapat kembali aktif kapan saja dan dapat menghasilkan letusan besar yang berdampak bagi kawasan di sekitarnya. Kesiapsiagaan bencana menjadi penting untuk dapat meningkatkan kapasitas kawasan Cipanas dalam menghadapi potensi bencana. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di Kawasan Cipanas untuk mengkonfirmasi adanya kerentanan kawasan terhadap potensi letusan Gunung Guntur. Untuk menekan kerentanan yang muncul karena perkembangan wilayah, dibutuhkan peningkatan kapasitas kawasan, salah satunya melalui kesiapsiagaan pelaku usaha karena perkembangan wisata yang terjadi di Kawasan Cipanas. Perkembangan wilayah dan pariwisata di kawasan Cipanas dapat dibuktikan melalui perubahan tutupan lahan, bertambahnya jumlah hotel, dan tingginya jumlah wisatawan. Kesiapsiagaan pelaku usaha masih rendah karena rendahnya pengetahuan pelaku usaha akan potensi bencana yang dapat terjadi. Pelaku usaha juga tidak memiliki rencana darurat bencana dan akodomasi dasar yang dibutuhkan, serta kurang memahami cara melakukan evakuasi. Sedangkan, sistem peringatan dini telah berjalan dengan baik.
Analisis Realisasi Rencana Pengembangan Geopark Kaldera Toba Untuk Memenuhi Status Sebagai Unesco Global Geopark Dan Dampaknya Terhadap Pariwisata
Sub Judul
Call Number TA/2020/2686 LIN
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang LINGGA, Naomi Dinar -
Subyek Djoko Santoso Abi Suroso, Ir.,MSc., Ph.D
Deskripsi Geopark Kaldera Toba telah menjadi salah satu bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) sejak Juli 2020. Dalam proses mewujudkan Geopark Kaldera Toba sebagai UGG terdapat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi realisasi program-program untuk memenuhi kriteria dan syarat tersebut. Realisasi program yang telah dilakukan cukup baik, telah terdapat badan organisasi, rencana induk dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengembangan Geopark Kaldera Toba, namun untuk infrastruktur masih belum terealisasi sepenuhnya, seperti jalur geotracking, fasilitas ibadah, dan beberapa fasilitas umum belum tersedia di beberapa geosite. Terdapat peningkatan kunjungan wisata selama pengembangan Geopark Kaldera Toba, peningkatan pendapatan masyarakat dan bertambahnya peluang kerja bagi masyarakat, namun tidak terjadi perubahan profesi masyarakat khususnya di bidang pertanian yang menjadi sektor utama PDRB di kawasan Geopark Kaldera Toba. Pengembangan Geopark Kaldera Toba memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman, yang berdampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berupa peningkatan kerjasama dan promosi Geopark Kaldera Toba untuk memaksimalkan potensi dan mengurangi dampak negatif dari pengembangan Geopark Kaldera Toba.
Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi (Studi Kasus: Pembangunan Cable Car Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2685 CHA
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang CHANDRA, Arya Try -
Subyek Miming Miharja, ST., M.Sc.Eng., Ph.D
Deskripsi Kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pengembangan dari suatu kawasan dan tidak luput dari pengembangan sistem transportasi pula. Kelembagaan transportasi bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan transportasi umum, menentukan standar pelayanan minimal, hingga fungsi pengawasan. Kelembagaan transportasi yang tidak efektif apabila tidak terintervensi dapat melumpuhkan sistem transportasi secara menyeluruh dalam jangka panjang. Tidak luput dari masalah kemacetan, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Rencana Induk Transportasi Kota Bandung (2015) dan Bandung Urban Mobility Project (2016) yang meliputi pembangunan Cable Car sebagai salah satu transportasi feeder di Kota Bandung. Namun, hingga tahun 2019 rencana tersebut masih belum dijalankan meskipun rencananya sesungguhnya telah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu. Untuk itu, kapasitas kelembagaan dari lembaga transportasi Kota Bandung perlu diteliti untuk memahami hambatan yang ditemui serta intervensi yang dapat dilakukan. Penelitian pertama dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas kelembagaan melalui studi literatur. Faktor-faktor yang telah ditentukan kemudian diberikan bobot melalui metode AHP, yang disertai dengan penilaian tiap faktor melalui analisis isi untuk mengetahui tingkat kapasitas kelembagaan dari tiap lembaga transportasi di Kota Bandung dalam pembangunan Cable Car. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas kelembagaan transportasi di Kota Bandung tergolong “Cukup”. Hal ini ditunjukkan dengan PT. ADP dan Dishub Kota Bandung yang berperan sebagai Leading Sector dalam pembangunan Cable Car tergolong “Baik”, selagi lembaga pendukung lainnya layaknya Bappelitbang, DPMPTSP, Bag. Kerjasama, Distaru, dan DLHK Kota Bandung tergolong “Cukup”. Kondisi tersebut mengimplikasikan bahwa pembangunan Cable Car di Kota Bandung masih bertumpu kepada Leading Sector, dan bahwa koordinasi serta sinergi antar lembaga transportasi terkait masih perlu ditingkatkan guna mencapai keluaran yang diinginkan
Pengembangan Lahan Perumahan Tapak Dan Apartemen Skala Besar Berbasis Jaringan Pengembang Di Jabodetabek
Sub Judul
Call Number TA/2020/2684 MUH
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang MUHTADIN, Ruhkhis -
Subyek Haryo Winarso, Ir., M.Eng., Ph.D., Prof
Deskripsi Pengembangan lahan perumahan di Jabodetabek yang sangat masif serta harga properti yang tidak wajar mengindikasikan pasar yang tidak kompetitif. Preseden membuktikan adanya kondisi pasar properti yang oligopolistik serta penguasaan lahan oleh sebagian kecil pengembang. Fakta diperkuat oleh adanya jaringan yang terbentuk dari para pengembang. Hal tersebut tentu sangat merugikan publik. Melalui pendekatan kajian pengembangan lahan secara institusional, struktur pasar serta teori persaingan usaha akan dijelaskan mengenai analisis jaringan sosial yang terbentuk di antara para pengembang perumahan skala besar. Penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode analisis konten, spasial dan jaringan sosial. Sebagian besar data penelitian adalah sekunder, terdapat pula wawancara terhadap beberapa aktor pengembang. Hasilnya ditemukan 123 proyek perumahan tapak dan 45 apartemen skala besar yang dikembangkan oleh 86 dan 38 pengembang berbeda. Studi ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan perumahan telah menuju ke arah yang lebih kompetitif dengan tipe pasar persaingan monopolistik. Melalui identifikasi hubungan rangkap jabatan, kepemilikan sahan, konsorsium dan kekerabatan, terdapat jaringan pengembang perumahan skala besar yang terbentuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Jaringan yang terbentuk tersebut menciptakan struktur penguasaan lahan yang bersifat semi-oligopolistis. PT Intiland Development dan PT Jababeka menjadi aktor sentral pada jaringan pengembang perumahan tapak sedangkan pada apartemen adalah PT Ciputra Property. Terjadinya fenomena jaringan ini diindikasikan oleh regulasi yang belum kuat serta peran KPPU yang lemah, disisi lain kebijakan mengenai tata ruang dan persaingan usaha belum terintegrasi.
Kajian Rekomendasi Prioritas Kecamatan Dan Karakteristik Coworking Space Di Kota Bandung Dengan Pendekatan Konsep Job-Housing Balance
Sub Judul
Call Number TA/2020/2683 ABI
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ABIZARD, Muhammad -
Subyek Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D
Deskripsi Urbanisasi yang terjadi di Kota Bandung berindikasi memunculkan fenomena suburbanisasi. Suburbanisasi yang tidak terkontrol dapat memunculkan fenomena job-housing mismatch di Kota Bandung. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan konsep Job-Housing Balance dengan membangun lokasilokasi kerja dan distribusi pekerja. Hal ini sejalan dengan rencana program pembangunan coworking space di setiap kecamatan. Namun, perlu ditinjau bagaimana keadaan job-housing balance di setiap kecamatan untuk memberikan gambaran kecamatan mana saja yang perlu dibangun coworking space terlebih dahulu. Kemudian dari kecamatan-kecamatan tersebut perlu ditinjau apakah kecamatan tersebut ideal untuk dibangun coworking space. Selain itu, berdasarkan strategi distribusi pekerja membutuhkan para pekerja yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dari sisi lokasi dan proses bekerja. pekembangan teknologi memunculkan jenis pekerjaan baru yang memanfaatkan teknologi informasi yakni contingent workers. Coworking space yang akan dibangun perlu ditinjau karakteristiknya untuk memenuhi kebutuhan contingent workers tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis rasio job-housing untuk melihat kondisi awal jobhousing balance, analisis skalogram untuk melihat hierarki masing-masing kecamatan, dan analisis konten dan coding untuk menganalisis karakteristik coworking space dan contingent workers menjadi strategi dan karakteristik coworking space yang akan dibangun. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 14 kecamatan yang menjadi prioritas pembangunan coworking space dengan prioritas utama adalah kecamatan dengan pertumbuhan permukiman tinggi dan berada pada kawasan pinggiran kota bandung. Berdasarkan analisis skalogram dari 14 kecamatan yang terpilih sebagai prioritas, terbentuk 6 hierarki kecamatan untuk tingkat keidealan pembangunan coworking space. Kemudian karakteristik dan strategi coworking space yang menunjang contingent workers secara keseluruhan harus mendorong terjadinya relational, network, welfare, dan infrastrucutre coworking, bukan hanya penyediaan ruang kerja. Selain itu, perlu aadanya tinjauan lebih detail terhadap lokaso-lokasi permukiman pada kecamatan yang akan dibangun untuk menyesuaikan lokasinya dengan coworking space yang akan dibangun agar tetap dekat.
Strategi Kebijakan Pengembangan Investasi Energi Terbarukan Bioenergi Berbasis Limbah Kelapa Sawit Sebagai Alternatif Elektrifikasi Wilayah Di Kalimantan Barat
Sub Judul
Call Number TA/2020/2682 IKH
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang IKHSANUL, Muhammad Nomidhia -
Subyek Saut Aritua Sagala, ST., M.Sc., Ph.D
Deskripsi Industri pengolahan kelapa sawit merupakan industri utama yang memiliki peran signifikan terhadap ekonomi wilayah di Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi tentunya harus ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang handal, salah satunya elektrifikasi. Selain produk olahan yang bernilai tinggi, saat ini Kalimantan Barat juga telah menggunakan potensi kelapa sawit sebagai bioenergi untuk alternatif elektrifikasi khususnya pada daerah yang terisolasi baik berupa IPP, Excess Power, maupun Captive Power dengan memanfaatkan produk sampingan berupa limbah padat dan cair. Hal ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan bauran energi dan mendorong penerapan zero waste dalam kegiatan sektor industri. Namun, dalam pengembangannya terdapat berbagai persoalan untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis kesiapan dan kendala yang dijadikan acuan untuk menyusun strategi pengembangan investasi energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit di Kalimantan Barat agar dapat terakselerasi dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perspektif berbagai pemangku kepentingan mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit. Penelitian ini dijelaskan oleh metode deskriptif untuk membahas kondisi kesiapan maupun kendala berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, metode SWOT serta analisis lingkungan strategis (IFAS-EFAS) digunakan untuk membahas posisi dan strategi prioritas pengembangan energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kriteria kesiapan pengembangan energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit di Kalimantan Barat dari segi kontinuitas bahan baku, teknologi, infrastruktur, kebutuhan kapasitas, model bisnis, serta regulasi dan institusi sebagian besar telah memenuhi kriteria sehingga dapat dikatakan siap untuk dikembangkan. Meskipun hal ini juga diikuti oleh berbagai kendala yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil analisis lainnya juga menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit di Kalimantan Barat berada pada kuadran pertumbuhan yang membutuhkan strategi dengan pendekatan Stable Growth Strategy. Pengembangan ini memanfaatkan potensi besar yang dimiliki untuk menghasilkan peluang yang optimal. Strategi prioritas yang dihasilkan pada studi ini berupa: melakukan dialog kebijakan dengan investor dan pelaku industri kelapa sawit, melakukan promosi investasi dan penciptaan pasar, meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah daerah, melakukan kerjasama pengembangan proyek pada skala ekonomis, serta penguatan BUMDes dan Koperasi petani sawit di Kalimantan Barat.
Identifikasi Pertumbuhan Airbnb Dan Pengaruh Keberadaanya Terhadap Harga Properti (Studi Kasus: Kelurahan Dago, Ciumbuleuit, Dan Hegarmanah, Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2681 DIR
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DIRIA, Fauzi Achmad Bangsa -
Subyek Adiwan Fahlan Aritenang, ST., M.GIT., Ph.D
Deskripsi Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat secara linier merubah perilaku masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhannya. Sharing economy merupakan model bisnis untuk membuat pengguna produk dapat mendapatkan kepuasan yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi saat ini, salah satunya adalah Airbnb. Airbnb merupakan platform penyedia akomodasi yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi salah satu pilihan para wisatawan untuk menggunakan jasanya selama mereka berpergian ke destinasi wisata. Lokasi persebaran Airbnb di suatu kota cenderung tersebar di kawasan permukiman, berbeda dengan hotel atau akomodasi lain yang cenderung mengklaster di kawasan pusat kota atau pada daerah yang merupakan kawasan wisata. Peristiwa ini dapat berpotensi untuk memicu adanya perubahan karakteristik kawasan karena terdapatnya eksternalitas yang dapat muncul akibat adanya aktivitas dari short term rental Airbnb seperti meningkatkan ekonomi lokal, menimbulkan kebisingan, kemacetan, mengganggu keamanan dan menghasilkan polusi di sekitar kawasan perumahan. Berubahnya karakteristik lingkungan perumahan dapat secara langsung berdampak kepada harga properti pada kawasan terdampak menurut teori Hedonic Pricing Methods (HPM). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang dengan mengidentifikasi pengaruh keberadaan Airbnb terhadap harga properti khususnya di Kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat dan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis spasial emerging hotspots untuk mengetahui pola perkembangan airbnb, kemudian menggunakan analisis jangkauan pelayanan untuk mengukur jarak properti terhadap sarana dan prasarana, analisis buffer untuk menghitung jangkauan karakteristik airbnb dan regresi linier OLS untuk menentukan keberpengaruhan airbnb terhadap harga properti. Hasil dari penelitian ini menunjukan terdapat 3 kelurahan yang memiliki kondisi listing airbnb dengan tren yang baik dan selalu tergolong hotspots yaitu Kelurahan Dago, Hegarmanah dan Ciembuleuit. Namun, pada ketiga kelurahan ini didapatkan bahwa yang mempengaruhi harga properti hanyalah struktur rumah seperti harga tanah, jumlah kamar dan luas tanah, dapat dijelaskan bahwa aktivitas keberadaan airbnb tidak memberikan dampak yang signifikan kepada properti di ketiga kelurahan ini.
Informalitas, Inovasi, Dan Kinerja Usaha Pada Sentra Indutri Di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2020/2680 KAM
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang KAMILA, Hasna Lutfia -
Subyek Fikri Zul Fahmi, ST., M.Sc., Ph.D
Deskripsi Sentra industri merupakan aglomerasi industri rumah tangga atau usaha sejenis yang biasanya memiliki produk khas, misalnya berupa hasil kerajinan atau fesyen. Di Kota Bandung, sentra industri terletak pada kampung kota yang erat kaitannya dengan informalitas, termasuk dalam kegiatan usahanya. Namun, terdapat dugaan bahwa peluang usaha kecil dapat bertahan dan berkembang adalah rendah. Inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha sektor kreatif seharusnya dapat membantu meningkatkan kinerja usaha, tetapi mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan karakteristik informalitas, inovasi, dan kinerja usaha pada sentra-sentra industri di Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis asosiasi dari data kuisioner terhadap pelaku usaha industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melakukan inovasi, terutama bentuk inovasi yang sederhana dan terjangkau yaitu inovasi produk. Adanya inovasi yang dilakukan didorong oleh tingginya tingkat pendidikan dan banyaknya jumlah tenaga kerja. Sementara bentuk inovasi yang dilakukan berkaitan dengan informalitas pada usaha. Keterbatasan modal dan lokasi usaha mendorong pelaku usaha dalam melakukan bentuk inovasi produk atau inovasi pemasaran, namun menghambat inovasi proses. Dan adanya dukungan usaha mendorong dilakukannya inovasi organisasi. Inovasi seharusnya dapat meningkatkan kinerja usaha, namun belum optimal untuk meningkatkan permintaan dan membuka pasar secara lebih luas. Kinerja usaha yang diamati berdasarkan pertumbuhan penjualan, keuntungan, dan sumber daya menghasilkan fakta bahwa industri tergolong kurang berkembang
Kajian Tahapan Manajemen Bencana Di Destinasi Wisata Gili Trawangan (Kasus: Gempa Lombok 2018)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2679 DEI
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DEIANIERA, Scholastica Gabriella -
Subyek Alhilal Furqan, BSc., MSc., Ph.D
Deskripsi Pariwisata memiliki peranan penting untuk mendorong perekonomian di Indonesia karena memiliki beragam potensi wisata alam namun terletak di kawasan rawan bencana sehingga keberlangsungan pawisata di Indonesia beresiko terdampak dari bencana yang berpotensi terjadi. Destinasi wisata Gili Trawangan merupakan salah satu pulau dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Tramena yang terdampak saat gempa Lombok 2018. Kejadian gempa di Gili Trawangan menyebabkan aktivitas pariwisata terhambat dan berdampak terhadap pendapatan daerah. Resiko bencana di destinasi wisata dapat diminimalisir dengan adanya manajemen bencana di destinasi wisata. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 manajemen bencana atau penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan dan strategi peningkatan manajemen bencana destinasi pariwisata di Gili Trawangan terhadap gempa Lombok 2018. Penanganan manajemen bencana destinasi wisata di Gili Trawangan ditinjau berdasarkan 3 tahap manajemen bencana yaitu saat prabencana (terdiri dari pencegahan dan mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan), saat terjadi bencana yang berfokus terhadap upaya tanggap darurat, serta pasca bencana yang berfokus untuk pemulihan. Metode pengolahan data untuk penelitian ini adalah dengan metode mixed-method yang mengkuantifikasikan data-data kualitatif, yang terdiri dari analisis kualitatif, analisis konten, analisis coding dan analisis deskriptif kualitatif untuk identifikasi penanganan manajemen bencana di destinasi wisata Gili Trawangan berdasarkan hasil wawancara, data-data sekunder, pengumpulan berita melalui web crawling dan tinjauan pustaka, dan penggunaan analisis skoring terhadap penanganan manajemen bencana untuk identifikasi strategi peningkatan manajemen bencananya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan manajemen bencana di destinasi wisata Gili Trawangan terhadap gempa Lombok 2018 dinilai reseptif atau mendukung karena kurangnya persiapan pada masa prabencana namun tanggapan yang diberikan oleh stakeholder terkait sudah cukup baik menanggulangi dampak bencana yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, perlunya peningkatan terhadap manajemen bencana khususnya pada masa prabencana.
Identifikasi Perkembangan Program Kampung Wisata Di Kampung Wisata Sosromenduran Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Di Kota Yogyakarta
Sub Judul
Call Number TA/2020/2678 CHR
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang CHRISTABEL, Audrey Wilona Tiarma -
Subyek Heru Purboyo Hidayat, P., Ir., DEA., Ph.D
Deskripsi Di Kota Yogyakarta, kampung merupakan suatu nama dari tempat tertentu yang di huni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang. Selain itu, terbatasnya lahan permukiman serta peningkatan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan juga menyebabkan terjadinya fenomena kampung kota yang merupakan suatu kawasan permukiman yang dikenal memiliki penduduk yang cukup padat dan lingkungan yang kumuh. Karena itu, penting untuk dikembangkannya suatu nilai tambah pada kampung kota sehingga dapat memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing, salah satunya dalam sektor pariwisata yaitu dengan menerapkan program kampung wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan program Kampung Wisata di Kampung Wisata Sosromenduran dengan menggunakan metode analisis konten dari hasil wawancara para pemangku kepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa program kampung wisata di Kampung Wisata Sosromenduran belum dapat berjalan karena di sana belum terdapat paket wisata, hal ini disebabkan karena Kampung Wisata Sosromenduran masih dalam tahap mengembangkan daya tarik wisata yang dimilikinya, sehingga belum optimal dalam menarik banyak wisatawan.
Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur (Studi Kasus: Provinsi Jawa Barat)
Sub Judul
Call Number TA/2020/2677 AVI
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang AVIANTI, Nadia Rizka -
Subyek Adenantera Dwicaksono, ST., M.Dev.St., Ph.D
Deskripsi Obligasi daerah merupakan salah satu alternatif instrumen pembiayaan daerah yang melibatkan masyarakat sebagai penanam modalnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 membuka peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk menghimpun dana dari penerbitan obligasi daerah. Walau demikian, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah diakibatkan oleh berbagai faktor. Sejauhmana pemerintah daerah mampu menerbitkan dan mengelola obligasi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas daerah. Dalam penelitian ini, kapasitas aerah ditinjau dari aspek kapasitas keuangan dan kelembagaan Provinsi Jawa Barat sebagai studi kasus. Penilaian kapasitas daerah dilakukan dengan menggunakan kerangka penilaian yang dihasilkan dari kajian literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif serta analisis konten untuk mengolah data primer berupa kuesioner dan wawancara terhadap informan kunci serta data sekunder pendukung. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas keuangan daerah yang sangat baik dengan indeks kapasitas keuangan sebesar 99,07% serta kapasitas kelembagaan daerah yang baik dengan indeks kapasitas kelembagaan sebesar 71,75%. Walaupun secara umum Provinsi Jawa Barat telah memiliki kapasitas daerah yang sangat baik (90,41%), namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki khususnya terkait kapasitas kelembagaan daerah guna mengoptimalkan penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi Jawa Barat untuk membiayai empat proyek infrastruktur daerah yaitu proyek pengembangan RSUD Al-Ihsan, pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 173 SMA/SMK, pembangunan aksesibilitas BIJBCisumdawu/Cipali, dan pembangunan jalan layang BIJB di KM 152 Cipali.
Kesiapan Regulasi Pengembangan Bioenergi Berbasis Kelapa Sawit Di Indonesia
Sub Judul
Call Number TA/2020/2676 RYM
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang RYMIZAR, Mochamad Syahreza -
Subyek Saut Aritua Sagala, ST., M.Sc., Ph.D
Deskripsi Bioenergi merupakan energi yang didapat dari organisme biologis atau bahan organik dan merupakan salah satu kebutuhan vital yang menjadi infrastruktur penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam konteks pengembangan wilayah, keterbatasan akan akses terhadap energi, penggunaan energi berbahan fosil, dan kebutuhannya itu sendiri memunculkan permasalahan secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Di lain sisi Indonesia memiliki memiliki potensi akan sumber daya melimpah salah satunya adalah kelapa sawit, Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia memiliki berbagai kecaman mengenai pengelolaannya salah satunya larangan ekspor oleh European Union akibat pengelolaan kelapa sawit di Indonesia yang tidak ramah lingkungan. Walaupun begitu kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, sehingga terdapat peluang pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan dalam mengatasi berbagai permasalahan sebelumnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan secara berkelanjutan adalah regulasi yang menjadi dasar dari perencanaan pembangunan. Namun, belum adanya informasi mengenai sejauh mana kesiapan regulasi khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan berbasis kelapa sawit menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu terkait pemetaan kebijakan atau regulasi dalam menilai kesiapan pengembangan bioenergi di Indonesia. Dengan melakukan tinjauan literatur, didapat 3 variabel umum yaitu kebijakan energi, kebijakan ekonomi, dan kebijakan penunjang dalam mendukung pengembangan bioenergi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi variabel menggunakan analisis deskriptif melalui analisis konten, analisis koding, dan analisis pemangku kepentingan, serta dalam menilai tingkat kesiapan dilakukan dengan metode pembobotan skoring dan AHP guna penilaian performa kebijakan hasil perolehan informasi dari 21 responden, representasi 19 institusi yaitu pemerintah, dunia usaha, aktor luar negeri, dan lembaga riset juga akademisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan regulasi dalam pengembangan bioenergi di Indonesia dinilai siap, namun dalam keberjalanannya terdapat beberapa kendala dan hambatan pada masing-masing komponen kebijakan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara
Sub Judul
Call Number TA/2020/2675 NUR
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NURWILDAN, Elmira Azalea -
Subyek Tubagus Furqon Sofhani, Ir., MA., Ph.D
Deskripsi Pariwisata berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang berfokus pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mengandalkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia dimulai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata. Umumnya, implementasi program ini mengalami hambatan karena masyarakat yang kurang pengalaman dan pengetahuan dalam proses pengelolaan serta adanya ketergantungan terhadap pihak eksternal. Desa Dieng Kulon, adalah salah satu desa yang dinilai berhasil dan mandiri dalam memberdayakan masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata berbasis masyarakat. Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta metode analisis konten, dan analisis coding, studi ini berupaya untuk mengidentifikasi peran dan partisipasi para aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata serta faktor yang berpengaruh dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam keberjalanan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Dieng Kulon. Dasar teori dalam penelitian ini meliputi sustainable tourism development, konsep communitybased tourism, teori partisipasi, theory of reasoned action dan theory of planned behavior digunakan untuk mengidentifikasi peran dan partisipasi aktor dalam keberjalanan pariwisata berbasis masyarakat, pengaruh pariwisata berbasis masyarakat terhadap perekonomian serta mata pencaharian masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam keberjalanan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Dieng Kulon. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat Desa Dieng Kulon berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Dieng Kulon telah mandiri dalam mengelola dan merencanakan pengembangan pariwisata. Peran dan partisipasi aktif masyarakat memberikan pengaruh terhadap terciptanya diversifikasi mata pencaharian melalui sektor pariwisata sehingga, masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan wisata dapat menikmati peningkatan pendapatan sebagai salah satu manfaat pariwisata di Desa Dieng Kulon. Keberhasilan masyarakat Desa Dieng Kulon dalam menjadi masyarakat yang berdaya serta mandiri dalam mengoptimalkan sektor pariwisata dipengaruhi oleh berbagi faktor seperti penerimaan yang positif dari masyarakat, adanya rasa memiliki terhadap lingkungan yang ditinggali, manfaat positif yang diterima melebihi kerugian yang dirasakan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal yang turut mempermudah perencanaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Dieng Kulon.
Evaluasi Kawasan Poris Plawad Sebagai Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dengan Sistem Transportasi Terintegrasi
Sub Judul
Call Number TA/2020/2674 PER
Tahun Terbit 2020
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PERDIJA, Agyta Yana -
Subyek Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT., Dr
Deskripsi Pesatnya pembangunan dan perluasan wilayah yang tidak terkendali dapat menyebabkan adanya tekanan penduduk yang dapat berdampak adanya urban sprawl. Fenomena ini menyebabkan kebutuhan transportasi menjadi hal yang penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Kota Tangerang memiliki fungsi sebagai pendukung Jabodetabek sebagai pusat layanan dan perdagangan nasional dengan tingkat mobilisasi lintas Tangerang- Jakarta hingga 423.000 per harinya. Maka dari itu perlu adanya paradigma pembangunan yang mengedepankan pemenuhan masyarakat untuk berpindah secara massal dan efisien yang dapat dilakukan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD. Namun masih banyak miskonsepsi TOD yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dan aspek transportasi publik, sehingga perlu ada pemerhatian konsep sistem transportasi terintegrasi dalam pengaplikasian Kawasan TOD. Dari empat titik transit di Kota Tangerang, Poris Plawad merupakan salah satu titik yang paling potensial dengan potensi integrasi delapan moda serta adanya arahan pada RITJ mengenai kebijakan pengembangan sistem transportasi terintegrasi dan TOD Poris Plawad. Sehingga diperlukan studi untuk mengevaluasi sistem transit dan kawasan Poris Plawad sebagai Kawasan TOD dengan sistem transportasi terintegrasi. Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan peraturan, didapat empat komponen utama dalam menilai sistem transportasi yaitu integrasi operasional, infrastruktur fisik, sistem tiket dan tarif serta organisasional. Dalam menilai Kawasan TOD berdasarkan kriteria teknis meliputi kriteria sistem transit dan Kawasan TOD. Dalam penelitian ini dilakukan dengan evaluasi semu untuk sistem transportasi terintegrasi dan mengevaluasi secara formal pada Kawasan TOD dengan menggunakan analisis konten. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi variabel menggunakan analisis deskriptif melalui analisis konten serta dalam menilai ketercapaian indikator dilakukan dengan metode skoring guna menilai tingkat ketercapaian sistem transit dan kawasan Poris Plawad terhadap kriteria dan indikator Kawasan TOD dengan sistem transportasi terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem transit dan kinerja kawasan Poris Plawad sudah cukup tercapai dalam perwujudan Kawasan TOD dengan sistem transportasi terintegrasi namun masih perlu dilakukan peningkatan integrasi organisasional sistem transit, pengembangan fasilitas kawasan dan pengkajian kembali Masterplan TOD Poris Plawad yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria teknis Kawasan TOD.
Login