Studi Dampak Sosial Ekonomi dari Relokasi Permukiman Warga Kebonwaru ke Rusunawa Rancacili Akibat Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2456 DUA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DUANE, Nila Ultima -
Subyek Johnny Patta, Ir., MURP., Ph.D
Deskripsi Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018, target penyediaan RTH publik yaitu sebesar 15,33% pada tahun 2018. Pada tahun awal perencanaan, tahun 2013, RTH publik yang tersedia yaitu masih sebesar 6,41%. Untuk itu, pemerintah kota melakukan upaya untuk menambah luasan RTH publik tersebut. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Kota Bandung memiliki rencana pembangunan hutan kota yang akan dibangun di atas lahan milik pemkot di Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal. Pembangunan tersebut atas kerjasama dengan PT. Mega Chandra Purabuana untuk mengelola lahan seluas 13,5 Ha. Pemkot mengharuskan perusahaan ini untuk membangun hutan kota sebesar 50% dari luas lahan atau kurang lebih 6,75 Ha. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah kota merelokasi warga yang tinggal di atas lahan tersebut. Sebanyak 111 KK dipindahkan ke Rusunawa Rancacili, Kel. Derwati, Kec. Rancasari. Hal ini memaksa warga untuk melakukan adaptasi agar kebutuhannya tetap terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dampak sosial ekonomi dari relokasi permukiman warga Kebonwaru ke Rusunawa Rancacili akibat rencana pembangunan RTH publik oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan penelitian, sasaran yang ingin dipenuhi yaitu analisis mengenai kesiapan warga Kebonwaru untuk tinggal di Rusunawa Rancacili. Untuk melihat kesiapan tersebut, data yang dikumpulkan yaitu mengenai perubahan pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran warga pasca relokasi, daftar lapangan kerja yang ada di sekitar Rusunawa Rancacili, produktivitas dan kompetensi yang dimiliki oleh warga Kebonwaru, serta kemauan mereka untuk menambah penghasilan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif berdasarkan hasil interpretasi dari data-data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pembangunan RTH publik memberikan dampak sosial ekonomi kepada warga yang direlokasi yaitu terdapat 17,8% warga menjadi tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, lalu 26,7% tetap tidak tercukupi kebutuhan hidupnya baik sebelum maupun sesudah relokasi, dan sebanyak 48,9% tercukupi kebutuhannya sebelum dan sesudah relokasi. Sisanya terdapat 6,7% yang kebutuhannya menjadi tercukupi. Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka tidak siap tinggal di Rusunawa Rancacili. Ketidaksiapan tersebut disebabkan kesempatan kerja yang ada di sekitar rusun tidak sesuai dengan preferensi mereka. Sekalipun mereka memiliki produktivitas yang baik dan keahlian seperti menjadi kuli, dagang, memasak, mencuci, servis, atau menjahit, namun tidak banyak yang membuka usaha sendiri di sekitar rusun, padahal terdapat pasar, sekolah, perumahan, dan proyek yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha.
Identifikasi Karakteristik Ketersediaan Layanan dan Tingkat Permintaan Transjakarta (Studi Kasus: Transjakarta Koridor 1,6 Dan 9)
Sub Judul
Call Number TA/2017/2455 AZI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang AZINUDDIN, Hannan -
Subyek Ibnu Syabri, B.Sc., M.Sc., Ph.D
Deskripsi Tingkat penggunaan layanan transit di area perkotaan merupakan sebuah hal yang penting, mengingat penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat akan menimbulkan berbagai permasalahan. Ketersediaan secara layanan dan temporal dipercayai memiliki peranan mendasar dalam mempengaruhi preferensi pengguna dalam memilih layanan transit, sehingga karakteristik ketersediaan dari layanan TransJakarta harus diketahui supaya kualitas pelayanan dapat di tingkatkan. Karakteristik ketersediaan layanan akan di identifikasi dengan menggunakan metode yang terdapat pada TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual) yang diterbitkan oleh TRB (Transportation Research Board). Karakteristik ketersediaan layanan yang sudah teridentifikasi kemudian akan dianalisis untuk menentukan keterkaitannya dengan tingkat penggunaan layanan di sebuah pemberhentian. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterkaitan yang signifikan antara karakteristik ketersediaan secara spasial dengan tingkat penggunaan layanan, adapun ketersediaan layanan secara temporal ditemukan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingkat penggunaan layanan. Tidak ditemukannya keterkaitan yang signifikan antara ketersediaan layanan secara spasial dengan tingkat penggunaan disebabkan oleh terdapat perbedaan mendasar yang signifikan antara karakteristik area sekitar halte TransJakarta dengan karakteristik kota-kota di Amerika Serikat tempat pedoman TCQSM pada awalnya di rancang untuk digunakan.
Analisis Dampak Sosial Dalam Pembebasan Lahan Untuk Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Sub Judul
Call Number TA/2017/2454 SAL
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SALAMAH -
Subyek Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr
Deskripsi Penyediaan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, namun dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala. Hal ini terjadi pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dimana pelaksanaannya terkendala karena tidak terfasilitasinya keinginan masyarakat pada proses pembebasan lahan untuk pengembangan bandara tersebut. Analisis dampak sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi keinginan dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan serta mengelola seluruh perubahan dan konsekuensi sosial yang terjadi karena tindakan intervensi yang direncanakan (kebijakan, program pembangunan, rencana atau proyek). Penelitian ini akan melakukan identifikasi dampak sosial yang dapat terjadi pada proses pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan kondisi dan isu-isu terkait dengan proyek pengembangan dan pembebasan lahan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu akan dilakukan identifikasi pemangku kepentingan dan peranannya serta identifikasi dampak yang sudah terjadi dalam proses pembebasan lahan ini. Di akhir juga akan diperkirakan dampak yang akan terjadi dalam proses pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Identifikasi dampak sosial akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis dampak sosial (social impact assessment). Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis), yang merupakan bagian dari analisis dampak sosial. Dampak sosial kunci yang mungkin terjadi ditentukan dengan dampak sosial kunci yang didapat dengan menggunakan scoping atau pelingkupan isu kunci. Hasil penelitian menunjukkan keresahan dan menurunnya semangat kerja yang disebabkan pembebasan lahan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak-dampak yang muncul dalam proses pembebasan lahan ini dapat memicu terjadinya dampak lain di kemudian hari. Berdasarkan analisis yang dilakukan ada tiga dampak yang diperkirakan akan terjadi dikarenakan pembebasan lahan ini. Ketiga dampak tersebut adalah kemiskinan kultural atau budaya, konflik horizontal di masyarakat karena nilai lahan, dan tertundanya pelaksanaan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta.
Daya Saing Kawasan Tanjung Lesung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Sub Judul
Call Number TA/2017/2453 ROS
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ROSSIKA, Ana -
Subyek Delik Hudalah, ST., MT., MSc., Ph.D
Deskripsi Pengembangan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan destinasi pariwisata prioritas nasional tidak terlepas dari kinerja daya saing kawasan Tanjung Lesung dalam mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian. Dengan adanya keterbatasan sumber daya pendukung, maka timbul kebutuhan untuk melakukan peningkatan daya saing Tanjung Lesung sebagai KEK pariwisata. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada KEK Tanjung Lesung yang baru terbentuk, maka dilakukan pengembangan lebih lanjut agar KEK Tanjung Lesung dapat berdaya saing secara global. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pemberian keistimewaan atau insentif tertentu berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal. Dalam hal ini, peningkatan daya saing dalam penelitian ini didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kepariwisataan berdasarkan komponen daya saing KEK pariwisata yang mencakup aktivitas dan sumber daya utama pariwisata; aktivitas dan sumber daya pendukung pariwisata; permintaan terhadap destinasi wisata; serta kinerja ekonomi destinasi wisata. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis campuran atau mixed method dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan kinerja daya saing KEK Tanjung Lesung belum tercapai secara maksimal melalui kinerja aktivitas dan sumber daya utama, aktivitas dan sumber daya pendukung, permintaan wisatawan terhadap destinasi, dan kinerja ekonomi.
Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Taksi Online dan Taksi Konvensional di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2452 PRI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PRIMAZEIRA, Dinda -
Subyek Miming Miharja, Ir., M.Sc.Eng., Ph.D.
Deskripsi Transportasi online merupakan produk pengembangan pelayanan transportasi yang muncul karena perkembangan teknologi. Semakin berkembanganya aktivitas perkotaan, permintaan terhadap transportasi online semakin berkembang dan mempengaruhi transportasi konvensional. Di Kota Bandung, terdapat indikasi adanya perubahan permintaan terhadap angkutan taksi pascakemunculan taksi online. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi adalah kualitas pelayanan moda transpotrasi yang menjadi pilihan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas pelayanan taksi online dan taksi konvensional di Kota Bandung berdasarkan perspektif pengguna. Dengan menggunakan pengembangan indikator model Servqual, penelitian ini menggunakan metode analisis gap dan Importance Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kecenderungan perbedaan kualitas pelayanan taksi online dan taksi konvensional. Terdapat dua belas atribut kualitas pelayanan yang unggul dari taksi online yaitu fasilitas tambahan di dalam kendaraan, modernitas kendaraaan, dan modernitas teknologi, jam operasiona, keramahan teknologi, kemudahan akses pelayanan, kebersihan dan kelayakan kendaraan, ketersediaan layanan pengaduan, penginformasian atas layanan yang diperoleh, kenyamanan kendaraan, efisiensi tarif perjalanan, dan kesopanan dan keramahan sopir/ driver. Sementara itu, tiga atribut pelayanan taksi konvensional yang unggul yaitu kesesuaian kendaraan, kesediaan sopir/ driver memberikan bantuan, dan jaminan keselamatan. Untuk pengembangan masing-masing angkutan taksi, maka disusun prioritas peningkatan kualitas pelayanan masing-masing taksi. Tiga aribut tertinggi pada tingkatan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada atribut pelayanan taksi online yaitu ketersediaan kendaraan, efektivitas rute perjalanan, dan kemampuan sopir/ driver memberikan tanggapan secara cepat. Tiga aribut tertinggi tingkatan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada atribut pelayanan taksi konvensional yaitu efisiensi tarif perjalanan, penginformasian atas layanan yang diperoleh, dan kemudahan akses pelayanan.
Identifikasi Kesesuaian Antara Faktor Ideal Keberlanjutan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Dengan Pengelolaan Air Bersih di Desa Caringin Wetan
Sub Judul
Call Number TA/2017/2451 RAK
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang RAKHMASYIFA, Annisa -
Subyek Sri Maryati, ST., MIP., Dr
Deskripsi Air memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dimana permintaannya yang besar dengan ketersediaannya yang terbatas membuat air ini menjadi sulit untuk didapatkan. Hal ini juga menjadi isu permasalahan air, khususnya air bersih dimana air bersih ini semakin sulit untuk didapatkan. Salah satunya dapat dilihat dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan agenda pemenuhan target secara global, salah satunya juga membahas mengenai ketersediaan air. Indoneisa juga ikut berpartisipasi dalam agenda tersebut, salah satunya melalu program prakarsa 100-0-100 Universal Access dimana salah satu targetnya adalah 100% akses air minum pada tahun 2019. Jika melihat tingkat pelayanan air bersih di Indonesia, khususnya PDAM baru sekitar 68,8% pada tahun 2015. Dengan waktu yang tidak lama lagi, tingkat pelayanan ini harus dapat memenuhi. Namun pemerintah melalui PDAM belum dapat sepenuhnya diandalkan dalam menyediakan air bersih. Menurut Ostrom, suatu common pool resources dalam hal ini air, akan lebih berkelanjutan jika dikelola oleh institusi lokal. Dapat diartikan bahwa masyarakat sebagai unit terkecil dan paling dekat dengan permintaan berpotensi untuk dapat mengelola penyediaan air. Namun masyarakat sendiri pada dasarnya tidak memiliki kompetensi atau kapasitas yang cukup dalam mengelola sehingga perlu diketahui bagaimana agar masyarakat dapat melakukan penyediaan air bersih secara berkelanjutan. Desa Caringin Wetan merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yang memiliki sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat. Namun masyarakat setempat juga tidak meiliki kapastitas dalam melakukan pengelolaan. Oleh karena itu perlu diketahui apa faktor-faktor yang mmpengaruhi keberlanjutan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat dan apakah pengelolaan di Desa Caringin Wetan sudah sesuai dengan faktor tersebut atau belum. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu melalui metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptf, analisis kesesuaian, dan analsis penyederhanaan. Metode analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi lapangan, analsis kesesuaian untuk menilai kesesuaiannya, dan analsisi penyederhanaan untuk melakukan penentuan faktor. Data yang didapat sebagian besar melalui wawancara stakeholder menggunakan purposive sampling dan snowball. Hasil dari penelitian ini yaitu 23 dari 36 indikator tidak sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian. Secara garis besar, ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya pengelolaan yang tidak profesional seperti tidak adanya pengaturan atas pengelolaan ataupun aturan bagi pengguna, data pengguna yang tidak mencakup seluruh pengguna, tidak adanya mekanisme sanksi atau peraturan khusus pengguna, ada banyaknya free-rider, dan ketidakteraturan lainnya yang mengarah kepada tidak idealnya pengelolaan yang dilakukan. Selain itu, ketidaksesuaian lainnya dikarenakan faktor terkait indikator yang tidak sesuai tersebut adalah hal yang mutlak harus ada. Sedangkan indikator yang sesuai secara garis besar yang berhubungan dengan kondusifitas hubungan antar masyarakat seperti hubungan sosial, kebiasaan, kepercayaan, dan komunikasi antar masyarakat. Adapun alasan lainnya yaitu karena tetap terpenuhinya maksud dari faktor walaupun indikatornya tidak persis sama secara seksama.
Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Serta Rekomendasi Upaya Mitigasi Bencana Pada RDTR SWK Tegalega
Sub Judul
Call Number TA/2017/2450 NUR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NURFARIKAH, Siti -
Subyek Djoko Santoso Abi Suroso, Ir.,MSc., Ph.D
Deskripsi Pada 24 Oktober dan 13 November 2016, Sungai Citepus yang melalui Jl. Pagarsih meluap dan menimbulkan genangan banjir yang cukup luas. Akibat banjir ini, sekitar 11,8 ha Kelurahan Cibadak terendam banjir. Sebagian besar daerah genangan tersebut merupakan pertokoan dan sisanya merupakan perumahan padat penduduk. Dengan menggunakan metodologi ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), dapat dihitung nilai kerusakan dan kerugian ekonomi akibat banjir tersebut. Metodologi ECLAC dibagi menjadi 5 sektor yaitu sektor perumahan, prasarana publik, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Hasil akhir perhitungan nilai kerusakan dan kerugian ekonomi akibat dari dua kejadian banjir tersebut dengan metodologi ECLAC adalah 1,5 Milyar dengan rincian nilai kerusakan Rp 997 juta dan kerugian Rp568,5 juta. Pembiayaan terhadap kerusakan pasca bencana besarannya tidak terduga dan lebih urgen untuk ditangani sehingga menyebabkan terganggunya rencana pembangunan terhadap sektor lainnya. Sedangkan nilai kerugian pasca bencana akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah sehingga juga menghambat rencana pembangunan. Dengan demikian, upaya mitigasi bencana harus disertakan dalam rencana tata ruang untuk meminimalisasi nilai kerusakan, kerugian serta korban jiwa. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kehidupan dan penghidupan. Rencana tata ruang Kelurahan Cibadak diatur dalam RDTR SWK Tegalega. Dalam RDTR SWK Tegalega 2015-2035, daerah genangan banjir di Jl. Pagarsih direncanakan menjadi perdagangan dan jasa serta perumahan berkepadatan tinggi sampai 2035 mendatang. Hal itu bisa dilihat pada peta pola ruang yang ditumpangtindihkan terhadap peta genangan banjir. Upaya mitigasi bencana pada RDTR SWK Tegalega dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan teori dalam Integrating Hazard Mitigation Into Local Planning (2013) oleh FEMA, yaitu rencana daerah dan regulasi, pendidikan dan program kesadaran terhadap bencana, struktural dan infrastruktur serta perlindungan terhadap lingkungan. Namun kondisi saat ini, tidak seideal pada rencana sehingga pada penelitian ini dirumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Kota Bandung selaku pihak yang membuat peraturan. Rekomendasi tersebut diantaranya evaluasi dan penertiban kembali terhadap pemanfaatan tata ruang di daerah banjir, terutama pada sempadan sungai; peningkatan kapasitas masyarakat dan kawasan; dan upaya struktural seperti pembangunan rusunawa, normalisasi Sungai Citepus dan pengadaan sarana prasarana kebencanaan di daerah bencana.
Delineasi dan Karakteristik Kawasan Cagar Budaya di Kota Cimahi
Sub Judul
Call Number TA/2017/2449 TAU
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang TAUFIK, Adila Muthi Yasfa -
Subyek
Deskripsi Cagar budaya merupakan suatu komponen penting dari identitas suatu budaya masyarakat, kelompok, individu dan atau kohesi sosial. Sumber ikatan keragaman, dan pergerakan aktivitas, inovasi dan regenerasi perkotaan terdapat dalam cagar budaya, sehingga penting untuk dilestarikan karena merupakan wajah dari kota itu sendiri. Pada wilayah yang sedang berkembang, pembangunan serta kegiatan di daerah perkotaan membutuhkan perubahanperubahan keruangan yang dinamis ternyata mengancam keberadaan cagar budaya. Kota Cimahi sebagai wilayah berkembang yang dikenal dengan Kota Garnisun memiliki berbagai peninggalan sejarah yang semakin lama mulai punah karena hal tersebut ditambah lagi kurangnya peran pemerintah dalam mendata dan membuat peraturan perlindungan cagar budaya. Untuk melestarikan cagar budayanya Kota Cimahi perlu memiliki daftar lengkap mengenai cagar budaya yang disimpan secara sistematis dan mendelineasi kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik pada setiap kawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Pendekatan normatif dilakukan untuk mendapatkan konsep normatif dalam mengidentifikasi, menggolongkan dan menetapan kriteria delineasi situs cagar budaya. Hasil dari konsep normatif diterapkan pada kondisi empirik untuk mendapatkan daftar persebaran situs cagar budaya di Kota Cimahi. Daftar sebaran situs cagar budaya yang didapat lalu di golongkan sesuai dengan kriteria nilai historis, fisik, sosial, ilmu dan kelangkaannya. Kawasan kota tua Cimahi didapat melalui pendekatan literatur, empirik, dan experts judgement. Melalui pendataan persebaran situs dan batas kota tua cimahi didapatkan aglomerasi situs, fungsi, bentuk fisik (langgam), dan sejarah untuk membentuk kawasan dan sub kawasan cagar budaya di Kota Cimahi. Hasil dari penelitian ini adalah daftar 401 situs cagar budaya yang terdiri dari 16 situs Golongan A, 130 situs Golongan B, 157 situs Golongan C dan 98 situs Golongan D beserta peta delineasi enam kawasan cagar budaya di Kota Cimahi yaitu, Kawasan Cagar Budaya Militer, Pusat Kota, Pecinan, Jalan Utama, Kerkhoff dan Kampung Adat Cireundeu dengan 19 sub kawasan, yang kemudian dijadikan dasar dalam pelestarian cagar budaya di Kota Cimahi
Studi E-Engagement Melalui Media Sosial Twitter SKPD Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2448 KHA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang KHAIRANY, Shafira Hanan -
Subyek Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D
Deskripsi Perkembangan TIK saat ini telah melahirkan sebuah tren inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dalam level kota, dimana berbagai kota telah menggunakan teknologi sebagai salah satu metode untuk meningkatkan layanan kota dengan meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi publik dalam pembangunan kota. Salah satu konsep perkotaan yang memanfaatkan TIK yaitu kota cerdas atau smart city. Adanya TIK dan meningkatnya penggunaan internet telah mengubah proses komunikasi online di ranah publik. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memasilitasi pergeseran pola komunikasi masyarakat yang berubah dari jalur komunikasi tradisional ke jalur komunikasi interaksi berbasis internet dan nirkabel melalui pemanfaatan TIK. Berbagai kota termasuk Kota Bandung telah menggunakan teknologi sebagai salah satu metode untuk meningkatkan penyampaian layanan dengan meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi publik. Untuk mencapai keterlibatan publik yang lebih besar dan meningkatkan layanan publik, kota harus menambahkan metode baru, termasuk teknologi digital dan mobile. Seluruh SKPD Kota Bandung pada saat ini telah memiliki akun Twitter sebagai bentuk dalam memfasilitasi pergeseran pola komunikasi masyarakat yang berubah dari jalur komunikasi tradisional ke jalur komunikasi interaksi berbasis internet dan nirkabel melalui pemanfaatan TIK sejak tahun 2013. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh SKPD memanfaatkan media sosial secara optimal. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat pemanfaatan media sosial Twitter oleh SKPD Kota Bandung untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas. Adapun tujuan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi jenis konten da tingkat pelibatan masyarakat (eEngagement) dalam media sosial Twitter SKPD Kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis konten dan metode statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum media sosial Twitter. Secara umum, DPU, Distaru, Dinsos, Dishub dan Satpol PP menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi (78%) dibandingkan untuk berinteraksi kepada masyarakat (22%). Jenis informasi yang paling dominan adalah kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan SKPD sebesar 54%. Pada dasarnya, media sosial Twitter memungkinkan untuk menjalin komunikasi serta berkolaborasi secara 2 maupun banyak arah. Serta pemanfaatan media sosial Twitter SKPD saat ini digunakan untuk inform dan consult.
Karakterisasi Kampung-Kota Untuk Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2447 CEN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang CENDIKIAWATI, Putri -
Subyek Iwan Kustiwan, Ir., MT., Dr
Deskripsi Tingginya arus urbanisasi seringkali tidak dilengkapi dengan kesiapan permukiman yang layak. Hal ini menyebabkan masyarakat yang melakukan urbanisasi (umumnya masyarakat berpenghasilan rendah) cenderung tinggal di permukiman padat, informal, kurang memenuhi standar, dan mendekati pusat kota atau biasa disebut dengan kampung-kota. Permasalahan ini memunculkan fenomena kumuh yang harus segera ditangani. Fenomena ini seringkali terjadi di kota besar salah satunya yaitu Kota Bandung. Bentuk penanganan dari pemerintah yang sedang berjalan yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).Untuk melakukan perbaikan ini, perlu diawali dengan melakukan karakterisasi kampung. Karakterisasi ini berfungsi untuk membantu penentuan pola penanganan sesuai karakteristik fisik yang dimiliki masing-masing kampung. Karakterisasi dilakukan pada seluruh kampung di Kota Bandung dengan satuan data kelurahan. Data kelurahan pada dasarnya telah melingkupi kampung yang ada di dalamnya sehingga dapat diasumsikan bahwa data sudah terwakili. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi karakter fisik kampung secara spasial,mengidentifikasi tipologi kampung berdasarkan sebaran lokasinya, dan menentukan pola penanganan pada kawasan kumuh yang ada di Kota Bandung. Pada tahapan pengolahan data dan analisis penelitian ini menggunakan beberapa alat yang digunakan untuk mengolah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis isi, analisis spasial, dan analisis skoring. Berdasarkan hasil analisis masing-masing sasaran ini didapat perbedaan karakteristik antara kampung yang berada di pusat, dalam, maupun pinggiran kota. Salah satu perbedaannya yaitu kampung di pinggiran kota lebih banyak yang terletak pada lahan dengan status hak terdaftar dibandingkan dengan kampung yang berada di pusat maupun dalam kota. Tidak hanya itu, dari aspek penilaian fisik, didapat skor yang menunjukkan tingkat kekumuhan kampung yang dapat digunakan untuk menentukan pola penanganan kumuh. Penanganan kumuh dapat berupa pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali dengan penentuan pola perbaikan didasarkan pada sebaran lokasi, kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, status pemilikan lahan, dan kesesuaian rencana. Dari hasil penilaian ini, pola penanganan yang dilakukan di pusat kota yaitu berupa pemukiman kembali karena tidak ada kampung yang berada pada lahan dengan status hak terdaftar dan sesuai dengan rencana. Untuk penanganan kumuh di kawasan dalam kota perlu dilakukan peremajaan; peremajaan dan pemukiman kembali; serta pemugaran dan pemukiman kembali. Sedangkan penanganan kumuh di kawasan pinggiran kota yaitu berupa pemugaran; peremajaan; peremajaan dan pemukiman kembali; serta pemugaran dan pemukiman kembali.
Strategi Revitalisasi Kawasan Perdagangan Dan Jasa Jodoh, Kota Batam
Sub Judul
Call Number TA/2017/2446 IHS
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang IHSANI, Muhammad Segara -
Subyek Denny Zulkaidi, Ir., MUP.,Dr
Deskripsi Tingkat vitalitas dari suatu kawasan perdagangan dan jasa bersifat dinamis, sehingga mudah mengalami perubahan tanpa adanya upaya dalam mempertahankannya. Kawasan perdagangan dan jasa lama yang dibiarkan statis tanpa perubahan akan mengalami degradasi secara fisik dan fungsional, sehingga menjadi kalah menarik dibandingkan dengan kawasan perdagangan dan jasa baru. Revitalisasi dibutuhkan untuk mengembalikan vitalitas dan citra dari kawasan perdagangan dan jasa lama. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi revitalisasi untuk meningkatkan vitalitas kawasan sehingga kualitas fisik, kualitas fungsional, dan kuaitas normatif. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan tinjauan normatifrevitalisasi dan kawasan peragangan dan jasa, penilaian tingkat vitalitas kawasan,dan faktor-faktor penyebab terjadinya persoalan vitalitas pada kawasan. Kawasan Perdagangan dan Jasa Jodoh di Kota Batam yang menjadi kebanggan masyarakat Kota Batam dipilih sebagai studi kasus dari penelitian ini. Tingkat vitalitas kawasan dinilai berdasarkan tingkat isian, kepadatan pengunjung, waktu opersional, dan omzet penjualan sehingga diperoleh kondisi vitalitas Kawasan Jodoh saat ini rendah. Faktor penurunan vitalitas kawasan terdiri atas faktor perancangan dan non-perancangan. Persepsi dan preferensi pengguna kawasan digunakan untuk mengetahui permasalahan baik perancangan maupun non-perancangan yang ada pada kawasan dan keinginan terkait pengembangan kawasan dari sudut pandang pengguna. Strategi revitalisasi diperoleh melalui analisis SWOT berdasarkan keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kawasan. Strategi revitalisasi terbagi ke dalam empat aspek yaitu organisasi, ekonomi, pemasaran, dan perancangan.
Identifikasi Korelasi Pertumbuhan Perkotaan dan Dampaknya Dengan Ketahanan Pangan di Propinsi Jawa Barat
Sub Judul
Call Number TA/2017/2445 PRA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PRATIWI, Fristha -
Subyek Sri Maryati, ST., MIP., Dr
Deskripsi Berdasarkan data historis maupun prediksi, terjadi pertumbuhan perkotaan secara global yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, khususnya penduduk perkotaan, dan pada negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu dampak dari pertumbuhan perkotaan adalah konversi lahan pertanian. Padahal, konversi lahan pertanian merupakan hal yang mengancam ketahanan pangan suatu wilayah karena mempengaruhi secara negatif produksi pangan. Dilain sisi, dengan terjadinya pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan akan meningkat. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi dalam penyediaan pangan, namun memiliki potensi yang tinggi pula terjadinya konversi lahan pertanian akibat pertumbuhan perkotaan yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan pertumbuhan penduduk sebagai indikasi dari pertumbuhan perkotaan dan konversi lahan pertanian sebagai indikasi dari dampak pertumbuhan perkotaan dengan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Metode statistik deskriptif, asosiasi, dan spasial digunakan untuk menganalisis pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian, ketahanan pangan, dan korelasi pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian dengan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2005-2014. Adapun hasil dari analisis ini dibagi menjadi empat bagian yaitu terkait pertumbuhan penduduk; konversi lahan pertanian; ketahanan pangan; dan korelasi pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian dengan ketahanan pangan. Secara umum, pada masing-masing hasil analisis dijelaskan pada skala Provinsi Jawa Barat secara umum, kawasan metropolitan, dan kabupaten/kota baik per tahun maupun rata-rata selama 10 tahun pada periode tahun 2005-2014 baik secara statistik maupun spasial. Hasil analisis menunjukan bahwa analisis korelasi yang dapat dilakukan hanya korelasi antara konversi lahan pertanian dan ketahanan pangan. Terbukti ada korelasi negatif diantara kedua variabel tersebut namun sangat lemah korelasinya. Lemahnya korelasi tersebut kurang relevan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kurang handalnya metode ketahanan pangan yang digunakan dapat menjadi salah satu penyebab hal tersebut terjadi.
Studi Jejaring Aktor Dalam Pembentukan Kawasan Inti Teknopolis Gedebage
Sub Judul
Call Number TA/2017/2444 AZI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang AZIZ, Fajar Nurghifari -
Subyek Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D
Deskripsi Meningkatnya daya saing negara dan kota semakin ditentukan oleh kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan tema Bandung Teknopolis oleh Pemerintah Kota dalam pengembangan pusat primer baru Kota Bandung, merupakan sebuah upaya pendistribusian beban pada pusat pelayanan kota yang sudah melebihi kapasitasnya dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing wilayah dan berguna bagi perkembangan dunia teknologi, serta sekaligus turut mencerdaskan masyarakat agar 'melek' teknologi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan teknopolis Gedebage, pembentukan kawasan inti Teknopolis Gedebage dikembangkan dengan arahan menjadi pendorong perkembangan wilayah Kota Bandung bagian Timur. Di sisi lain Jejaring atau network adalah sebuah hal yang mendorong terjadinya interaksi dan sinergi antar aktor yang merupakan kunci keberhasilan pengembangan teknopolis sebagai hal yang dalam mendorong perkembangan wilayah Kota Bandung bagian Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jejaring aktor dalam pembentukan kawasan inti Teknopolis Gedebage. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran yaitu mengidentifikasi peran dan hubungan antar aktor dalam pembentukan kawasan inti Teknopolis Gedebage dan memetakan jejaring aktor dalam pembentukan kawasan inti Teknopolis Gedebage. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus agar mendapatkan hasil yang mendalam. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dan sosial network analysis(SNA). Analisis isi digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang didapatkan dengan memperhatikan konteksnya sehingga mendapatkan sebuah pemahaman terkait peran dan hubungan antar aktor dalam pembentukan kawasan. SNA digunakan untuk memahami karakteristik sebuah struktur sosial melalui pemetaan jejaring antar aktor berdasarkan pendekatan graph theory menggunakan degree centrality dan betweenness centrality. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah, intelektual dan sektor bisnis merupakan aktor yang terlibat aktif dalam pembentukan kawasan sementara masyarakat lokal terlibat sebagai pekerja kasar dan masih terlibat secara pasif dengan menerima pengembangan kawasan. Hubungan yang terjadi pada jejaring aktor masih banyak dipengaruhi oleh peran Summarecon Bandung dan Bappeda Kota Bandung yang secara berturut-turut berperan sebagai pemilik lahan & penyedia modal yang paling dominan dalam pembentukan kawasan dan sebagai penyedia dukungan regulasi & kebijakan serta koordinator bagi dinas-dinas terkait dalam perumusan konsep hingga pengawasan dalam pengembangan kawasan inti Teknopolis Gedebage.
Penerapan Prinsip Ekowisata Pada Kegiatan Pariwisata di Taman Nasional Bali Barat
Sub Judul
Call Number TA/2017/2443 PUT
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PUTRI, Sukmasari Triana Gita -
Subyek Arief Rosyidie, Drs., MSP., M.Arch., Ph.D., Prof
Deskripsi Taman Nasional Bali Barat memiliki potensi wisata yang unik yaitu perpaduan antara ekosistem di daratan dan ekosistem di perairan. Taman Nasional Bali Barat merupakan salah satu taman nasional yang memiliki fungsi konservasi bagi hayati, flora, dan fauna di kawasannya. Dengan adanya potensi wisata yang tinggi dan fungsi konservasi di Taman Nasional Bali Barat, salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi wisata tersebut dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi yaitu melakukan pengembangan ekowisata di Taman Nasional Bali Barat. Sampai saat ini, belum diketahui sampai sejauh apa penerapan prinsip ekowisata di Taman Nasional Bali Barat dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip ekowisata di Nasional Bali Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis mixed-method dengan teknik deskripsi, kodifikasi, dan pembobotan. Didapatkan hasil bahwa prinsip ekowisata yang sudah diterapkan sebanyak tujuh prinsip dan satu prinsip yang belum diterapkan. Dari tujuh prinsip tersebut hanya empat prinsip yang sudah diterapkan secara penuh yaitu prinsip menjadi wadah rekreasi dalam skala kecil dan berkelanjutan; prinsip memberikan pengalaman positif dan pelayanan yang prima kepada pengunjung; prinsip mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, flora, dan fauna; prinsip mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pariwisata; prinsip memberikan pendidikan terhadap pentingnya kelestarian lingkungan; prinsip memberikan manfaat finansial dan wewenang secara lokal; serta prinsip memberikan dampak secara langsung untuk konservasi. Terdapat 3 dari 7 prinsip yang tidak terpenuhi secara utuh karena terdapat beberapa tolak ukur yang belum diterapkan. Prinsip yang belum diterapkan merupakan prinsip meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak Balai Taman Nasional Bali Barat dalam mengelola pariwisata di kawasannya dengan memperhatikan prinsip ekowisata.
Proses Pengembangan Lahan Megaproyek Infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2442 LES
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang LESTARI, Seruni Fauzia -
Subyek Delik Hudalah, ST., MT., MSc., Ph.D
Deskripsi Besarnya agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur skala besar memunculkan era baru dalam pengembangan megaproyek di Indonesia. Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebagai wujud pengembangan koridor strategis nasional dan solusi kejenuhan infrastruktur transportasi eksisting, hadir dengan dilengkapi berbagai kompleksitas yang terbentuk tidak hanya dari pengembangannya sebagai suatu megaproyek, tetapi juga dari iklim pengembangan lahan untuk penyediaan jaringan infrastruktur di Indonesia serta berbagai indikasi permasalahan pengembangan lahan. Dengan mengacu pada teori pengembangan lahan, teori pengembangan megaproyek, dan teori institusional serta peraturan perundangan yang berlaku, studi ini mendalami proses pengembangan lahan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari awal inisiasi proyek hingga pengadaan tanah dengan mengidentifikasi tahapan yang terjadi di lapangan, lembaga dan interaksi antarlembaga yang terlibat, dan faktor pendorong dan penghambat selaku institusi yang berpengaruh dalam rangkaian proses tersebut. Melalui studi literatur dan wawancara semi terstruktur, dilakukan analisis deskriptif, konten, dan pengkodean yang menunjukkan adanya berbagai subproses yang terjadi secara paralel dan saling mempengaruhi dalam tahapan pengembangan lahan megaproyek eksisting. Selain itu, ditemukan berbagai lembaga baru disertai interaksi antarlembaga di lapangan yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan megaproyek. Terlebih dengan teridentifikasinya berbagai institusi unik yang berpengaruh terhadap rangkaian proses pengembangan lahan, maka studi ini semakin mempertegas urgensi perencanaan pengembangan lahan bagi megaproyek top-down yang lebih matang, stabil, dan mampu mengantisipasi dinamika stakeholders dan institusi yang ditemukan di lapangan.
Tahapan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kreatif di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2441 PUR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PURWANINGATI, Sri Utami -
Subyek Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT., Dr
Deskripsi Kota Bandung sebagai kota kreatif memiliki potensi untuk mengembangkan daya tarik wisata kreatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2016), teridentifikasi delapan daya tarik wisata kreatif di Kota Bandung, diantaranya Batik Komar, C59, Crayon’s Craft & Co, Elina Keramik, Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok, NuArt Sculpture Park, Saung Angklung Udjo, dan Tobucil & Klabs. Namun, sampai saat ini belum terdapat penelitian yang memetakan perkembangan daya tarik wisata kreatif di Kota Bandung pada suatu tahapan pengembangan. Padahal tahapan pengembangan tersebut pernah dikemukakan baik oleh Butler (1980) maupun RIPPARNAS 2010-2025 (PP No. 50 tahun 2011). Bagian penting dalam pengembangan daya tarik wisata kreatif adalah memetakan siklus hidup daya tarik wisata kreatif tersebut sehingga dapat diketahui kedudukan daya tarik wisata kreatif sudah berada pada tahapan mana serta persoalan apa yang dihadapi dalam mengembangkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan pengembangan daya tarik wisata kreatif di Kota Bandung. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan Model Butler dan tahapan pengembangan pada dokumen RIPPARNAS melalui metode pengumpulan data observasi, wawancara dan data sekunder. Daya tarik wisata kreatif yang terdapat di Kota Bandung rata-rata berada pada tahapan pembangunan, dan pemantapan. Terdapat satu daya tarik wisata kreatif yang tidak dapat terpetakan tahapan pengembangannya yaitu Tobucil & Klabs. Daya tarik wisata kreatif yang berada pada tahapan pembangunan adalah Crayon’s Craft & Co, Elina Keramik, Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok, dan NuArt Sculpture Park. Batik Komar dan Saung Angklung Udjo berada pada tahapan pemantapan, kemudian C59 berada pada tahapan antara pembangunan dan pemantapan.
Identifikasi Kesiapan Pembentukan Kampung Rajut Binong Jati Sebagai Daerah Tujuan Wisata Rajut
Sub Judul
Call Number TA/2017/2440 ELZ
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ELZAHRA, Safira -
Subyek Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr
Deskripsi Pariwisata perkotaan merupakan bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata. Daya tarik wisata adalah satu dari tiga komponen yang diperlukan dalam membentuk daerah tujuan wisata. Daya tarik wisata hanya memiliki makna bagi pengembangan wilayah jika mudah dikunjungi, artinya memiliki tingkat keterhubungan (aksesibilitas) tinggi. Salah satu faktor potensi untuk dibentuknya sebuah daerah tujuan wisata adalah adanya fasilitas penunjang wisata. Kampung rajut Binong Jati merupakan salah satu sentra di Kota Bandung dan satu-satunya sentra yang sudah memiliki pengelola pariwisata. Kampung rajut Binong Jati yang sudah ada sejak tahun 1960-an mulai merambah bidang pariwisata. Awalnya kampung rajut hanya sebagai sentra rajut yang setiap harinya memproduksi produk rajut secara lusinan. Namun pada tahun 2013 mulai ada toko-toko yang menjual rajut secara satuan. Hal ini sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pengadaan pariwisata di kawasan dan juga sebagai persiapan pembentukkan kawasan kampung rajut Binong Jati sebagai daerah tujuan wisata rajut. Sebelum menjadikan kampung rajut Binong Jati sebagai daerah tujuan wisata diperlukan kriteria pada setiap indikator. Indikator akan digunakan sebagai salah satu penilaian kesiapan pembentukan kawasan. Kampung batik Kauman dijadikan sebagai preseden untuk setiap penilaian indikatornya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teori yang digunakan untuk mendapat indikator yang sesuai untuk penilaian, analisis isi yang digunakan untuk mengidentifikasi pemenuhan indikator daerah tujuan wisata, dan analisis gap untuk mengetahui kekurangan dari kampung rajut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 komponen produk wisata dengan 36 indikator sebagai dasar penilaian. Kampung rajut Binong Jati belum memenuhi sebagai daerah tujuan wisata sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangannya, baik dari segi kawasan maupun dukungan secara dokumen.
Strategi Pengembangan Klaster Kreatif Dago Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2439 RAS
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang RASMAN, Alsafana -
Subyek Denny Zulkaidi, Ir., MUP.,Dr
Deskripsi Kota Kreatif merupakan suatu konsep pengembangan kota yang tengah berkembang. Konsep kota kreatif merupakan respon terhadap permasalahan atau krisis urban yang dihadapi oleh beberapa kota di dunia saat terjadi transisi dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Ideologi dari konsep kota kreatif adalah memperbaiki lingkungan kota dan menciptakan atmosfir kota yang inspiratif. Kota Bandung sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia harus memenuhi kriteria yang harus dipenuhi kota kreatif, yang salah satunya berupa pengembangan creative milieu atau lingkungan kreatif. Lingkungan kreatif erat hubungannya dengan klaster kreatif. Lingkungan kreatif ini dapat dijadikan baik sebagai produk maupun bahan pembentuk klaster kreatif. Kota Bandung sendiri memiliki satu kawasan yaitu Kawasan Dago yang merupakan kawasan yang memenuhi kriteria sebagai klaster kreatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi pengembangan Klaster Kreatif Dago dengan menggunakan konsep lingkungan kreatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta observasi dan analisis data menggunakan metode analisis isi dan analisis SWOT. Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi terhadap strategi pengembangan normatif klaster kreatif berdasarkan tinjauan literatur, persepsi dan preferensi dari pemerintah dan komunitas kreatif terkait pengembangan klaster kreatif, dan potensi serta persoalan di dalam dan di luar Klaster Kreatif Dago, yaitu Kota Bandung. Perumusan strategi pengembangan normatif didasarkan kepada konsep lingkungan kreatif yang mengutamakan dua komponen utama yaitu hard infrastructure dan soft infrastructure. Komponen-komponen ini dijadikan sebagai parameter dan indikator serta tolak ukur untuk mengidentifikasi potensi dan persoalan Klaster Kreatif Dago serta persepsi dan preferensi dari pihak terkait pengembangan klaster kreatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Klaster Kreatif Dago memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki persoalan untuk diselesaikan. Selain itu, persepsi dan preferensi dari pihak terkait yaitu pemerintah dan komunitas terhadap pengembagngan klaster kreatif berbeda-beda. Hasil dari analisis ini dikelompokkan menjadi faktor yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal kawasan untuk dilakukan analisis SWOT dengan menyilangkan hasil dari kedua faktor. Dari hasil analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi yang dikelompokkan menjadi lima strategi dengan strategi utama yaitu core strategy (strategi inti). Strategi inti yang dihasilkan di antara lain adalah membentuk dan mengembangkan simpul kreatif berupa kawasan sebagai simbol dan pusat suatu kawasan dari segi fisik dan nonfisik, membuat materplan klaster kreatif dago dan menyelenggarakan kegiatan (kebudayaan, workshop, pelatihan dll) secara rutin untuk masyarakat dan komunitas kreatif dengan dukungan dari pemerintah.
Kajian Apikasi Sistem Parking Meter di Kawasan Jalan Braga, Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2438 ARF
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ARFIYANTI, Nufi -
Subyek Miming Miharja, Ir., M.Sc.Eng., Ph.D.
Deskripsi Sistem parking meter di badan jalan merupakan sistem dengan teknologi yang baru beberapa tahun lalu diterapkan di Negara Indonesia dan pertama kali diterapkan di Jalan Braga, Kota Bandung yaitu pada akhir Tahun 2013. Menurut hasil uji coba, sistem ini dikatakan layak pakai di lapangan, namun perlu dianalisis keuntungan dan kerugian yang didapatkan dengan menggunakan sistem baru ini. Untuk menerapkan sistem baru, tentunya diperlukan modal sebagai biaya pada tahun pertama, dan keuntungan yang didapati dari tarif parkir yang diterapkan di wilayah studi. Untuk mengetahui sistem dikatakan layak atau tidak, diperlukan suatu analisis yang dapat mengukur besaran keuntungan yang didapat, pada tahun berapa didapati keuntungan yang dapat menutupi biaya yang diperlukan, sehingga sistem ini dapat dinyatakan layak dipakai. Maka dari itu analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kelayakan finansial. Analisis ini terdiri dari berbagai tahapan untuk mencapai tujuan kajian kelayakan parking meter ini. Tentunya kondisi perparkiran di Indonesia tidak bisa selalu konstan, maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai skenario. Selain analisis finansial terhadap sistem ini, diperlukan analisis untuk mengetahui respon dari masyarakat sebagai pengguna parkir di badan Jalan Braga ini. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk pemerintah maupun pengguna agar dapat menggunakan sistem ini sebaik mungkin agar sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan berbagai pihak.
Identifikasi Kebutuhan Parkir Pengunjung Teras Cihampelas
Sub Judul
Call Number TA/2017/2437 NOY
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NOYTA, Kemilau Fiska -
Subyek Pradono, Prof., SE., M.Ec.Dev., Dr.Eng
Deskripsi Di dalam RDTR Kota Bandung 2015-2035, tertera rencana pembangunan sistem jalur pejalan kaki. Rencananya, akan dibangun skywalk yang menghubungkan Gelap Nyawang dan Cihampelas dengan harapan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di Jalan Cihampelas. Pada Januari 2017, diresmikanlah Teras Cihampelas yang merupakan jembatan pedestrian dengan konsep ruang terbuka sekaligus tempat bagi relokasi PKL di Jalan Cihampelas. Namun, keberadaan Teras Cihampelas berbelok dari rencana awal. Teras Cihampelas tidak mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, justru menimbulkan bangkitan parkir baru karena daya tariknya sebagai tempat wisata. Permintaan ruang parkir pengunjung Teras Cihampelas mencapai 232 SRP mobil dan 406 SRP motor tiap jamnya. Jumlah tersebut overlapping juga dengan permintaan parkir dari pertokoan di bawah Teras Cihampelas sebanyak 285 SRP. Di sisi lain, sediaan ruang parkir di kawasan Cihampelas terbatas. Sebagian besar telah diokupansi oleh toko-toko dan factory outlet. Meskipun begitu, terdapat potensi ruang parkir umum seluas 2.669,35 m2 atau sekitar 178 SRP mobil. Maka dari itu, diperlukan strategi manajemen penanganan kebutuhan parkir yang tepat. Pendekatan yang dilakukan adalah mengontrol jumlah permintaan dan peningkatan efisiensi penggunaan ruang parkir, bukan menambah jumlah sediaan. Strategi yang mungkin untuk diterapkan yaitu shared parking dengan guna lahan sekitar yang memiliki peak hour berbeda, pembatasan jumlah pegawai toko/hotel yang menggunakan kendaraan pribadi pada weekend, serta penetapan tarif parkir progresif. Adapun rencana yang dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat yaitu proyek cable car Gelap Nyawang-Cihampelas yang akan menyediakan gedung parkir di stasiunnya. Gedung parkir tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar 47,8% kendaraan pengunjung Teras Cihampelas. Rencana tersebut dapat dikombinasikan dengan insentif tarif parkir flat khusus bagi pengguna cable car dengan harapan dapat menekan kebutuhan parkir di kawasan Cihampelas.
Login