Implication of Biophysical Environment Change Towards Watershed Quality Assessment-A Case Study in Bangop and Tungka Watersheds, Tapanuli Tengah Regency, North Sumatera Province, Indonesia
Sub Judul
Call Number 1373/T/2017 SIP
Tahun Terbit 2016
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB & Ritsumeikan University
Pengarang SIPAHUTAR, Marojahan Polioner -
Subyek Natural Resources Planning and Environment
Deskripsi Watersheds can be viewed as an ecosystem which consists of components that interact to form a unity watersheds. So any changes made to one of the components in a watershed also effect other components in the same ecosystem. This study aims at understanding the biophysical environment, which plays a key role in maintaining stability of the entire watershed and showing effect of the biophysical environment change to the watershed quality. Study areas selected here are Bangop (27,064 ha) and Tungka (7,184 ha) which are located in North Sumatera Province, Indonesia. Data analyzing were used for classifying land use by Arc GIS and ERDASS Imagine, and Crosstab analysis was conducted to understand change of the landuse type. The interpretation and analyzing result along the time of observation shows a dynamic land use change at Tungka watershed between 2000 and 2015. While forest decreased, the other other land use types increased due to watershed development during the period. Watershed quality assessment was done by reffering to the regulation of The Forest Ministry of Indonesia No. 52/2001 on Implementation Guidelines of Watershed Management. It used land use criteria (closure by vegetation, suitability of land use and erosion index by USLE equation) and water system criteria ( water discharge and water quality by STORED Method). Futhermore, in land use criteria that contain several indicator illustrate the biophysical environment for Bangop watershed can maintain the watershed but difference situation in Tungka Watershed. It was detected from prediction of erosion that went up along the time of observation. In water system criteria at Bangop Watershed was described the condition of watershed quality through water discharge and water quality analysis that can maintain its watershed quality. Trend of CV show the flow water stability in Bangop watershed even the STORET method described the trend is improvement in 2005 – 2015. The biophysical environment change has a strong correlation with the human activity inside of watersheds as it is known the dynamic of biophysical environment is more significant change seen at Tungka Watershed than Bangop Watershed. Thus, the necessary effort to control the utilization of space to reduce the rate of change of land use that is not in accordance with the allocation pattern Space Plan.
Evaluasi Pengelolaan Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang (Studi Kasus: Perlintasan Kiara Condong dan Perlintasan Jalan Merdeka Kota Bandung)
Sub Judul
Call Number 1372/T/2017 KAR
Tahun Terbit 2016
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang KARIM, Aim Abdul -
Subyek Perencanaan Transportasi dan Prasarana
Deskripsi
Peran Aktor Dalam Proses Pengembangan Lahan Skala Besar di Pinggiran Perkotaan
Sub Judul
Call Number 1371/T/2017 YUN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang YUNINGSIH, Wike -
Subyek Perencanaan Kota dan Tata Guna Lahan
Deskripsi
Jaringan Pengembang Perumahan Skala Besar di JABODETABEK
Sub Judul
Call Number 1370/T/2017 KAR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang KARTIWA, An An -
Subyek Perumahan dan Pengembangan Real Estate
Deskripsi
Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam Mendukung Agribisnis Pertanian Pangan Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus: Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
Sub Judul
Call Number 1369/T/2017 FAI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FAISAL, Muhammad Riza -
Subyek Agribisnis; Pertanian
Deskripsi Sebagai salah satu konsep pengembangan wilayah, konsep agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan wilayah dengan membangun sektor pertanian dengan menerapkan sistem agribisnis. Sektor pertanian dalam sistem agribisnis diusahakan secara terpadu dari subsistem sarana produksi/agribisnis hulu (up-stream agribusiness), subsistem usaha tani (on-farm agribusiness), subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness), subsistem pemasaran dan subsistem jasa penunjang dengan adanya kegiatan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk sehingga dapat memberikan kesejahteraan pada petani. Penerapan sistem agribisnis ini sesuai dengan potensi dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditetapkan sebagai kabupaten agropolitan. Potensi yang besar di sektor pertanian dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas dan didukung tenaga kerja yang besar di sektor pertanian dapat menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengembangkan ekonomi wilayah dari sektor pertanian. Dari PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat sektor pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi memberikan sumbangan besar dalam PDRB. Melalui pengembangan sistem agribisnis ini akan dapat mengoptimalkan potensi dari pertanian padi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian untuk menerapkan sistem agribsisnisyang merupakan pertanian yang modern tentunya memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan yang dapat mendukung agribisnis. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana kesiapan dari sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mendukung agribisnis sebagai strategi pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mendukung agribisnis sebagai strategi pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gumbil dengan komoditas unggulan padi, memiliki luas lahan sawah paling besar, memiliki kelompok tani terbanyak dan termasuk desa dalam kawasan agropolitan kecamatan Telaga Langsat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam setiap subsistem agribisnis yaitu subsistem sarana produksi/agribisnis hulu (up-stream agribusiness), subsistem usaha tani (on-farm agribusiness), subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness), subsistem pemasaran agribisnis dan subsistem jasa penunjang. Untuk menentukan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan yang berperan dalam agribisnis digunakan kajian pustaka. Kesiapan sumber daya manusia diukur dari dari pemenuhan kompetensi sumber daya manusia petani lokal terhadap kompetensi sumber daya manusia petani dalam setiap subsistem agribisnis. Kesiapan kelembagaan juga diukur dari keberadaan, keaktifan dan keefektifan peran lembaga yang ada dalam memenuhi kelembagaan yang berperan dalam setiap subsistem agribisnis. Dari penelitian ini diketahui bahwa sumber daya manusia petani di Desa Gumbildan kelembagaan yang ada belum siap untuk mendukung agribisnis sebagai strategi pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara kognitif, fungsional dan sosial, sumber daya manusia belum sepenuhnya siap dalam setiap subsistem agribisnis, dan masih terbatas pada budidaya padi dan pengolahan primer dari gabah menjadi beras. Dari segi kelembagaan, kelembagaan yang ada masih terbatas pada penyediaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, usaha tani yang menghasilkan produk pertanian, dan pengolahan primer. Padakelembagaan pemasaran tidak ada lembaga yang berperan. Namun, dari kelembagaan jasa penunjang sudah cukup lengkap untuk mendukung agribisnis. Dengan sumber daya manusia dan kelembagaan yang belum siap dan tidak adanya kegiatan pengolahan lebih lanjut dari produk pertanian akan berdampak dalam mewujudkan tujuan dari agribisnis untuk mengembangkan ekonomi wilayah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulan Sampah di Indonesia
Sub Judul
Call Number 1368/T/2017 MUF
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang MUFAZHAL, Hudhan -
Subyek Polusi
Deskripsi
Dampak Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina di Tegalluar Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung
Sub Judul
Call Number 1367/T/2017 ANU
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ANUNGPUTRI, Prima Sari -
Subyek Perencanaan Transportasi dan Prasarana
Deskripsi Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, merupakan wujud pelaksanaan tahap awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabya. Koridor Jakarta-Bandung yang akan dibangun mencakup Halim, Karawang, Kota Baru Walini, dan Tegalluar yang mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Selain jalur kereta cepat, di keempat lokasi tersebut juga akan dibangun kawasan stasiun dan sekitarnya/ transit oriented development (TOD). Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan dalam pembangunan KCIC, dalam penyesuaian rencananya harus mempertimbangkan potensi pembangunan ekonomi wilayahnya. Berbagai dampak positif mampu dihasilkan dari pembangunan KCIC, namun hal tersebut bernilai baik apabila peluang tersebut mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar turut serta mengembangkan wilayahnya baik dalam pengingkatan perekonomian maupun mensejahterahkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang mendasari penelitian ini ialah ingin mengestimasi dampak pembangunan KCIC di Tegalluar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif komparatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan data dan infomasi yang berasal dari hasil tinjauan literature, tinjauan dokumen dan wawancara institusional. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini dibedakan berdasarka setiap sasaran. Sasaran pertama mengkaji literatur dampak pembangunan kereta cepat. Sasaran kedua menggunakan analisis LQ dan multiplier effect. Untuk sasaran ketiga menghitung dampak ekonomi pembangunan KCIC dengan menghitung bangkitan tenaga kerja, PDRB dan pendapata perkapita. Penelitian dilakukan untuk menjawab tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak pembangunan KCIC di Tegalluar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung. Secara tinjauan literatur, dampak yang dihasilkan dari pembangunan KCIC di Tegalluar cenderung pengambangan pada sektor jasa. Sedangkan apabila meninjau kondisi struktur dan potensi ekonomi Kabupaten Bandung, sektor yang paling memberikan dampak bangkitan pada sektor lain ialah sektor industri khususnya industri tekstil. Untuk dampak pada pembangunan ekonomi di Kabuapten Bandung, pembangunan KCIC di Tegalluar akan membangkitkan 176.999 jiwa tenaga kerja tenaga kerja dengan proporsi sektor industri yang paling besar menggunakan perhitungan skenario pertama sedangkan sektor konstruksi apabila menggunakan skenario kedua. PDRB sebesar 3.048.777 Juta Rupiah, serta pendapatan perkapita 0.68 Juta Rupiah/Jiwa lebih besar pada kawasan yang dikembangkan pembangunan KCIC daripada dikembangkan sesuai arahan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027. Rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian ini berupa masukan untuk pemerintah Kabupaten Bandung diantaranya, mempermudah iklim investasi yang ada di Kabupaten Bandung. Menetapkan proporsi penyerapan tenaga kerja lokal pada pembangunan maupun pengoperasian Kawasan TOD Tegalluar. Menspesifikasikan pengembangan sektor yang akan dibanguan di Kawasan TOD Tegalluar.
Identifikasi Dinamika Konurbasi di Jawa Bagian Barat Melalui Deteksi Perubahan Penutupan Lahan 1990-2000-2015
Sub Judul
Call Number 1366/T/2017 NUR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NURCAHYANI, Fitri -
Subyek Urbanization
Deskripsi Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendelineasi dan menjelaskan dinamika konurbasi di Jawa bagian barat melalui deteksi perubahan penutupan lahan 1990 – 2000 – 2015. Secara administratif wilayah penelitian meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dengan total luas wilayah sekitar 45.704,69 Km 2 . Latar belakang pemilihan lokasi penelitian adalah karena di Jawa bagian barat terdapat beberapa kawasan metropolitan dan industri besar serta menjadi gerbang lalu-lintas antar pulau. Faktor-faktor tersebut mendorong urbanisasi di Jawa bagian barat berlangsung secara cepat. Adapun latar belakang pemilihan topik adalah karena Indonesia diprediksi akan mengalami urbanisasi paling besar di Asia sementara di sisi lain urban area berperan penting sebagai engine of growth dalam pertumbuhan perekonomian wilayah. Kedua alasan ini menjadikan topik penelitian mengenai urban area dirasa masih cukup relevan untuk dilakukan. Identifikasi dinamika konurbasi dilakukan dengan cara memantau konversi penutupan lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang berasosiasi dengan penggunaan lahan urban. Data penutupan lahan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari ekstraksi citra Landsat tahun perekaman 1990, 2000 dan 2015. Data lainnya yang digunakan adalah Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai peta dasar dan citra satelit resolusi tinggi sebagai citra acuan dalam uji ketelitian hasil interpretasi. Ektraksi informasi penutupan lahan dari citra penginderaan jauh dilakukan secara manual-visual dengan digitasi on screen menggunakan bantuan perangkat lunak Arcmap 10.0. Delineasi area konurbasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kenampakan kekotaan yang berkesinambungan yang menghubungkan antar urban area yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konurbasi terjadi di Metropolitan Jabodetabek Karpur, Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya. Selain itu, di tahun 2015 juga teridentifikasi konurbasi yang terbentuk antara Kota Cilegon dengan Kota Serang. Konurbasi Jabodetabek Karpur merupakan area konurbasi yang paling besar dan wilayah sekitarnya mengalami ii perubahan penutupan lahan yang paling dinamis. Adapun kesinambungan fisik lahan terbangun yang menghubungkan antar area konurbasi belum terjadi. Untuk mengetahui wilayah-wilayah administratif yang berada dalam satu area konurbasi tertentu digunakan analisis intersect. Adapun untuk mengetahui ekspresi pola keruangan morfologi kawasan metropolitan sebagai ruang dimana konurbasi terjadi dilakukan penghitungan kekompakan urban area dengan menggunakan rumus Land Consumption Rate (LCR), Land Absorption Rate (LAR) dan Shannon Entropy. Selain itu dilakukan pula identifikasi pola keruangan morfologi urban area secara visual untuk mengetahui pola urban sprawl yang terjadi. Hasil penghitungan menunjukkan nilai Shannon Entropy relatif masing-masing kawasan metropolitan mendekati 1 (satu). Hal ini berarti kawasan metropolitan bersifat tidak kompak. Sedangkan berdasarkan nilai LCR dan LAR diketahui bahwa Metropolitan Bandung Raya bersifat paling kompak sementara Metropolitan Cirebon Raya bersifat paling terdispersi. Adapun hasil identifikasi visual menunjukkan bahwa di wilayah penelitian terjadi dua jenis perembetan kekotaan yaitu pola linier dengan mengikuti jalur transportasi dan leap frog. Selain itu, konversi lahan juga cenderung terjadi di sekitar lahan terbangun yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya konversi lahan yang kemudian berdampak pada dinamika konurbasi adalah jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap stasiun kereta dan jarak terhadap pusat konurbasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa di Metropolitan Jabodetabek Karpur dan Cirebon Raya faktor yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap terjadinya konversi lahan berturut-turut adalah jarak terhadap stasiun, jarak terhadap jalan utama dan jarak terhadap pusat konurbasi. Sedangkan di Metropolitan Bandung Raya faktor yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap terjadinya konversi lahan berturut-turut adalah jarak terhadap pusat konurbasi, jarak terhadap stasiun dan jarak terhadap jalan utama.
Evaluasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandung
Sub Judul
Call Number 1365/T/2017 FAN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FANSYORI, Anil -
Subyek Ruang Terbuka Hijau
Deskripsi Ruang terbuka hijau merupakan salah satuelemen penting pembentuk kota, tidak hanya sebatas membentuk citra dan estetika kota akan tetapi memiliki peran yang jauh lebih besar yaitu sebagai ruang yang menjaga kelestarian lingkungan alami, penyeimbang antara kawasan budidayadan lindung serta dapat menjamin ketersediaan air tanah di kawasan perkotaan. Menyadari akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau, ditetapkanlah kebijakan yang mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah administrasinya. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidakterkecuali Kota Bandung. Dalam rangka menindaklanjuti kewajiban penyediaan RTH publik tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan beberapa kebijakan publik skala lokal sebagai landasan operasional pelaksanaan penyediaan RTH publik di Kota Bandung. Sepuluh tahun sejak disahkannya kebijakan tersebut, Kota Bandung hanya memiliki 6,42% RTH publik. Apakah disebabkan oleh kelemahan dalam proses implementasi atau bersumber dari kebijakan yang tidak memadai untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penyediaan RTH publik sehingga pencapaian jauh dari target yang ditetapkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan kajian evaluasi kebijakan yang dapat memberikan gambaran terhadap kualitas kebijakan penyediaan RTH publik Kota Bandung berdasarkan penilaian kriteria good public policy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran melalui pendekatan kelembagaan (legal-formal) dan pendekatan pragmatisme. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulandata sekunder. Dalam proses analisis evaluasi, penelitian ini mengandalkan metode analisis kebijakan semu yang menggunakan kriteria dan indikator good public policysebagai barometer evaluasi kualitas kebijakan. Kriteriadan indikator dirumuskanberdasarkan teori ruang terbuka hijau, teori kebijakan publik dan teori analisis kebijakan. Hasil perumusan menghasilkan 4 kriteria, 11 sub kriteria dan 24 indikator penilaian. Empat kriteria good public policytersebut, yaitu: (a) lengkap; (b) operasional; (c) terpadu; (c) akuntabel. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap pengukuran: (1) pengukuran indikator; (2) pengukuran sub kriteria; (3) pengukuran kriteria; (4) pengukuran kualitas kebijakan. Pengukuran menggunakan skala biner, bobot dan interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan publik penyediaan RTH Kota Bandung termasuk pada tingkat good public policykarena dapat memenuhi kriteria lengkap, operasional, integrasi dan akuntabel. Kedua, Kebijakan penyediaan RTH publik KotaBandung adalah kebijakan yang lengkap artinya kebijakan tersebut sudah berhierarki, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta telah mengakomodir keterlibatan setiappemangku kepentingan. Ketiga, Kebijakan penyediaan RTH publik Kota Bandung adalah kebijakan yang operasional artinya kebijakan tersebutdapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan RTH publik karena memiliki target-target pencapaian yang detail dan dinyatakan dalam istilah terukur. Keempat, kebijakan penyediaan RTH publik Kota Bandung adalah kebijakan yang terpadu artinya kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang selaras, terorganisir, dan tidak tumpang tindih antar tiap kebijakannya, bersifat adil,tidak memihak, dan fokus kepada tujuan penyediaan fasilitas publik. Kelima, kebijakan penyediaan RTH publik Kota Bandung adalah kebijakan yang akuntabel artinya kebijakan tersebut bersifat evaluatif, terbuka, transparan dan dapat mengakomodir perubahan, tantangan dan peluang yang dihadapi. Keenam, belum terpenuhinya target pencapaian 20% RTH Kota Bandung disebabkan oleh lemahnya kinerja pelaksanaan pembangunan RTH Kota Bandung dan bukan karena kebijakan penyediaan RTH yang tidak memadai.
Analisis Perubahan Garis Pantai dan Implikasinya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
Sub Judul
Call Number 1364/T/2017 FER
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FERDIANSYAH, Dicky -
Subyek Perencanaan Kota dan Daerah
Deskripsi Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat -sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut, sedangkan ke arah laut mencaku p bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan kegiatan manusia di daratan (Nontji, 2002). Perubahan lingkungan pantai atau lebih tepatnya garis pantai, seharusnya diakomodasi dalam rencana struktur dan tata ruang, hal ini sejalan dengan tujuan dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yaitu untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan bersifat lestari. Dengan potensi yang ada di wilayah pesisir, dalam RTRW Kabupaten Brebes wilayah pesisir ditetapkan sebagai Kawasan lindung berupa kawasan hutan bakau, estuari, dan kawasan perlindungan setempat. Serta kawasan budidaya p erikanan, kawasan wisata, permukiman, pertanian lahan basah, pertanian holtikultura, dan perkebunan. penetapan rencana tata ruang tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan adanya potensi kehilangan luas wilayah daratan yang signifikan yang disebabkan akan adanya perubahan garis pantai tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dengan menggunakantehnik analisis tumpang tindih antara peta citra satelit tahun 2013 dan 2015, sehingga dapat diketahui perubahan garis pantainya. Hasilnya kemudian di overlay dengan peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sehingga diketahui implikasinya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hilangnya luas wilayah daratan di pesisir Kabupaten Brebes dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 1.001,90 Ha, dengan laju kehilangan sebesar 83,49 Ha/Tahun. rencana struktur ruang yang terkena dampak adalah Rencana pusat pelayanan lingkungan di Desa Sawojajar, serta Rencana pelabuhan pengumpan di Desa Randusanga Wetan. Sedangkan rencana pola ruang yang terdampak adalah rencana kawasan lindung berupa kawasan estuari (muara sungai), sempadan pantai, dan hutan mangrove, sedangkan rencana kawasan budidaya berupa peruntukan perikanan, permukiman, dan pariwisata.
Konurbasi di Jawa Barat Berdasarkan Karakteristik Demografi
Sub Judul
Call Number 1363/T/2017 PIN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PINARTI, Asti -
Subyek Demografi
Deskripsi Perkembangan perkotaan di Jawa bagian barat semakin meluas dan mengarah pada terjadinya fenomena konurbasi, yaitu menyatunya serangkaian kota-kota sehingga menyebabkan meluasnya kawasan perkotaan. Hal ini ditandai dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan cakupan wilayah luas dan terjadi peningkatan proporsi penduduk perkotaan sehingga menciptakan koridor-koridor perkotaan yang saling terhubung. Konurbasi merupakan fenomena menyatunya serangkaian kota-kota dan saling terkoneksi secara spasial sehingga menyebabkan meluasnya kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terjadinya konurbasi di Jawa bagian barat berdasarkan karakteristik demografi. Fokus pembahasan adalah (1) mendeskripsikan konurbasi berdasarkan karakteristik demografi yang ditandai terjadinya proses pengkotaan atau urbanisasi; (2) mengidentifikasi pola ruang kawasan konurbasi yang terbentuk; serta (3) menjelaskan pengaruh faktor-faktor struktur ruang terhadap perkembangan konurbasi di Jawa bagian barat pada rentang waktu tahun 2000 - 2010. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatori, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa hasil Sensus Penduduk tahun 1990 - 2010. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis spasial, deskriptif dan analisis statistik berupa korelasi Spearman-rho dan regresi berganda binary. Hasil penelitian menunjukkan pada wilayah Jawa bagian barat telah terbentuk kawasan konurbasi yang luas, mencakup 55,59 persen total wilayah Jawa bagian barat pada tahun 2010, yang terdiri dari 616 kecamatan pada hampir seluruh kabupaten dan kota, meliputi 86,22 persen penduduk Jawa bagian barat dengan kepadatan rata-rata 2.147,73 jiwa per kilometer persegi. Kawasan konurbasi ini mencakup metropolitan Jabodetabek yang telah tersambung secara spasial dengan metropolitan Bandung melalui Cianjur – Sukabumi dan Purwakarta – Karawang serta tersambung ke arah barat, menyatu dengan kawasan perkotaan Serang sampai dengan Cilegon. Begitu pula pada kawasan metropolitan Bandung, telah menyatu dengan kawasan perkotaan Cirebon melalui Sumedang dan Majalengka. Dibandingkan tahun 2000, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk dan luasan kawasan konurbasi dengan laju pertumbuhan penduduk kawasan konurbasi sebesar 2,89 persen per tahun, dan perluasan kawasan konurbasi sebesar 2,32 persen per tahun selama tahun 2000 sampai dengan 2010. Angka laju pertumbuhan penduduk di kawasan konurbasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk total di wilayah Jawa bagian barat pada tahun 2000 – 2010 yaitu sebesar 1,94 persen per tahun. Berdasarkan distribusi kepadatan penduduknya, pola konurbasi yang terbentuk berupa sprawling dengan indikasi angka kepadatan penduduk yang berada dibawah rata-rata mendominasi total luasan konurbasi (77,84 persen), dan pertambahan luas kawasan konurbasi lebih besar dibandingkan pertambahan penduduknya. Salah satu ciri sprawling adalah kepadatan penduduk rendah karena pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin meluas dan menjauh dari pusat kota. Uji korelasi antara faktor-faktor pembentuk struktur ruang terhadap perkembangan konurbasi menyatakan bahwa seluruh variabel berkorelasi negatif. Dari keenam variabel yang digunakan (jarak kecamatan ke jalan arteri, stasiun kereta api, exit tol, pelabuhan, bandara dan pusat metropolitan), variabel jarak kecamatan ke stasiun kereta api dan exit tol memiliki korelasi kuat dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan konurbasi adalah jarak kecamatan ke jalan arteri, stasiun, exit tol dan pusat metropolitan. Semakin dekat suatu kecamatan terhadap akses jalan arteri, stasiun kereta api, exit tol dan pusat metropolitan, maka kecenderungan suatu kecamatan untuk berubah menjadi kawasan konurbasi akan semakin meningkat.
Potensi Pengembangan Pariwisata Situs Geologi Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo di Kabupaten Sleman
Sub Judul
Call Number 1362/T/2017 OKT
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang OKTAVIANI, Yesi Kurnia -
Subyek Pariwisata
Deskripsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sembilan situs geologi yang ditetapkan oleh Badan Geologi sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG). Salah satunya yang sedang dalam proses pengembangan menjadi destinasi geowisata adalah Situs Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo di Kabupaten Sleman. Sebuah tempat bisa dikategorikan sebagai kawasan wisata apabila didukung oleh potensi yang dimiliki kawasan tersebut, yaitu kekhasan hingga daya tarik baik potensi dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Sebagai geowisata terdapat lima karakteristik yang harus dipenuhi yaitu berbasis geologi (geologically based), berkelanjutan (sustainable), pendidikan bumi dan geointerpretasi (geologically informative), mensejahterakan masyarakat lokal (locally beneficial), dan pemenuhan ekspetasi wisatawan (generates tourist satisfaction). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi pariwisata situsgeologi Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daya tarik situs geologi ini sebagai geowisata, mengidentifikasi kesiapan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata, mengidentifikasi dukungan masyarakat dan pemerintah, dan mengidentifikasi tanggapan wisatawan terhadap daya tarik geowisata. Potensi-potensi tersebut dilihat kesesuaiannya dengan lima karakteristik geowisata. Penelitian ini dilakukan di kawasan situs geologi Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Metode yang digunakanadalah metode kualitatif dengan penyajian data berupa teks naratif yang merupakan hasil sintesa dari tiga sumber data, yaitu data sekunder, observasi dan wawancara (triangulasi data), juga disajikan kutipan wawancara dan data-sata statistik dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil analisis menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki situs Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo layak dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Sebagai sebuah daya tarik geowisata, situs geologi ini memenuhi empat dari lima karakteristik geowisata, yaitu berbasis geologi (geologically based), berkelanjutan (sustainable), mensejahterakan masyarakat lokal (locally beneficial), dan pemenuhan ekspetasi wisatawan (generates tourist satisfaction). Situs geologi yang mengandung perlapisan batuan kristal, breksi, abu vulkanik tebal, dan fragmen arang yang melimpah menjadi rekaman suatu rangkaian peristiwa letusan gunung api yang besar sekitar 20 juta tahun yang lalu. Konservasi lingkungan yang dilakukan di kawasan tersebut dengan penanaman bibit pohon masih pada tahap awal dan belum memiliki agenda kegiatan rutin untuk hal tersebut.Dengan berubahnya kawasan situs geologi tersebut dari bekas penambangan batu menjadi destinasi wisata secara tidak langsung membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sebagai destinasi wisata, situs geologi ini membuka banyaklapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus bisa mengurangi jumlah pengangguran dan memunculkan usaha-usaha baru pendukung pariwisata di masyarakat. Dalam perkembangannya, pengelolaan pariwisata situs geologi ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat lokal sehingga mereka memiliki rasa memiliki terhadap situs geologi tersebut. Selain itu semakin banyaknya kunjungan wisatawan setiap harinya membuat pengelola wisata situs geologi ini terus berbenah. Hanya saja aspek geoedukasi yatu pendidikan mengenai proses yang terjadi di bumi dan geointerpretasi belum dapat terpenuhi oleh kawasan ini. Dalam sebuah geowisata, sejarah atau informasi yang paling komprehensif mengenai situs geologi tidak akan ada artinya apabila wisatawan tidak bisa mengasosiasikan dirinya dengan situs geologi tersebut. Hal ini dikarenakan pada situs geologi Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo belum tersedia media interpretif yang menarik seperti website, brosur, leaflet, panel-panel informasi, pusat informasi wisata maupun pemandu wisatanya sendiri. Beberapa rekomendasi untuk pengembangan pariwisata pada situs geologi ini ke depannya, yaitu dengan penambahan fasilitas edukasi berupa media interpretif yang menarik. Selain itu pemerintah perlu membuat promosi pariwisata yang dapat meningkatkan pemasaran dan branding mengenai daya tarik geowisata. Bersama dengan pengelola wisata perlu dikemas paket wisata baik itu geotreking, sebuah perjalanan satu hari mengunjungi situs-situs warisan geologi yang ada di DIY maupun paket wisata sejarah dan purbakala dengan mengemas situs geologi ini dengan situs-situs purbakala dan candi yang tersebar di Desa Sambirejo dalam sebuah paket wisata. Hal ini juga bertujuan untuk menambah lama tinggal wisatawan di kawasan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga harus mampu bekerja sama dengan pihak swasta, akademisi, dan penyedia jasa wisata.
Strategi Pengelolaan Kota Pusaka Palembang
Sub Judul
Call Number 1361/T/2017 GAU
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang GAUTAMA, Angga Sena -
Subyek Perencanaan Perkotaan
Deskripsi Kota pusaka merupakan identitas bagi suatu kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang melekat dalam diri kota tersebut. Penetapan kota Palembang sebagai kota pusaka pada tahun 2013 didasari oleh adanya pengajuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Setelah adanya penetapan sebagai kota pusaka tersebut belum ada tindak lanjut dari pemerintah kota Palembang dalam pengelolaan kota pusaka,beberapa aksi yang telah dilakukan masih terkesan lambat dan belum optimal. Kota Pelembang tidak memiliki sumber daya alam yang besar sehingga potensi yang dimiliki lebih kepada pedagangan dan jasa, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembangunan lebih berorientasi pada profit yang seringkali tidak mengindahkan kaidah pelestarian pusaka dalam pengembangan perkotaan. Pemerintah kota Palembang perlu melibatkan berbagai stakeholder untuk dapat berkolaborasi dalam pengelolaan kota pusaka agar pelaksanaan dan pengendalian dapat seiring sejalan. Dengan pengelolaan kota pusaka yang baik maka penyelenggaran pembangunan perkotaan yang berbasis pusaka secara berkelanjutan akan tercipta dan mewujudkan identitas kota Palembang sebagai kota pusaka tepian sunga. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi yang optimal dalam pengelolaan kota pusaka bagi Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terhadap stakeholder terkait yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang dan lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan kota pusaka Palembang. Untuk data sekunder bersumber dari literatur dan peraturan-peraturan terkait kota pusaka baik dari dalam maupun luar negeri. Observasi dilakukan untuk dapat mengamati secara langsung kondisi kota pusaka Palembang saat ini sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi potensi ataupun kendala dalam pengelolaan kota pusaka Palembang. Faktor-faktor tersebut yang nantinya akan diidentifikasi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kota pusaka kota Palembang. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat empat aspek penting dalam pengelolaan kota pusaka Palembang yaitu aspek legal, aspek fisik, aspek kelembagaan, aspek sosial budaya dan aspek pembiayaan. Masing-masing aspek dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian dirumuskan menjadi strategi pengelolaan kota pusaka Palembang yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman. Strategi pengelolaan kota pusaka Palembang dalam studi ini dibagi menjadi tiga jenis strategi yaitu strategi umum, strategi utama dan strategi fungsional. Ketiga jenis strategi tersebut merupakan turunan dari masing-masing strategi dimana strategi utama merupakan turunan dari strategi umum dan strategi fungsional adalah rincian strategi utama yang dijabarkan dalam masing-masing aspek kota pusaka. Strategi umum dari pengelolaan kota pusaka palembang dirumuskan secara deskriptif dari visi dan misi kota pusaka Palembang, strateginya yaitu (1) mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Pemerintah sebagai pengelola pusaka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penataan kota pusaka Palembang, (2)memperkuat pengelolaan dan penataan kota pusaka untuk menciptakan kota pusaka yang berkarakter dan berkelanjutan. Untuk strategi utama pengelolaan kota pusaka Palembang ini dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT, strateginya yaitu (1) Mengembangkan komitmen dan kapasitas pemerintah untuk mengelola kota pusaka, (2) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif yang berbasis pusaka, (3) Menciptakan skema pembiayaan dan pemanfaatan pusaka secara berkelanjutan, (4) Menetapkan regulasi beserta perangkat yang mengatur pengelolaan dan pelestarian kota pusaka. Untuk strategi fungsional merupakan operasionalisasi dari strategi utama yang dikelompokkan berdasarkan aspek pengelolaan kota pusaka Palembang yaitu aspek legal, aspek fisik, aspek kelembagaan, aspek sosial budaya dan aspek pembiayaan. Diharapkan strategi pengelolaan kota pusaka ini dapat menjadi langkah dalam menentukan kebijakan dan program untuk mengelola kota pusaka secara berkelanjutan.
Eksplorasi Pendekatan Perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Indonesia
Sub Judul
Call Number 1360/T/2017 SUB
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SUBEKTI, Riza Murti -
Subyek Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Deskripsi Daya dukung lingkungan hidup diperlukan untuk mengetahui batas kemampuan suatu wilayah dalam menopang aktivitas penduduk seperti konsumsi sumber daya alam dan pelepasan limbah ke alam. Perhitungan daya dukung lingkungan hidupmempunyai pendekatan yang beragam, sehingga perlu dilakukan pemilihanpendekatan secara tepat dalam penerapannya. Tujuan penelitian ini adala mengetahui pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan peraturan dan literatur, melakukan perhitungan daya dukung lingkungan hidup denganpendekatan telapak ekologis, dan menganalisis kemungkinan penerapan pendekatan telapak ekologis dibandingkan dengan layanan ekosistem. Penelitian mendapati bahwa masing-masing pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lahan, daya dukung lahan, daya dukung air, model grafik, model satu pembatas, persamaan IPAT, model PSR, telapak ekologis, dan layanan ekosistem mempunyai metode dan output yang berbeda, sehingga penggunaannya juga berbeda. Hasil perhitungan telapak ekologis di wilayah Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa telapak ekologis Indonesia sebesar 1,32 gha/orang telah melampaui nilai biokapasitasnya sebesar 1,10 gha/orang, atau Indonesia telah mengalami defisit ekologis sebesar -0,22 gha/orang. Telapak ekologis lebih lengkap dibandingkan dengan pendekatan lainnya karena menggambarkan supply dan demand sumber daya, mencakup supportive capacity dan assimilative capacity, dan outputnya terukur melaluiambang batas konsumsi sumber daya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, antara lain tidak mempertimbangkan perubahan teknologi dan tidak memperhitungkan sumber daya di bawah bumi, serta diperlukan penyediaan data perdagangan antar wilayah jika akan menghitung telapak ekologis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sama halnya dengan pendekatan telapak ekologis, pendekatan layanan ekosistem juga memiliki kelebihan, antara lain sesuai dengan muatan KLHS tentang kajian kinerja layanan ekosistem, berbasis ekoregion, dan telah disusunnya rancangan peraturan tentang pedoman penyusunannya. Kekurangannya antara lain kurang memiliki landasan teori yang kuat, hanya menggambarkan supply sumber daya, dan output perhitungan tidak menunjukkan ambang batas konsumsi sumber daya.
Potensi Permintaan Transportasi Sepeda di Kota Cirebon
Sub Judul
Call Number 1359/T/2017 GUN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang GUNAWAN -
Subyek Perencanaan Transportasi dan Prasarana
Deskripsi Pengembangan transportasi bersepeda tidak hanya dilihat dari sisi penyediaan saja, namun yang lebih penting adalah mengetahui sisi permintaan, sehingga penyediaan tersebut tepat guna. Penyediaan fasilitas pengguna sepeda di Kota Cirebon dilakukan berorientasi pada penyediaan untuk kelengkapan fasilitas jalan, namun tidak didasarkan pada kajian permintaan transportasi bersepeda. Untuk itu penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permintaan transportasi bersepeda di Kota Cirebon. Identifikasi potensi permintaan dilakukan berdasarkan karakteristik Kota Cirebon dan karakteristik pengguna sepeda di Kota Cirebon. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan transportasi bersepeda dan gambaran umum Kota Cirebon. Pengambilan sampel kepada pengguna sepeda dilakukan dengan metode non probability sampling danmenggunakan teknik accidental sampling. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui karakteristik pengguna sepeda, persepsi dan preferensi terhadap transportasi bersepeda. Berdasarkan identifikasi tersebut diketahui bahwa karakteristik Kota Cirebon merupakan kota yang berpotensi untuk pengembangan transportasi bersepeda berdasarkan kondisi fisik lingkungan, penggunaan lahan, dan sosial kependudukan. Karakteristik pengguna sepeda di Kota Cirebon juga menunjukkan bahwa ada potensi penggunaan sepeda sebagai moda transportasi kota. Terdapat perbedaan karakteristik pengguna sepeda di Kota Cirebon berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pengguna harian dan pengguna mingguan yang memiliki karakteristik masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan sepeda dipengaruhi oleh penghasilan, kepemilikan kendaraan bermotor, dan pekerjaan. Preferensi responden pengguna sepeda menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pengguna sepeda menjadi penting untuk mengakomodasi kegiatan bersepeda.
Mekanisme Peremajaan Berbasis Masyarakat pada Kawasan Eks Lokalisasi Putat Jaya Surabaya
Sub Judul
Call Number 1358/T/2017 SAR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SARI, Wienda Novita -
Subyek Pengembangan Masyarakat
Deskripsi Kota atau kawasan perkotaan selalu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat modern yang dinamis, heterogen, padat dan multikultural sehingga memicu berbagai kompleksitas persoalan. Peremajaan merupakan tanggapan atas tekanan persoalan perubahan sosial dan ekonomi yang berakibat pada pengembangan fisik kota. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia tidak lepas dari kompleksitas persoalan, dengan persoalan sosial utama yang dihadapi adalah terdapatnya aktivitas prostitusi. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya dengan didukung oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup kegiatan prostitusi pada kawasan lokalisasi terbesar di Kota Surabaya, yaitu kawasan Dolly dan Jarak (selanjutnya disebut lokalisasi Putat Jaya). Pasca penutupan lokalisasi Pemerintah Kota Surabaya melakukan peremajaan kawasan. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyusun Grand Design Penataan Kawasan Eks Lokalisasi Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang antara lain menjelaskan bahwa peremajaan kawasan eks lokalisasi dilakukan dengan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki rujukan khususnya mengenai mekanisme peremajaan berbasis masyarakat. Peremajaan kawasan yang telah dilaksanakan pada umumnya merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Persoalan lainnya adalah belum tersedia informasi mengenai aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam peremajaan serta belum teridentifikasinya kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam masyarakat. Berdasarkan persoalan yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme dan rekomendasi peremajaan berbasis masyarakat pada kawasan eks lokalisasi Putat Jaya Surabaya, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan peremajaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa permasalahan peremajaan berbasis masyarakat pada kawasan eks lokalisasi Putat Jaya Surabaya bersifat kompleks dan dinamis. Perlu pemahaman akan situasi sosial serta pola-pola/fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini informan dipilih secara purposive dengan menggunakan snowball sampling. Analisis digunakan untuk menjelaskan sasaran penelitian, terdiri dari studi literatur untuk merumuskan prasyarat dan mekanisme peremajaan berbasis masyarakat, stakeholder analysis untuk mengidentifikasi aktor-aktor atau lembaga yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap peremajaan berbasis masyarakat, analisis taksonomi untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat terhadap peremajaan kawasan eks lokalisasi Putat Jaya dan analisis perbandingan tetap untuk mengidentifikasi potensi dan persoalan serta merumuskan mekanisme peremajaan berbasis masyarakat pada kawasan eks lokalisasi Putat Jaya. Dalam mekanisme peremajaan berbasis masyarakat, terdapat peran sentral masyarakat yang memerlukan pendampingan fasilitator. Masyarakat juga menerapkan rencana kegiatan kelompok dan monitoring hasil peremajaan secara partisipatif. Pada proses ini perlu diketahui peran stakeholder lain. Melalui stakeholder analysis diperoleh bahwa stakeholder yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam peremajaan berbasis masyarakat pada kawasan eks lokalisasi Putat Jaya Surabaya terdiri atas Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat RW 03, RW 12, UKM Keripik Samijali, UKM Sepatu Mampu Jaya dan UKM Batik. Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum berperan optimal dalam peremajaan. Identifikasi kondisi peremajaan dalam konteks kawasan eks lokalisasi diperkuat dengan mengeksplorasi preferensi masyarakat. Analisis preferensi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terdampak eks lokalisasi lebih dominan menginginkan perbaikan pada aspek ekonomi. Dalam pelaksanaan peremajaan kawasan eks lokalisasi Putat Jaya terdapat beberapa persoalan, seperti dominasi keterlibatan pemerintah daripada masyarakat dan belum optimalnya keterlibatan stakeholder lain. Hasil perbandingan kajian literatur mengenai mekanisme peremajaan berbasis masyarakat dengan kondisi empiris menunjukkan bahwa 58,8% pelaksanaan peremajaan kawasan eks lokalisasi Putat Jaya sesuai dengan mekanisme peremajaan berbasis masyarakat. Untuk itu dirumuskan rekomendasi agar peremajaan kawasan eks lokalisasi Putat Jaya dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme peremajaan berbasis masyarakat, misalnya perlu dilakukan penyiapan tenaga fasilitator agar dapat meningkatkan peran masyarakat dalam peremajaan dan sosialisasi kebijakan peremajaan kawasan eks lokalisasi Putat Jaya melalui forum publik untuk mengoptimalkan keterlibatan stakeholder terkait.
Faktor-Faktor Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia (Studi Kasus: Tiga Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat)
Sub Judul
Call Number 1357/T/2017 FAO
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FAOZIYAH, Uly -
Subyek Pengembangan Wilayah dan Perdesaan
Deskripsi Dalam periode 2004-2014, Indonesia mengalami penurunan daerah tertinggal yang cukup signifikan, dari 37,54% menjadi 22,4% dari total kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan meskipun daerah tertinggal memiliki berbagai keterbatasan pembangunan, tapi beberapa daerah mampu meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Akan tetapi belum diketahui faktor apa yang berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalannya, sehingga belum dapat diambil lesson learned untuk pengembangan pada daerah tertinggal lainnya. Oleh karenanya studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalan wilayah di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah single case study multiple site pada tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman yang dianggap mampu merepresentasikan pengentasan ketertinggalan wilayah di Indonesia. Pengumpulan data utama dilakukan dengan in-depth interview pada informan-informan kunci dalam pengentasan ketertinggalan di tingkat lokal. Sementara metode analisis dilakukan dengan analisis isi pada dokumen -dokumen perencanaan serta hasil wawancara. Hasil analisis menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalan wilayah adalah faktor eksternal wilayah yang mampu mempengaruhi input maupun proses pembangunan di tingkat lokal. Akan tetapi keuntungan eksternal tersebut tidak akan dirasakan oleh daerah apabila wilayah tidak memiliki input pembangunan yang kuat, terutama kepemimpinan dan sumber daya keuangan. Input pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekstenal wilayah, terutama dari pemerintahan yang lebih tinggi maupun politik. Proses pembangunan juga memegang peranan yang cukup penting dalam pengentasan ketertinggalan, terutama terkait dengan proses pembangunan yang berupaya untuk melibatkan masyarakat dan mendorong adanya inovasi wilayah, tapi efektivitasnya juga ditentukan oleh input maupun faktor eksternal pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa antar faktor dalam pengentasan ketertinggalan wilayah terkait satu sama lain dan tidak bisa dilihat sebagai satu faktor yang berdiri sendiri tanpa pengaruh faktor lainnya. Oleh karenanya pengentasan ketertinggalan wilayah dapat terjadi apabila terjadi integrasi dan sinkronsisasi antar faktor, baik dari sisi input, proses, serta eksternal wilayah dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah.
Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelompok dalam Mendukung Sistem Integrasi Sapi-Sawit di Kabupaten Kutai Barat
Sub Judul
Call Number 1356/T/2017 NUR
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NUR, Herryansyah -
Subyek Ekonomi
Deskripsi Salah satu tujuan dari konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mampu dipenuhi oleh masyarakat lokal. Penerapan konsep sistem integrasi sapi-sawit sesuai dengan konsep tersebut, pertanian dalam arti luas tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat petani. Di dalam sistem integrasi sapi-sawit, limbah diolah menjadi pakan ternak, pupuk dan biogas, Dengan adanya pengolahan limbah maka lingkungan akan terjaga, efisiensi usaha meningkat, dan pada gilirannya pendapatan petani akan meningkat. Namun sistem integrasi sapi-sawit membutuhkan kemampuan masyarakat petani yang tidak hanya piawai dalam hal budidaya tapi juga dalam pengolahan limbah. Selain itu juga dibutuhkan kelompok yang mampu menunjang kegiatan anggotanya dari hulu hingga hilir. Prasyarat ini lebih tinggi dari kondisi masyarakat petani yang sebagian besar merupakan petani tradisional, dan cenderung sendiri-sendiri atau sudah membentuk kelompok namun hanya terbatas untuk menjalankan program pemerintah. Kabupaten Kutai Barat akan menerapkan sistem integrasi sapi-sawit di Kampung Siram Jaya, Kecamatan Bongan. Namun petani di kampung tersebut masih merupakan petani tradisional yang sudah berkelompok namun sebatas menjalankan program pemerintah. Agar sistem integrasi sapi-sawit dapat berjalan dengan baik di Kampung Siram Jaya dibutuhkan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu perlu diketahui kesiapan kelompok dan masyarakat yang ada sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia dan kelompok dalam mendukung sistem integrasi sapi-sawit. Kesiapan diukur berdasarkan kapasitas, makin tinggi kapasitas makin siap. Kajian literatur digunakan untuk menentukan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelompok yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem integrasi sapi-sawit. Selanjutnya metode campuran digunakan untuk mengetahui kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas kelompok di Kampung Siram Jaya dalam mendukung sistem integrasi sapi-sawit. Dari hasil penelitian diketahui bahwa baik kelompok maupun masyarakat secara umum belum siap. Pelatihan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan hanya terbatas pada budidaya sawit, belum didukung kemampuan budidaya sapi dan pengolahan limbah. Demikian juga halnya dengan kelompok, kelompok cendrung tidak aktif dan hanya berperan dalam menyalurkan bantuan pupuk bersubsidi. Namun masyarakat secara umum sudah memiliki kompetensi sosial yang baik, sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi kognitif dan kompetensi teknis dalam hal budidaya sapi dan pengolahan limbah.
Peran Penginderaan Jauh dalam Mendukung Pengelolaan dan Transplantasi Terumbu Karang di Kawsan Konservasi Perairan (Studi Kasus di Taman Wisata Alam Pulau Pombo, Maluku)
Sub Judul
Call Number 1355/T/2017 ZUL
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ZULHAM -
Subyek Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Deskripsi Terumbu karang menyediakan jasa kepada manusia dalam bentuk nilai ekonomi dan non-ekonomi seperti misalnya pariwisata, perikanan, dan perlindungan pesisir. Sebagai tulang punggung lautan dan ekosistemnya, terumbu karang mengalami tekanan yang hebat terutama dari pengaruh aktivitas manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang adalah dengan melakukan kegiatan transplantasi, meskipun masih tergolong kontroversial. TWA pulau Pombo adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Maluku, merupakan salah satu kawasan dengan ekosistem terumbu karang. Kawasan ini memiliki Rencana Pengelolaan yang dibuat pada tahun 2009 dan telah dilakukan transplantasi terumbu karang secara rutin sejak tahun 2008, namun penyusunan Rencana Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Transplantasi yang dilakukan masih menggunakan basis data yang minim terkait aspek potensi dan kondisi terumbu karang, disamping belum adanya monitorng dan evaluasi kegiatan transplantasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran penginderaan jauh dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi TWA pulau Pombo yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan dan program transplantasi terumbu karang. Metode analisis yang digunakan adalah pertama, menggambarkan dan mengidentifikasi rencana pengelolaan TWA pulau Pombo yang telah dibuat pada tahun 2009 beserta kondisi pengelolaan yang ada hingga saat ini, selain itu juga dilakukan kajian peraturan perundangan terkait pengelolaan terumbu karang di kawasan konservasi perairan TWA pulau Pombo. Analisis berikutnya adalah analisis transek foto bawah air untuk mendapatkan kondisi terumbu karang yang ada di TWA pulau Pombo. Analisis terakhir adalah analisis citra satelit dengan menggunakan metode OBIA untuk memetakan terumbu karang yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Pengelolaan TWA pulau Pombo yang telah dibuat pada tahun 2009 dan kegiatan transplantasi terumbu karang yang rutin dilaksanakan setiap tahun belum sepenuhnya mengakomodasi aspek spasial potensi dan kondisi terumbu karang. Kondisi terumbu karang secara umum yang ada di TWA pulau Pombo termasuk dalam kategori sedang hingga baik (rentang persentase 27,4% - 60,4%). Penafsiran citra satelit menunjukkan TWA pulau Pombo didominasi oleh karang dengan kategori rusak yaitu sebesar 57,72% dengan akurasi hasil penafsiran citra untuk kondisi terumbu karang sebesar 66,18% dan nilai Kappa sebesar 0,5263.
Pemanfaatan Danau Tapal Kuda (Oxbow Lake) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Daerah Aliran Sungai Katingan Kalimantan Tengah
Sub Judul
Call Number 1354/T/2017 WEL
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang WELSIANA, Sepmiarna -
Subyek Tata Guna Lahan
Deskripsi Danau oxbow memiliki berbagai potensi pemanfaatan antara lain adalah jasa-jasalingkungan dan potensi sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) berupa sumber daya perikanan, sumber daya air dan hutan yang ada disekitarnya. Potensi pemanfaatan tersebut kemudian dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar danau oxbow tersebut. Danau - danauoxbow di DAS Katingan memiliki karakteristik unik yaitu secara fisik dan ekologis merupakan perairan gambut dengan dikelilingi oleh hutan rawa gambut sertakekayaan sumberdaya hayati yang dimilikinya. Namun berbagai jasa ekosistem yang dimiliki danau oxbow di DAS Katingan sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan perikanan skala kecil yang masih rendah. Walaupun dianggap cukup untuk memenuhi aset masyarakat, namun perlu ditingkatkan dalam upaya menghubungkan masyarakat dengan sarana prasarana dasar, perikanan dan pariwisata, serta peningkatan aspek sosial masyarakat terutama dikarenakan rendahnya keinginan masyarakat nelayan untuk tergabung dalam kelompok. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola pemanfaatandanau oxbow, serta mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap danau tapal kuda atau danau oxbow yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katinganyang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Selain itu juga berupaya untuk mengetahui kondisi sosial –ekonomi masyarakat di sekitar danau oxbow serta mengetahui seberapa besar manfaat yang sudah diberikan danau oxbow kepada masyarakat tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi pengelolaan dan optimasi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada Danau Oxbow yang berada di DAS Katingan kepada pihak-pihak terkait, baik itu Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait sehingga dapat menjadikan perencanaan pemanfaatan danau oxbow yang lebih baik lagi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitaif denganmengambil sampel 2 (dua) buah danau oxbow yang dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan danau oxbow di DAS Katingan dan upaya optimasi pemanfaatan yang bisa dilakukan. Berdasarkan sumber datanya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner terhadap masyarakat di desa yang dekat dengan danau oxbow tersebut dan juga nelayan pemanfaat danau oxbow. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan hasil responden untuk Danau Tasik Tanjung berjumlah 90 orang dan responden di Danau Mare berjumlah 100 orang. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa informan kunci agar mendapat penjelasan lebih lanjut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas dan instansi terkait dengan pengelolaan danau oxbow di DAS Katingan. Pola Pemanfaatan danau oxbow di DAS Katingan yang dominan adalah sebagai perikanan, konservasi perairan dan pariwisata. Indeks ketergantungan masyarakat sekitar terhadap danau oxbow adalah sebagai sumber bahan makanan (ikan), konservasi perairan (daerah habitat alami ikan dan migrasi burung serta limpasan banjir), lokasi bekerja dan pariwisata. Namun ada beberapa perbedaan dalam tingkat ketergantungan masyarakat terhadap danau oxbow antara Danau Tasik Tanjung dan Danau Mare yaitu pemanfaatan danau oxbow sebagai lokasi bekerja dan budidaya perikanan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya optimasi pemanfaatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu optimasi pemanfaatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan danau oxbow, penciptaan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui diversifikasi usaha perikanan melalui pariwisata bertanggung jawab untuk perikanan skala kecil, penguatan peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam milik bersama dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan endogen.
Login