Evaluasi Proses Pembebasan Lahan Proyek KRL Double-Double Track (DDT) Koridor Bekasi-Cikarang
Sub Judul
Call Number TA/2017/2389 YAH
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang YAHYA, Wisely -
Subyek Haryo Winarso, Ir., M.Eng., Ph.D., Prof
Deskripsi Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat pembangunan nasional. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur transportasi berupa pembangunan KRL DDT Manggarai-Cikarang untuk menyelesaikan permasalahan terkait mobilitas penduduk Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur, hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait pengadaan tanah. Adanya ketentuan pengadaan tanah mengenai proses dan prosedur pengadaan tanah serta ketentuan mengenai aktor yang terlibat diharapkan dapat mempercepat realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut dapat terwujud jika ketentuan yang tercantum di dalamnya segera terpenuhi. Proyek KRL DDT secara keseluruhan ditargetkan selesai pada 2018. Pada kenyataannya, proses pembebasan lahan KRL DDT masih terkendala terutama pada koridor Bekasi-Cikarang. Dikabarkan bahwa proyek tersebut mengalami vakum pada tahun 2003-2013 dan mengalami kendala dalam hal administrasi maupun kesepakatan harga ganti rugi yang diduga melibatkan aktor terkait. Pada wilayah Kecamatan Bekasi Timur yaitu pada Perumahan Taman Juanda juga masih terkendala dalam pelaksanaan pembebasan lahan. Untuk dapat mengetahui permasalahan lainnya, perlu ditelusuri terlebih dahulu proses pembebasan lahan yang terjadi agar permasalahan lain dapat diketahui dan ditemukan ketidaksesuaian proses dan prosedur pembebasan lahan dari kondisi ideal. Selain itu, perlu ditinjau pula mengenai aktor yang terkait dengan proses pembebasan lahan agar dapat dilihat peran serta masing-masing aktor serta keterkaitannya dalam mempengaruhi proses pembebasan lahan proyek KRL DDT koridor Bekasi-Cikarang. Sehingga metode analisis dalam penelitian ini menggunakan evaluasi formal dan social network analysis. Pada penelitian ini diketahui bahwa kegiatan pada tahap perencanaan dan tahap persiapan yang terjadi pada tahun 1996-2002 belum memiliki aturan jelas mengenai proses dan prosedur pembebasan lahan yang harus dilaksanakan. Terdapat pula beberapa kegiatan dalam tahap pelaksanaan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala pendanaan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kemunduran target pembebasan lahan. Selain itu, perubahan rancangan pembangunan proyek, kebutuhan lahan yang luas, dan faktor kendala dari masyarakat juga menjadi penyebab kemunduran target realisasi. Diketahui pula terdapat perubahan ketentuan mengenai aktor yang terlibat dalam kegiatan pembebasan lahan. Aktor yang terlibat dinilai telah melaksanakan perannya. Namun, terdapat pula aktor yang melaksanakan perannya tidak sesuai dengan ketentuan kegiatan. Ditjen perkeretaapian, BPN, Walikota, pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan masyarakat dianggap sebagai aktor yang secara signifikan mempengaruhi realisasi pembebasan lahan proyek KRL DDT koridor Bekasi-Cikarang.
Identifikasi Lokasi Potensial Kawasan Perumahan Berdasarkan Tingkat Keterjangkauan dan Preferensi Keluarga Muda terhadap Perumahan di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2388 SIS
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SISILIA, Debbi -
Subyek Iwan Kustiwan, Ir., MT., Dr
Deskripsi Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan rumah pun akan semakin meningkat. Namun, karena lahan di perkotaan semakin terbatas dan relatif mahal, tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini pun berdampak pada meningkatnya jumlah backlog rumah. Di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah backlog rumah tertinggi. Tingginya jumlah backlog menandakan bahwa tidak terpenuhinya permintaan rumah bagi setiap masyarakat. Salah satu kelompok penduduk yang memiliki tingkat permintaan rumah yang tinggi adalah kelompok keluarga muda, yaitu keluarga dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan memiliki anak tertua usia pra sekolah. Untuk mengurangi angka backlog tersebut, maka penyediaan rumah di Kota Bandung harus tepat sasaran. Saat ini penyediaan rumah di Kota Bandung belum mempertimbangkan persepsi, preferensi dan tingkat keterjangkauan perumahan keluarga muda. Persepsi dan preferensi keluarga muda ditinjau dari beberapa variabel yang diperoleh dari hasil sintesis penelitian terdahulu. Sedangkan tingkat keterjangkauan perumahan dihitung dengan menggunakan metode Shelter Poverty Affordability Scale dan Housing and Transportation Affordability dan dikelompokkan berdasarkan preferensi. Informasi mengenai persepsi, preferensi dan tingkat keterjangkauan keluarga muda diperoleh dari hasil survei primer di 4 kecamatan yang masing-masing berada di kawasan pusat kota, dalam kota, pinggiran dalam kota dan pinggiran luar kota, yang dipilih berdasarkan persentase jumlah rumah tangga baru tertinggi tahun 2011-2015 di masing-masing kawasan. Keempat kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Margaasih. Dari masing-masing kecamatan dipilih 1-2 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sampel yang dipilih berdasarkan jumlah backlog tertinggi di kecamatan tersebut. Persepsi keluarga muda terhadap perumahan pada umumnya menganggap bahwa faktor karakteristik rumah, aksesibilitas, kelengkapan fasilitas umum dan sosial, serta kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pilihan dalam memilih rumah. Preferensi keluarga muda terhadap pola pengembangan rumah cenderung seragam, sedangkan preferensi keluarga muda terhadap lokasi perumahan cenderung beragam dan tersebar di 4 kawasan yaitu 20% di pusat kota, 43% di dalam kota, 14% di pinggiran dalam kota dan 23% di pinggiran luar kota. Besar keterjangkauan perumahan keluarga muda sangat tergantung kepada tingkat pendapatan, jumlah pengeluaran rumah tangga serta harga cicilan rumah di lokasi yang diinginkan. Berdasarkan tingkat keterjangkauan dan preferensi keluarga muda, diperoleh lokasi-lokasi potensial kawasan perumahan yang peruntukannya disesuaikan dengan arahan lokasi kawasan perumahan. Lokasi-lokasi potensial tersebut tersebar di kawasan dalam kota, pinggiran dalam kota, dan pinggiran luar kota Bandung.
Persepsi dan Preferensi Pengunjung Terhadap Fasilitas Pariwisata di Pantai Plengkung (G-Land) Kabupaten Banyuwangi
Sub Judul
Call Number TA/2017/2387 PUT
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang PUTRI, Ineke Tya Claudya Sarwono -
Subyek Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr
Deskripsi Ketersediaan fasilitas dapat mendukung permintaan dari kegiatan pariwisata. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari 10 kabupaten atau kota yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata dapat membantu meningkatkan daya saing dari Kabupaten Banyuwangi. Salah satu objek wisata pantai yang cukup popular dalam kancah internasional yaitu Pantai Plengkung atau biasa disebut sebagai G-Land. Dengan begitu besarnya potensi wisata di Pantai Plengkung (G-Land), namun objek wisata ini masih terkendala terkait persoalan infrastruktur pendukung. Salah satu arahan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi sesuai yang tertera pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwagi Tahun 2012-2032 adalah mewujudkan kebijakan dalam pengembangan fasilitas penunjang terhadap pariwisata. Keberadaan fasilitas ini mempengaruhi permintaan dari pariwisata itu sendiri sehingga pengembangannya perlu mempertimbangkan persepsi dan preferensi dari pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi dan preferensi pengunjung terhadap fasilitas penunjang pariwisata di Pantai Plengkung (G-Land). Metoda yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil sampel pengunjung yang berada di lokasi wisata menggunakan Convenience Sampling Method. Sedangkan metoda analisis data yang digunakan ialah metoda analisis IPA (Importance Performance Analysis) yang menggabungkan antara variabel tingkat kepentingan dengan persepsi terhadap kualitas suatu obyek yang menjadi bahan penelitian serta menggunakan metoda analisis deskriptif. Menurut hasil persepsi pengunjung, fasilitas yang harus diprioritaskan pengembangannya ialah masjid atau mushala, toko atau kios, papan petunjuk, keamanan (Menara pengawas, life guard, pemadam kebakaran, satgas), pelayanan kesehatan (P3K, klinik), dan jalan wisata. Fasilitas tersebut diprioritaskan karena secara eksisting belum tersedia dan belum memenuhi standar. Fasilitas perdagangan, peribadatan dan keamanan secara eksisting belum tersedia. Secara umum, preferensi pengunjung terhadap fasilitas tersebut menyatakan perlunya peningkatan dari segi kualitas dan melakukan perbaikan atau perawatan secara berkala.
Dampak Pariwisata Terhadap Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep
Sub Judul
Call Number TA/2017/2386 UMM
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang UMMAH, Khairatul -
Subyek Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr
Deskripsi Masyarakat yang tinggal di pulau kecil memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupannya, mulai dari aksesibilitas yang sulit, ketergantungan yang tinggi terhadap hasil tangkapan ikan, kemiskinan, dsb. Meskipun demikian, pulau kecil memiliki keindahan alam yang luar biasa sehingga menjadikannya sebuah daya tarik wisata seperti yang terjadi di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenepsejak tahun 2014. Pariwisata dipandang sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penghidupan berkelanjutan masyarakat setempat. Oleh karena itu,penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan pariwisata terhadap penghidupan berkelanjutan masyarakat Pulau Gili Labak. Untuk mencapai tujuan penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dampak pariwisata terhadap aset penghidupan masyarakat setempat. Penilaian dampak pariwisata terhadap aset penghidupan dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai responden. Aset penghidupan terdiri dari modal manusia (SDM), modal sosial, modal alam (SDA), modal fisik (infrastruktur), dan modal finansial (ekonomi). Hasilnya, dampak paling baik terdapat pada modal alam dan modal sosial. Sedangkan dampak yang dinilai biasa saja adalah terhadap modal manusia, serta dampak paling buruk dinilai pada modal finansial dan modal fisik. Langkah selanjutnya adalahmengidentifikasi perubahan struktur dan proses yang terjadi sejak pariwisata berkembang di Pulau Gili Labak. Struktur yang diidentifikasi terdiri dari pemerintah, masyarakat setempat, dan sektor privat. Hasilnya, terdapat organisasi baru yang dibentuk oleh Pemerintah, yaitu UPT Pantai Gili Labak.Sedangkan pada masyarakat setempat, dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Proses terdiri dari peraturan setempat, kebijakan SKPD, dan CSR oleh sektor privat.
Identifikasi Orientasi Pergerakan Penduduk Pinggiran Kota Cimahi yang Berbatasan Langsung dengan Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2385 PRA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang -
Subyek Iwan Pratoyo Kusumantoro, Ir., M.T., Dr
Deskripsi Urbanisasi di Kota Bandung telah memepengaruhi wilayah hingga keluar batas administrasinya. Salah satu wilayah terdampak urbanisasi Kota Bandung adalah Kota Cimahi. Hal ini menyebabkan masyarakat Kota Cimahi memiliki ketergantungan terhadap Kota Bandung dalam memenuhi kubutuhan hariannya. Namun Kota Cimahi yang saat ini sedang berkembang seharusnya mengurangi ketergantungan terhadap Kota Bandung dan menjadikan Kota Cimahi menjadi kota yang mandiri. Wilayah pinggiran Kota Cimahi yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung memiliki karakteristik yang unik akibat kedekatan secara geografisnya terhadap Kota Bandung dan statusnya sebagai bagian dari Kota Cimahi. Ketergantungan wilayah dapat diidentifikasi melalui padatnya lalulintas pada jalur penghubungnya. Penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif dan analasis spasial dari karakteristik pergerakan harian rutin dan non-rutin penduduk pinggiran Kota Cimahi yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan karakteristik pergerakan dan orientasi pergerakan dari penduduk pinggiran wilayah studi. Untuk memberikan pemahaman mengenai faktor yang mepengaruhi pergerakan, dianalisis pula hubungan orientasi terhadap keberadaan fasilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan dalam pergerakan rutin terutama dalam maksud bekerja, dan pergerakan non rutin terutama pada maksud belanja sandang dan hiburan. Ketiadaan fasilitas menyebabkan pergerakan menjadi keluar. Dalam usaha internalisasi pergerakan, intervensi melalui kebijakan dan peraturan terkait fasilitas harus di prioritaskan.
Perkembangan Kota Terhadap Kerentanan Lingkungan di Kota Pulau (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepualauan Riau)
Sub Judul
Call Number TA/2017/2384 DWI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DWICAHYANI, Aliyah Alfianda -
Subyek Delik Hudalah, ST., MT., MSc., Ph.D
Deskripsi Kota pulau merupakan sebuah kota yang masih melekat karakteristik alami sebuah pulau, yaitu kerentanan lingkungan. Perkembangan kota pulau diindikasikan akan memengaruhi kerentanan lingkungan melalui peningkatan kegiatan manusia. Hal tersebut diindikasikan karena perkembangan kota melalui pertumbuhan ekonomi selalu mengakibatkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Kota Batam merupakan salah satu kota pulau di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Melalui studi kasus di Kota Batam akan dijelaskan pengaruh perkembangan kota terhadap kerentanan lingkungan di kota pulau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan studid kasus. Alat analisis, yaitu dimension index digunakan untuk mengetahui tingkat setiap dimensi dalam kerentanan lingkungan di kota pulau dan regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh perkembangan kota terhadap kerentanan lingkungan di kota pulau. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa suatu pulau yang semakin bersifat perkotaan, yaitu memiliki intensitas kegiatan yang tinggi akan memengaruhi tingkat kapasitas adaptif kawasan lindung pesisir maupun darat.
Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta di TPST Bantargebang Kota Bekasi
Sub Judul
Call Number TA/2017/2383 SET
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SETIAWAN, Freda -
Subyek Adiwan Fahlan Aritenang, ST., M.GIT., Ph.D
Deskripsi Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan jaminan bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika dihadapkan dengan suatu kawasan metropolitan, yang mana pengembangannya harus dilakukan secara terpadu tanpa harus memperhatikan wilayah hukum. Provinsi DKI Jakarta sebagai kota inti dalam Kawasan Metropolitan Jabodetabek masih bergantung pada Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Hal tersebut mengharuskan keduanya untuk melakukan kerja sama. Selama ini kerja sama tersebut belum berjalan dengan baik karena terdapat gejolak dalam pengelolaan seperti wanprestasi dari pihak swasta, pelanggaran kerja sama dan penolakan dari warga. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan kerja sama tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis konten, dan analisis penkodean. Keberlanjutan kerja sama ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kerja sama. Berdasarkan tinjauan literatur terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sama yaitu tipologi kerja sama, landasan hukum, peran aktor, hubungan antar aktor, aliran informasi, aliran manfaat dan pembiayaan. Kerja sama ini memiliki potensi untuk dilanjutkan karena telah didukung oleh aturan formal dan dukungan kelembagaan. Aturan formal dalam kerja sama ini telah mengikat kedua belah pihak sehingga tercipta transparansi, kesetaraan manfaat, serta mekanisme pembiayaan yang transparan. Dukungan dari segi kelembagaan diperlukan agar aturan formal yang ada terjamin pelaksanaannya. Dukungan kelembagaan tersebut berasal dari pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat. Kedua belah pihak juga telah terjalin hubungan yang baik seiring dengan terciptanya komitmen dan pemahaman dalam pelaksanaan kerja sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah dapat menjadi solusi bagi pemecahan persoalan yang lintas batas administrasi. Sehingga, kebutuhan atas kerja sama akan muncul apabila terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh daerah.
Studi Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tamansari Terhadap Pelayanan Infrastruktur Lokal
Sub Judul
Call Number TA/2017/2382 CIT
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang CITRAWATI, Dewi -
Subyek Johnny Patta, Ir., MURP
Deskripsi Perencanaan tata ruang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya peningkatan kesejahteraan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan penyediaan infrastruktur publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumber pembiayaan, yang utamanya adalah pajak. Dengan adanya pelayanan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian dilakukan di Kelurahan Tamansari dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kelurahan Tamansari terhadap pelayanan infrastruktur lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan identifikasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur lokal serta memetakan secara spasial tingkat kepuasan tersebut. Setelah itu, dilakukan identifikasi prioritas pengembangan infrastruktur lokal di kelurahan tersebut. Berdasarkan tinjauan literatur, diperoleh 18 jenis infrastruktur lokal yang akan diteliti, yaitu jaringan jalan, jembatan, drainase, sungai, PJU, keamanan, sarana persampahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan peribadatan, BSG, taman, lapangan olahraga, tempat parkir, jaringan listrik, komunikasi, dan air bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur lokal di Kelurahan Tamansari belum memuaskan bagi masyarakat. Ketidakpuasan tersebut berbeda antara bagian wilayah satu dengan lainnya. Adapun infrastruktur lokal yang diprioritaskan pengembangannya yaitu jatringan jalan, drainase, sarana persampahan, PJU, dan keamanan.
Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Transportasi (Studi Kasus: Metropolitan Bandung Raya)
Sub Judul
Call Number TA/2017/2381 DIA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang DIAB, Azman Hafid -
Subyek Miming Miharja, Ir., M.Sc.Eng., Ph.D.
Deskripsi Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah memiliki ego daerah dan lebih berfokus untuk membangun ke dalam daerahnya sendiri tanpa memperhatikan daerah sekitarnya. Terjadi permasalahan dalam penanganan perencanaan transportasi pada skala metropolitan karena sangat bergantung terhadap kerja sama antar pemerintah daerah. Persepsi para aktor mengenai biaya transaksi yang dirasakan pada kerja sama antar pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi di Metropolitan Bandung Raya sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena terjadi euforia kebebasan daripada pemerintah daerah. Pasca dekade kedua desentralisasi, terjadi perubahan situasi pada kerja sama antar pemerintah daerah antara lain disahkannya beberapa landasan hukum kerja sama, pemahaman pemerintah terkait kerja sama, ketidakpuasaan terhadap kerja sama yang terjadi selama ini, inisiatif dari pemimpin daerah serta beberapa kondisi lainnya. Perubahan situasi pasca dekade kedua desentralisasi, dicurigai mempengaruhi perubahan persepsi pemerintah daerah terhadap biaya transaksi pada kerja sama antar pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi di Metropolitan Bandung Raya saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan persepsi aktor mengenai biaya transaksi akibat perubahan situasi pasca dekade kedua desentralisasi Dalam menganalisis sistem persepsi, penelitian ini menggunakan metode analisis Q-methodologi. Penjelasan penyebab sistem persepsi terbentuk dibantu oleh analisis indepth interview. Perubahan situasi dijelaskan dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa beberapa perubahan situasi pasca dekade desentralisasi mempengaruhi persepsi aktor terhadap biaya transaksi yang dirasakan terlihat dari berubahanya sistem persepsi dan juga elemen yang membentuknya. Sistem persepsi yang terbentuk adalah aspek lembaga supra regional, aspek sosial ekonomi dan politis, prioritas pembangunan daerah, kerja sama dengan pihak swasta dan budaya pemerintahan.
Identifikasi Kerentanan Masyarakat Terhadap Krisis Air Bersih di Wilayah RW 02 Kelurahan Melong Kota Cimahi
Sub Judul
Call Number TA/2017/2380 FRA
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FRANSISCA, Naomi Maria -
Subyek Sri Maryati, ST., MIP., Dr
Deskripsi Kota Cimahi merupakan wilayah perkotaan inti Metropolitan Bandung yang sedang mengalami krisis air bersih siaga satu. Sebagai wilayah dengan luas terbesar ke-2 diantara kelurahan-kelurahan diKota Cimahi, serta jumlah keluarga terbanyak dan jumlah penduduk yang paling padat, RW 02 Kelurahan Melong merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak adanya krisis air bersih di Kota Cimahi. Perkembangan industri, perubahan guna lahan, serta meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan kebutuhan air bersih. Namun peningkatan kebutuhan air bersih tidak diimbangi dengan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut.Peningkatan penggunaan air bersih oleh warga dan khususnya industri mempengaruhi kondisi lingkungan dan ketersediaan air bersih. Hal ini menyebabkan timbulnya kecurigaan adanya krisis air bersih di wilayah RW 02 Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Kerentanan merupakan suatu kondisi masyarakat yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Menurut IPCC (2001) komponen pembentuk kerentanan terdiri dari tiga kriteria yaitu keterpaparan (exposure), tingkat sensitivitas (sensitivity), dan kemampuan adaptasi (adaptive capacity). Selama ini belum ada identifikasi mengenai kerentanan masyarakat dalam mengahadapi krisis air tersebut. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi mengenai kerentanan masyarakat terhadap krisis air di wilayah RW 02 Kelurahan Melong Kota Cimahi. Dalam mengidentifikasi kerentanan masyarakat, dilakukan metode analisis deskriptif dengan teknik modus. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat RW 02 Kelurahan Melong Kota Cimahi berpotensi rentan dalam menghadapi krisis air. Hal ini didukung dengan penilaian terhadap parameter dari masing-masing komponen kerentanan yaitu kapasitas adaptif, keterpaparan, serta sensitivitas yang masih berada pada posisi rentan.Kemudian, untuk merumuskan kerentanan masyarakat di wilayah RW 02 Kelurahan Melong Kota Cimahi digunakan metode analisis deskriptif dengan perhitungan indeks. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa wilayah RT 01 merupakan yang paling rentan terhadap krisis air, dengan indeks kerentanan sebesar 0,6295. Sedangkan wilayah RT 05 merupakan wilayah yang paling tangguh/tidak rentan diantara wilayah lain yang ada di RW 02, dengan indeks kerentanan 0,3667.
Penyusunan Standar Parkir Taman Tematik di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2379 ALF
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ALFAERDANTA, Dini Karunia -
Subyek Denny Zulkaidi, Ir., MUP.,Dr
Deskripsi Fasilitas lahan parkir menjadi perhatian khusus dalam tata guna lahan di suatu kawasan, didasarkan pada kesesuaian data dan kondisi suatu kawasan sehingga dapat memberikan hasil perencanaan yang baik, termasuk penyediaan lahan parkir yang memadai dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar yang didasarkan pada permintaan parkir atau memperkirakan penyediaan kebutuhan parkir dengan karakteristik dari masing-masing pusat kegiatan, salah satunya adalah taman tematik. Pada era Walikota Bandung, Ridwan Kamil, tamantaman diperbaiki dan dikembalikan fungsinya sebagai ruang publik bagi warga. Taman tematik bersifat unik karena memiliki konsep spesifik berdasarkan tema danciri khas masing-masing. Keberadaannya di Kota Bandung memicu persoalan ketidaktersediaan tempat parkir, keterbatasan kapasitas parkir, dan gangguan keluar masuk kendaraan pada on street parking taman, yang terkadang menimbulkan kemacetan sehingga banyak kendaraan yang harus parkir di luar area taman dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung belum memiliki standar parkir pada umumnya, dan khususnya untuk taman-taman tematik tersebut. Secara spesifik penelitian ini mengarah pada penghitungan standar parkir untuk taman tematik berdasarkan permintaan dan penyediaan parkir saat ini, yaitu jumlah ruang parkir yang harus disediakan berdasarkan satuan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data sekunder dan data primer. Penyediaan parkir dilihat berdasarkan jumlah petak parkir yang disediakan oleh taman tematik sedangkan permintaan parkir dilihat berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir di sekitar taman tematik pada saat jam puncak. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan dan efsiensi penyediaan parkir taman tematik.Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis konten, deskriptif, kuantitatif, regresi linier berganda, dan metode rasio. Hasil akhir dari analisis ini adalah persamaan yang menunjukkan banyaknya satuan ruang parkir yang harus disediakan berdasarkan besaran variabel independen yang signifikan pengaruhnya dan merupakan dasar dalam menyusun standar. Agar lebih sederhana dan mudah penggunaannya, persamaan regresi yang dihasilkan dikonversi menggunakan metode rasio. Hasil standar digunakan untuk mengevaluasi penyediaan parkir taman tematik saat ini. Standar yang disusun memenuhi kriteria sederhana, cukup,dan efisien dengan pertimbangan fungsi ruang parkir sebagai fasilitas dan ruang parkir sebagai pengendali keteraturan lalu lintas. Dengan adanya ketiga pertimbangan tersebut persamaan regresi dikonversi menjadi bentuk yang sederhana dengan menggunakan metode rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa standar parkir motor taman tematik di Kota Bandung yang paling optimal adalah 1 SRP per 24-m2 luas taman. Sedangkan untuk mobil pada taman 250-m 2- 1.250-m2adalah 1 SRP per 140-m2luas taman, taman 1.250-m2- 9.000-m2adalah 1 SRP per 55-m2luas taman, dan taman 9.000-m2- 24.000-m2adalah 1 SRP per 140-m2 Luas Taman.
Prinsip Perancangan Ruang Publik Sempadan Kanal Banjir Timur (BKT), Kota Jakarta Timur
Sub Judul
Call Number TA/2017/2378 LIN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang LINATI, Devi Qisthina -
Subyek Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT., Dr
Deskripsi Banjir Kanal Timur dibangun sebagai pengendali banjir di Jakarta dengan menyediakan ruang kosong di kiri-kanan sepanjang kanal. Ruang kosong tersebut kemudian dibangun oleh pemerintah sebagai taman dan jalur sepeda yang kemudian ramai dikunjungi masyarakat. Berbagai kegiatan mulai bermunculan disempadan BKT, mulai dari berolahraga hingga berjualan, sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas publik yang mendukung tanpa menganggu fungsi utama dari BKT sebagai pengendali banjir. Perkembangan pemanfaatan ruang sempadan BKT terjadi dengan sendirinya yang akan memperburuk fungsi dari BKT dan sempadannya. Oleh karena itu studi ini dilakukan karena belum adanya prinsipprinsip perancangan sempadan Banjir Kanal Timur. Tujuan studi ini adalah untuk menata ruang terbuka publik sepanjang BKT melalui prinsip-prinsip perancangan ruang terbuka publik di sempadan BKT.Perumusan prinsip perancangan tersebut dilakukan dengan memperhatikanliteratur terkait, peraturan normatif yang berlaku, penggunaan ruang saat ini, sertapersepi dan preferensi dari pengunjung. Analisis yang digunakan dalammenganalisis literatur terkait dan juga peraturan normatif yang berlaku dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis penggunaan ruang saat ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Dalam menganalisis persepsi dan preferensi pengunjung digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis isi. Dengan mempertimbangkan permasalahan serta potensi ruang publik, persepsi dan preferensi pengunjung, tinjauan literatur, peraturan normatif yang berlaku maka dirumuskan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ruang publik, yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kemenarikan. Komponen yang diatur meliputi jalur pedestrian, parkir, signage didalam ruang publik, kanopi, vegetasi, kamar mandi umum, tempat duduk, tempat sampah, bollards, pembatas kanal, lampu penerangan, pos keamanan, kios-kios, taman bermain, dan kegiatan yang ada di ruang publik.
Studi Kesesuaian Tematik Sebagai Tujuan Penataan Ruang Sub Wilayah di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2377 NOV
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang NOVIANSYAH, Alvin -
Subyek Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D
Deskripsi Penataan dan pemanfaatan ruang di Indonesia diatur dengan dokumen mengenai rencana tata ruang, sesuai dengan skalanya, rencana tata ruang dibagi ke dalam rencana dalam skala nasional, provinsi, kota, maupun tingkat kedetilan yang lebih dalam dari Kota. Rencana Detail Tata ruang adalah rencana yang mengatur tentang pemanfaatan ruang sebagai pedoman dalam pembangunan dan pemanfaatan lahan di tataran yang lebih detail dari kota dan menjadi acuan pemanfaatan ruang dengan skala Bagian Wilayah Perencanaan Kota. Kota Bandung telah memiliki dokumen RDTRK yang telah diresmikan pada tahun 2015 silam sebagai dokumen acuan pemanfaatan dan kontrol penggunaan lahan dengan skala Sub Wilayah Kota sebagaimana ditetapkan pada RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031. Pada dokumen tersebut terdapat tujuan penataan ruang yang menjadi dasar acuan dari rencana-rencana tata ruang yang ada di dalam masing-masing SWK. RDTR Kota Bandung tahun 2015-2035 memiliki suatu hal yang berbeda dengan RDTR lainnya dimana pada RDTRK Bandung terdapat tujuan penataan ruang yang mengadopsi city branding dengan menggunakan tematik perkotaan sebagai tujuan penataan ruang pada kawasan SWK. City branding adalah konsep yang baru bukan hanya di Indonesia, tetapi juga baru bagi perencanaan kota. Konsep ini masih membutuhkan kajian-kajian lebih lanjut mengenai penerapannya khususnya di Indonesia. Adapun begitu city branding ini sendiri tertera menjadi tema-tema perkotaan yang disematkan dalam tujuan penataan ruang. Kesesuaiannya dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang pun dipertanyakan karena adanya metode atau mekanisme yang unik di dalam perencanaan kota Bandung. Untuk mengetahui akan hal-hal tersebut, dilakukanlah studi yang mendalam mengenai kesesuaian tematik sebagai tujuan penataan ruang SWK. Dilihat dari berbagai kesesuaiannya dengan pedoman penyusunan dan karakteristik kawasan yang menjadi bagian dari dasar perumusan, diketahui bahwa perumusan dan tema-tema tujuan penataan ruang yang diterapkan pada RDTRK Bandung tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi eksisting dan dasar-dasar perumusannya, begitu juga dengan konsep city branding yang diterapkan dimana konsep ini masih belum matang diterapkan dan tidak sesuai dengan komponen-komponen yang diatur di dalam literatur konsep tersebut sehingga penerapannya di kota Bandung belum berhasil. Walaupun begitu, jika digunakan sebagai tools untuk mengakselerasi tujuan penataan ruang kota secara keseluruhan, city branding dinilai sebagai alat bantu yang baik dalam memenuhi fungsi kota Bandung sebagai kota perdagangan dan jasa.
Identifikasi Pengelolaan Taman Tematik di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2376 FER
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FERRY, Andreas -
Subyek Nia Kurniasih Pontoh, Ir., M.T
Deskripsi
Potensi Pengembangan Angkutan Pengumpan (FEEDER) Berdasarkan Preferensi Penumpang Trans Metro Bandung Trayek Cicaheum-Cibeureum
Sub Judul
Call Number TA/2017/2375 FEB
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang FEBRIANA, Anna Rayza -
Subyek Puspita Dirgahayani, ST. M.Eng. Dr.Eng.
Deskripsi Kota Bandung sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, telah semakin berkembang menjadi pusat kegiatan pendidikan, jasa, industri dan wisata serta diiringi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, membuat adanya peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi yang menunjang mobilitas penduduknya. Melihat hal tersebut, pemerintah Kota Bandung telah berupaya dengan mengoperasikan Trans Metro Bandung (TMB) Trayek CicaheumCibeureum. Dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan terhadap penggunanya, seharusnya TMB didukung oleh sistem angkutan pengumpan (feeder) yang efisien. Melihat hal tersebut, pemerintah berencana membenahi sistem feeder. Setelah adanya sistem feeder diharapkan pelayanannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna TMB sehingga pengguna TMB tidak perlu menggunakan feeder yang selama ini ada dan dianggap tidak efisien. Maka untuk itu, feeder harus sesuai dengan preferensi pengguna dari TMB dalam hal ini adalah penumpang. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan angkutan pengumpan berdasarkan preferensi penumpang TMB Trayek Cicaheum-Cibeureum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan penumpang terhadap penggunaan feeder yang dikembangkan ini sangat tinggi, dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan yakni bus berukuran sedang yang beroperasi di Trayek Ujung Berung-Cicaheum. Selain itu, pelayanan dari feeder harus mampu memenuhi aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu, secara tarif harus terjangkau yakni Rp 2.000,00-Rp 3.000,00, dan waktu tunggu penumpang terhadap kedatangan angkutan pengumpan ?5 menit dan jarak dari halte dengan lokasi asal atau pun tujuan ?100 meter.
Studi Peralihan Moda Komuter Terhadap Rencana Jalur Ganda dan Elektrifikasi Kereta Api (Studi Kasus: Kereta Api Komuter Lokal Bandung Raya)
Sub Judul
Call Number TA/2017/2374 SHE
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang SHEILLA, Nadia Agni -
Subyek Shanty Yulianti Rachmat, ST., MT., M.Sc., Ph.D
Deskripsi Kereta Api Komuter Lokal Bandung Raya merupakan satu-satunya jalur kereta api berjarak tempuh pendek yang melayani pergerakan penduduk perkotaan di sepanjang koridor bagian barat dan timur Kawasan Bandung Metropolitan Area. Saat ini, kondisi penggunaan moda tranportasi massal ini masih kurang diminati dan belum bisa dijadikan sebagai alternative bagi pengguna kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan kapasitas pelayanan yang masih terbatas dan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengoperasiannya. Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah memberikan solusi berupa rencana pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi (pengadaan sarana dan prasarana KRL). Dengan adanya rencana ini, diharapkan akan membuat perjalanan kereta api tersebut menjadi lebih cepat sehingga mampu mendorong minat masyarakat, khususnya para komuter untuk menggunakan kereta api. Untuk itu diperlukan studi peralihan moda komuter terhadap rencana jalur ganda dan elektrifikasi kereta api. Penelitian ini dilakukan untuk memodelkan peralihan moda komuter di kawasan sekitar stasiun ke kereta api terhadap rencana jalur ganda dan elektrifikasi Kereta Api Komuter Lokal Bandung Raya serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah. metode analisis kuantitatif, analisis regresi binary logistic (Model Binomial Logit), dan analisis sensitivitas. Hasil analisis regresi binary logistic menunukkan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi pemilihan moda kereta api oleh komuter adalah waktu tempuh perjalanan (WP) dan tingkat kenyamanan moda (TK) dengan persamaan fungsi utilitas pemilihan moda Uk-Um=1.147-0.121WP+2.420TK dan menghasilkan nilai probabilitas pemilihan moda kereta api (Pk) adalah 0.3234 yang artinya pada keadaan rata-rata peluang terpilihnya motor lebih besar daripada kereta api. Hasil analisis sensitivitas menunjukan bahwa moda transportasi kereta api dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih dibandingkan motor, jika WP kereta api dapat mencapai nilai kurang dari 60 menit dan TK kereta api dapat mencapai skala pelayanan“Baik”. Sementara analisis peluang peralihan moda akibat adanya rencana menunjukan bahwa keberadaan rencana jalur ganda dan elektrifikasi kereta api terbukti berpeluang mendorong terjadinya peralihan moda komuter, khususnya pengguna motor ke kereta api, dikarenakan terdapat kesesuaian antara kondisi perubahan yang coba di intervensi dalam rencana dengan hasil preferensi WP dan TK yang diinginkan pengguna motor untuk beralih moda ke kereta api akibat adanya rencana. Adapun besar peluang peralihan moda yang dihasilkan tersebut adalah sebesar 5% jika WP mencapai 60 menit, sebesar 15% jika WP mencapai 45 menit, dan sebesar 60% jika TK mencapai skala pelayanan“Baik”.Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan agar adanya rencana jalur ganda dan elektrifikasi kereta api semakin berpeluang besar mendorong terjadinya peralihan moda komuter pengguna motor ke kereta api adalah dengan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kenyamanan moda dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api yang sesuai dengan preferensi komuter. Sehingga dengan kenaikan jumlah penumpang tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya dan mendukung terciptanya transportasi yang berkelanjutan.
Evaluasi Kualitas Pelayanan Angkot di Kota Bandung dari Perspektif Kelembagaan
Sub Judul
Call Number TA/2017/2373 ARF
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang ARFAH, Siti -
Subyek Miming Miharja, Ir., M.Sc.Eng., Ph.D.
Deskripsi Bandung City occupies the fourth position as the city with the worst traffic jams in Indonesia. This is a result of the declining use of public transportation on the one hand and the increase in private vehicles on the other side. The declining use of public transportation happen because such as the absence of rules or standards of service or lack of enforcement of rules or standards that already exist. Rules are a major component in the institutional system. Institutional is a collection of rules that binding interactions of actors in achieving certain goals. Rules are a key aspect that determines the quality of public transportation services. However, rules also need to be followed by institutions that enforce these rules so that the goal of service quality can be achieved. This study will assess the service quality of public transportation in Bandung City from an institutional perspective. This study used a qualitative approach and data collection through interviews with a purposive sampling. The data analysis method used is content analysis and qualitative descriptive analysis. The results of analysis shows that the service quality of public transportation in Bandung City already has some rules or standards derived from legislation, and the relevant stakeholders have run the existing rules but have not been effective due to incomplete rules, lack of clear rules such as exclude information stakeholders executor, and implementation of the rule is not perfectly done by stakeholders. Thus, the necessary efforts so that the service quality of public transportation in Bandung City become better including through the creation or completion of a rule or standard of service quality of public transportation that includes all the attributes of service quality along with an explanation of stakeholders implementing rules, incorporating elements of quality services in the planning of every stakeholder, to enforce the rules or standards that already exist effectively, run LLAJ forum with planned and directed , and koperasi as the technical organizer of public transportation helped set up the service quality of public transportation in particular attribute regularity.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan Air Bersih dalam Perumahan Oleh Developer di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
Sub Judul
Call Number TA/2017/2372 HAN
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang HANIF, Harsyah Kharisma -
Subyek Sri Maryati, ST., MIP., Dr
Deskripsi Fenomena urbanisasi yang semakin marak, menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan lahan, khususnya sebagai tempat tinggal. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Metropolitan Bandung, kebutuhan akan rumah terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya Metropolitan Bandung ke daerah di sekitarnya. Hal tersebut dipandang sebagai peluang bagi developer dalam membangun dan memasarkan perumahan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun, dalam keberjalanannya developer cenderung lebih mengutamakan pembangunan dan pemasaran rumah, dibandingkan dengan penyediaan infrastruktur dasar dalam kawasan yang dibangun, tidak terkecuali pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Perbedaan karakteristik antar perumahan yang dibangun mengindikasikan adanya perilaku dan pertimbangan tertentu yang dimiliki oleh developer. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana perilaku dan pertimbangan developer dalam penyediaan air bersih dikaitkan dengan karakteristik perumahan. Karakteristik perumahan yang dimaksud diamati berdasarkan tahun pembangunan dan bentuk fisik, seperti luas lahan, jumlah rumah, dan luas kavling. Sementara penyediaan air bersih ditinjau berdasarkan sumber air dan sistem pengelolaannya. Keterkaitan antara karakteristik perumahan dan penyediaan infrastruktur air bersih digunakan teknik analisis asosiasi untuk memperoleh gambaran ada atau tidaknya keterkaitan diantara kedua elemen tersebut. Didaptkan hasil penelitian bahwaterdapat sejumlah keterkaitan antara karakteristik perumahan dengan pemilihan sumber air, dapat diasumsikan bahwa adanya kecenderungan tertentu yang dipertimbangkan oleh developer. Di sisi lain, terkait dengan sistem pengelolaan hampir tidak memiliki hubungan dengan karakteristik perumahan yang dibangun.Adapun faktor tahun pembangunan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tidakmemiliki keterkaitan apa pun terhadap penyediaan air bersih dalam perumahan, baik terhadap pemilihan sumber air maupun terhadap sistem pengelolaan yang dilakukan.
Studi Eksploratif Perubahan Konektivitas Udara Kota Bandung Melalui Bandar Udara Internasional Husein Satranegara Bandung 2005-2015
Sub Judul
Call Number TA/2017/2371 IQB
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang IQBAL, Luthfi Muhamad -
Subyek Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr
Deskripsi Globalisasi, yang ditandai dengan semakin terintegrasinya sistem sosioekonomi dan politik secara global telah merestrukturasi kota-kota dan wilayah di dunia. Kota dan wilayah, dalam era globalisasi ini terintegrasi dalam sebuah jejaring (networks) satu sama lain. Akan tetapi, kota dan wilayah yang masuk kedalam jejaring tersebut hanyalah kota dan wilayah yang memiliki keunggulan dan daya saing (competitiveness), karena imbas dan integrasi sistem kota global tersebut bersifat selektif. Ditengah-tengah seleksi global yang sedang dan terus akan berlangsung, Bandung, bersama dua kota lainnya di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya lolos masuk kedalam daftar 120 Kota Global menurut laporan Global City Competitiveness Index yang dirilis Economist Intelligence Unit pada tahun 2012 lalu. Bandung terdaftar pada peringkat 114 dan dipilih karena daya tarik pariwisata (tourism attraction) serta kekuatan ekonomi kreatifnya sebagai penggerak ekonomi kota. Melihat fakta tersebut penulis tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana Kota Bandung terhubung secara udara dengan kota dan wilayah lainnya selama satu dekade terakhir. Penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian besar, yang pertama mengidentifikasi perubahan konektivitas udara Kota Bandung; kedua mengetahui apakah perubahan konektivitas kota Bandung didominasi oleh konektivitas bisnis atau rekreasi; ketiga apakah ada pengaruh antara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhadap pertumbuhan konektivitas rekreasi. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa pertumbuhan konektivitas udara Kota Bandung selalu positif; Pertumbuhan konektivitas rekreasi lebih tinggi dibandingkan konektivitas bisnis; serta terdapat hubungan antara pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhadap konektivitas rekreasi dengan nilai koefisien R 0.915 atau sangat kuat. Dengan demikian keberadaan Bandara Husein patut dipertahankan fungsi dan perannya sebagai gerbang pariwisata Kota Bandung dan Jawa Barat sebelum pada akhirnya Bandara Kertajati (BIJB) beroperasi.
Identifikasi Persebaran dan Klasifikasi Rumah Kos di Kota Bandung
Sub Judul
Call Number TA/2017/2370 BRI
Tahun Terbit 2017
Penerbit Prodi PWK SAPPK ITB
Pengarang BRILIYANTI, Novi -
Subyek Sugiyantoro, Ir., MIP., Ph.D
Deskripsi Selama ini, baik dalam skala nasional maupun daerah, peraturan mengenai rumah kos belum tersedia secara spesifik. Hal ini mengakibatkan tidak adanya standar yang pasti dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah kos di Kota Bandung. Padahal bisnis rumah kos akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan di suatu daerah. Di Kota Bandung sendiri, peraturan mengenai rumah kos di Kota Bandung dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Hotel, padahal sistem sewa menyewa yang berlaku antara hotel dan rumah kos sangat berbeda. Dilihat dari sisi pengguna, pengguna hotel merupakan masyarakat yang sedang bepergian sedangkan pengguna rumah kos adalah masyarakat yang menetap sementara di suatu daerah untuk urusan tertentu. Umumnya masyarakat menyewa rumah kos karena tidak sanggup menyewa rumah kontrakan yang sistem pembayarannya dilakukan pertahun. Berbeda dengan rumah kontrakan yang dibayar pertahun, rumah kos terasa lebih ringan dan fleksibel karena sistem pembayarannya dilakukan perbulan. Alasan inilah yang mendorong mahasiswa untuk tinggal di rumah kos dibandingkan tinggal di asrama, rumah kontrakan, rusunawa, maupun apartemen. Tak terkecuali bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di salah satu kampus yang berada di lokasi aglomerasi perguruan tinggi Kota Bandung. Tingginya permintaan akan rumah kos mengakibatkan rumah kos tumbuh dan tersebar tidak teratur. Untuk mengatur pertumbuhan dan persebaran rumah kos dibutuhkan standar/klasifikasi rumah kos di Kota Bandung. Dari hasil analisis diperoleh bahwa persebaran rumah kos di Kota Bandung terpusat di Kecamatan Coblong, dimana terdapat 2 (dua) perguruan tinggi nasional terkemuka di Indonesia (ITB dan UNPAD). Selain itu, harga sewa kos, harga lahan di kawasan rumah kos, serta tipe jalan yang melalui rumah kos saling berkorelasi satu sama lain. Klasifikasi rumah kos berdasarkan kondisi eksisting di Kota Bandung terdiri dari 7 (tujuh) tipe rumah kos berdasarkan rentang kelas harga yang diperoleh dari website e-kosan.com. Semakin memadai fasilitas bangunan gedung dan sarana prasarana pendukung maka harga rumah kos tersebut akan semakin tinggi. Semakin dekat dengan jalan utama dan akses transportasi umum maka harga rumah kos tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga dengan jarak dari pusat kegiatan, semakin dekat dengan pusat kegiatan, maka semakin tinggi harga suatu rumah kos. Keberadaan peraturan yang berlaku di rumah kos menjadi nilai yang sangat penting dalam tingkatan harga rumah kos di Kota Bandung.
Login