Dampak Interaktif Pembangunan PLTU dan Skenario Pembangunan Kabupaten Cilacap |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2528 ADI |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | ADI, Dwiky Prayogo - |
| Subyek | Hastu Prabatmodjo, Ir., M.S., Ph.D |
| Deskripsi | Keberadaan pembangkit listrik di berbagai daerah akan secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi. Dampak tersebut dapat dilihat dari sudut pandang makro maupun mikro, serta dapat mencakup skala lokal hingga regional. Dampak tersebut perlu diidenfikasi dan diketahui seberapa mungkin dampak tersebut terjadi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan daerah. Kajian ini menggunakan metode Cross-Impact Analysis untuk melihat bagaimana probabilitas terjadinya masing-masing dampak dan pola hubungan antar dampak-dampak tersebut. Hasil pengolahan menggunakan metode Cross-Impact Analysis, digunakan untuk penyusunan skenario kebijakan strategis dengan menggunakan landasan rencana pembangunan yang berlaku. Kajian ini menghasilkan bahwa PLTU memberikan berbagai macam dampak interatif yang mungkin terjadi dan bagaimana antara satu dampak dengan dampak lainnya dapat saling mempengaruhi dampak lainnya, serta skenario kebijakan strategis yang disusun berdasarkan hubungan dampak tersebut. |
Kinerja Daya Tarik Investasi di KEK Sei Mengkei Sumatera Utara |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2527 FIT |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | FITRIANA, Aida R - |
| Subyek | Delik Hudallah, ST., MT., M.Sc., Ph.D |
| Deskripsi | Pengembangan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam menarik penanaman modal asing ke daerah di luar Pulau Jawa sehingga menciptakan pusat pertumbuhan perekonomian baru. KEK Sei Mangkei merupakan kawasan industri untuk pengolahan sawit dan karet di Indonesia. Untuk menarik investasi ke dalam KEK Sei Mangkei, Pemerintah telah memberikan keistimewaan dan insentif berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan investasi yang besar untuk pengembangan infrastruktur guna meningkatkan daya tarik investasi KEK Sei Mangkei. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis kondisi daya tarik investasi di KEK Sei Mangkei yang mencakup linkages KEK, input factor, pengelolaan KEK,infrastruktur wilayah dan kinerja investasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis campuran atau mixed method dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Keluaran dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen yang menjadi pendukung, penghambat yang berpotensi menjadi pendukung serta penghambat daya tarik investasi di KEK Sei Mangkei. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen daya tarik investasi di KEK Sei Mangkei sudah mendukung, namun perlu usaha yang lebih dari seluruh pihak agar daya tarik dapat maksimal. Permasalahan utama daya tarik investasi di KEK Sei Mangkei adalah penyediaan infrastruktur yang belum dilaksanakan sesuai dengan rencana terutama permasalahan harga gas di dalam kawasan. |
Efektivitas Kemitraan Usaha Dalam Pengelolaan Wana Wisata Kawah Putih, Kabupaten Bandung |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2526 KUS |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | KUSTIJADI, Marsha - |
| Subyek | Heru Purboyo Hidayat P., Ir., DEA, Dr. |
| Deskripsi | Wana Wisata Kawah Putih merupakan destinasi ekowisata yang strategis dalam mendatangkan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2025 telah disebutkan bahwa Kawah Putih merupakan salah satu daya tarik wisata primer pada Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) untuk Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan-Garut dan sekitarnya. Konsep yang digunakan oleh KBM Ecotourism Perum Perhutani sebagai pengelola utama dalam mengelola Wana Wisata Kawah Putih tersebut adalah Kemitraan Usaha dengan tujuan optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya potensi wisata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar Kawah Putih. Namun dalam keberjalanannya masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan stakeholder yang terlibat dan belum optimalnya pencapaian tujuan kemitraan di Wana Wisata Kawah Putih. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kewenangan dan tingkat efektivitas kemitraan di Wana Wisata Kawah Putih dengan menilai keberjalanan kemitraan saat ini dengan kriteria kemitraan yang efektif menurut King C. L (2014). Efektifitas perlu dipelajari karena merupakan suatu bukti berhasilnya keberjalanan pengelolaan kemitraan. Jika pengelolaan efektif, maka keberlanjutan ekowisata di Kawah Putih akan lebih terjamin. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui kewenangan masyarakat dan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan teori. Selain itu klasifikasi efektivitas kemitraan usaha di Wana Wisata masuk dalam klasifikasi sedang dengan kriteria terendah adalah komunikasi dan kolaborasi. |
Analisis Multi Actor Co-Creation Bagi Keberhasilan Inkubasi Sektor Telematika di Techno Park Kota Cimahi |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2525 RUS |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | RUSMANA, Pramadya Fazriandi - |
| Subyek | Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D |
| Deskripsi | Setiap daerah memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dalam perekonomian global dan keunggulan kompetitif merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing. Dalam mendukung peningkatan daya saing tiap daerah, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan program pembangunan 100 techno park yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Techno Park merupakan strategi inovasi wilayah melalui penciptaan dan proses komersialisasi dari pengetahuan baru yang menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Studi ini melihat salah satu contoh pengembangan Techno Park di sebuah Kota dapat berpengaruh dalam peningkatan daya saing kawasan dengan mengambil Kota Cimahi menjadi salah satu lokasi yang akan dianalisis karena prestasinya yakni sebagai pusat pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat dengan dasar pengembangan industri kreatif berbasis telematika melalui inkubasi yang hingga saat ini terdapat kecenderungan dimana perkembangan dari industri tersebut masih belum terlihat. Maka dari itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai tahap awal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari inkubasi telematika dan Techno Park itu sendiri, yaitu serangkaian proses value co-creation oleh aktor-aktor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan inkubasi telematika untuk mengoptimalkan Techno Park dalam meningkatkan daya saing wilayah dengan menganalisis peran, kolaborasi aktor dan SWOT dari value co-creation bagi keberhasilan program inkubasi industri kreateif telematika di Techno Park Cimahi . Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa seluruh pihak telah menjalankan peran namun belum optimal dan terdapat potensi kualitas produk serta kekurangan pada penciptaan PBBT dan pendanaan. |
Analisis Daya Dukung Pariwisata Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu Berdasarkan Sudut Pandang Pengunjung |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2524 MUF |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | MUFIDAH, Zahra - |
| Subyek | Arief Rosyidie, Drs., MSP., M.Arch., Ph.D., Prof |
| Deskripsi | Pengembangan daya tarik Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu merupakan salah satu yang diunggulkan dimana merupakan salah satu dari 88 KSPN di Indonesia dan direkomendasikan oleh Pemerintah Jawa Barat karena memiliki berbagai potensi pariwisata. TWA Tangkuban perahu tercatat menjadi salah satu daya tarik yang memiliki jumlah wisatawan paling banyak di Jawa Barat dan mampu menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dimana seringkali ditemukan penumpukan pengunjung pada hari libur. Kondisi tersebut diindikasikan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan mengganggu ekosistem yang ada di dalam dan sekitarnya. World Tourism Organization (1981), yang mengisyaratkan bahwa daya dukung mewakili jumlah pengunjung maksimum yang dapat diterima oleh entitas geografis atau fisik tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial-budaya dan penurunan kualitas kepuasan pengunjung. Penelitian ini mengambil fokus pada studi kapasitas daya dukung pariwisata berdasarkan perspektif pengunjung dimana mencoba lebih lanjut mengidentifikasi adanya perbedaan kualitas pengalaman berwisata yang ditimbulkan dari adanya peningkatan jumlah pengunjung. Peningkatan jumlah pegunjung ditentukan dari banyaknya pengunjung Taman Wisata Alam Tangkuban perahu pada hari libur apabila dibandingkan dengan hari-hari kerja. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah dengan pendekatan deduktif melalui metode pengambilan data kuesioner dan data sekunder dan metode analisis statistik komparasi beda rata-rata. Diketahui bahwa terdapat 10 indikator kualitas pengalaman berwisata di TWA Tangkuban Perahu yang telah melebihi daya dukung pariwisatanya. Adapun 10 indikator tersebut adalah tingkat keamanan dari bencana, tingkat keamanan dari tindak kriminal, pelayanan pembelian tiket, tingkat polusi lingkungan, kebersihan kantin/warung, kebersihan tempat oleh-oleh, kebersihan tempat ibadah, pemeliharaan fasilitas, interaksi dengan orang lain, dan kemacetan lalu lintas yang dihadapi pengunjung untuk berkunjung ke TWA Tangkuban Perahu. |
Identifikasi Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Kekumuhan Lingkungan di Kawasan Permukiman Kelurahan Nyengseret, Kota Bandung |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2523 RAM |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | RAMADHANI, Fauzi - |
| Subyek | Sugiyantoro, Ir., MIP |
| Deskripsi | Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat dengan maraknya fenomena urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan akan hunian. Dengan lahan yang terbatas dan peningkatan kebutuhan akan hunian yang tidak seimbang, yang juga tidak diikuti dengan keterampilan yang cukup oleh penduduknya menyebabkan mereka untuk tidak mempunyai kemampuan dalam memiliki lingkungan hunian yang layak di kawasan perkotaan. Fenomena ini menyebabkan terbentuknya kantung-kantung permukiman kumuh pada kawasan perkotaan, seperti yang terjadi di kawasan permukiman Kelurahan Nyengseret di Kota Bandung. Untuk menangani permasalahan tersebut maka dibutuhkanlah upaya penanganan yang tepat sasaran dan tepat manfaat, dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi kekumuhan lingkungan pada kawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kumuh lingkungan di kawasan permukiman Kelurahan Nyengseret dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekumuhan tersebut, baik dari faktor fisik maupun faktor non-fisik lingkungan permukiman tersebut, secara kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan permukiman di Kelurahan Nyengseret tergolong kedalam kawasan yang kumuh. Kekumuhan tersebut tidak hanya disebabkan oleh karakteristik fisik saja, namun juga disebabkan oleh karakteristik non-fisik seperti kondisi perekonomian penduduk dan juga status kepemilikan hunian penduduk. Karakteristik tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi karakteristik lingkungan fisik lingkungan permukiman seperti kondisi bangunan hunian, prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan permukiman di Kelurahan Nyengseret yang menyebabkan kawasan permukiman tersebut menjadi kumuh. |
Model Kampung Kota Layak Huni Berdasarkan Pendekatan Placemaking (Studi Kasus: Kampung Bratang Binangun, Kampung Genteng, dan Kampung Maspati Kota Surabaya) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2522 ADH |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | ADHAM, Rachman Adie - |
| Subyek | Iwan Kustiwan, Ir., MT., Dr |
| Deskripsi | Budaya bermukim yang dibawa masyarakat pedesaan migrasi ke perkotaan telah membentuk kampung kota yang merupakan bentuk dasar kawasan perkotaan. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan perumahan mereka karena kesibukan mencari nafkah dan gaya hidup perkotaan. Penggunaan teknologi kurang bijak di era modern menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat sangat cepat dan kurang terarah. Penelitian ini bertujuan mendapat rumusan model kampung kota layak huni pada Kampung Bratang Binangun, Genteng, dan Maspati di Kota Surabaya yang dapat diaplikasikan pada kampung-kampung kota lain dengan mudah. Placemaking merupakan konsep yang dapat menjelaskan terciptanya tempat yang baik dari hasil karya penataan masyarakat hebat. Kampung kota sebagai tempat yang baik dapat dilihat dari pengukuran keberhasilan atribut atau komponen konsep placemaking dengan metode kuantitatif. Keberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui evaluasi prinsip-prinsip komunitas pada konsep placemaking dengan metode kualitatif. Hal yang membuat Kampung Bratang Binangun, Kampung Genteng, dan Kampung Maspati menjadi kampung percontohan adalah tentang keberhasilan kampung tersebut menjadi lingkungan yang bersih dan merdeka dari sampah. Sehingga ketiga kampung kota tersebut memiliki rasa nyaman dan citra yang sangat baik. Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hal utama masyarakat mempertimbangkan pemilihan untuk hadir pada suatu tempat. Masyarakat dapat secara aktif mengelola lingkungan mereka karena mereka akan mendapat timbal balik dari terciptanya tempat yang baik. Kampung Bratang Binangun, Genteng, dan Maspati memiliki karekteristik Comfort and Image, Access and Linkages, Uses & Activities, serta Sociability yang sangat baik. Ketiga kampung memiliki bentuk karakteristik fisik lingkungan ramah, nyaman, aman, sehat, akses yang baik, dan penggunaan ruang untuk aktivitas yang menyenangkan. Perbedaan Kampung Maspati dengan kedua kampung kota lainnya adalah masyarakatnya yang memiliki visi. Visi tidak terlalu mempengaruhi pembangunan kampung kota yang hanya dimiliki oleh Kampung Maspati. Sedangkan prinsip menciptakan tempat, bukan menghias; tidak pernah selesai; dan bisa melihat banyak hal hanya dengan mengamati tidak ditemukan hanya pada Kampung Bratang Binangun yang mempunyai pengaruh pada pengembangan komunitas yang mampu merespon berbagai masalah dari setiap perubahan sosial. Pengembangan kampung kota dengan konsep placemaking tidak hanya mengembangkan kota pada aspek fisik saja namun juga pada pengembangan sumber daya manusia sebagai pengguna dan pengelola. |
Penerapan Konsep Walkability IPEN Project di Kawasan Pusat Kota Lubuk Sikaping |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2521 PUT |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | PUTRI, Rizki Ayuni - |
| Subyek | Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D |
| Deskripsi | Sebagai bentuk proses pengembangan Lahan Kota Lubuksikaping yang saat ini masih merupakan kota kecil dan masih banyak yang perlu dirancang, penelitian ini berusaha menerapkan konsep walkability IPEN Project ke dalam perencanaan kawasan pusat kota Lubuksikaping. Konsep Walkability sendiri merupakan turunan dari salah satu paradigma baru dalam perencanaan yaitu new urbanism. Walkability ini dapat ditinjau dari berbagai perspektif, dan di dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif urban fom yang melihat walkability dari sisi guna lahan, dan aksesibilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kesesuaian konsep dengan jenis kawasan. Metode penelitian menggunakan mixed method dengan menggunakan CityEngine untuk memodelkan dan membuat simulasi serta menghasilkan data dalam waktu singkat. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan ke dalam rencana tata ruang dan cukup sesuai untuk diterapkan di Kawasan Pusat Kota Lubuk Sikaping dan tidak akan banyak kendala dalam penerapannya ke lapangan kecuali kendala dana, namun dikhawatirkan konsep tidak bisa menggambarkan kondisi kawasan secara komprehensif. |
Identifikasi Karakteristik Pekerja Contingent dan Non-Contingent Kampung Kota Kawasan Pinggiran Kota Bandung (Studi Kasus: RW 11 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujung Berung) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2520 RAM |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | RAMADHAN, Anandhyka - |
| Subyek | Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D |
| Deskripsi | Kemacetan di Kota Bandung disebabkan oleh pola pergerakan pekerja yang tinggal di kawasan pinggiran kota dan bekerja di pusat kota. Sistem bekerja yang melemahkan ikatan pekerja dengan tempat kerja dan potensi perkembangan teknologi informasi komunikasi menyebabkan kemunculan pekerja kontingen. Mulyana (2016) mengatakan bahwa masyarakat kampung kota mempunyai kecenderungan untuk memilih lokasi bekerja dekat dengan tempat kerjanya dikarenakan pendapatan mereka yang rendah dan keterbatasan ongkos perjalanan untuk bekerja dengan jarak ke tempat kerja yang jauh. Kecamatan Ujungberung merupakan kawasan pinggiran kota yang berperan sebagai gerbang pola komuter Kota Bandung dan mempunyai kawasan perumahan konvensional dan kampung kota. Terdapat potensi bahwa kemunculan pekerja kontingen di Kecamatan Ujungberung akan mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Hingga saat penelitian ini disusun belum pernah dilakukan penelitian mengenai keberadaan pekerja kontingen di kampung kota kawasan pinggiran kota. Cara untuk mengetahui keberadaan pekerja kontingen adalah dengan melihat karakteristik sosio-ekonomi, pola pergerakan pekerja ke tempat kerja, dan perkembangan teknologi informasi komunikasi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan mengurangi pergerakan fisik ke tempat kerja. Hasil kuesioner terhadap pekerja di RW 11 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung adalah mayoritas bekerja dekat dengan tempat tinggalnya dan mempunyai tingkat ketergantungan yang rendah terhadap kawasan pusat Kota Bandung. Jumlah pekerja kontingen di RW 11 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja non kontingen. Penggunaan TIK untuk bekerja dan mengurangi pergerakan fisik di RW 11 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung adalah rendah |
Identifikasi Model Kelembagaan Pengelolaan Perizinan Lahan di Kawasan Batam |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2519 HAF |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | HAFIZ, Fitriyansyah Al - |
| Subyek | Adiwan Fahlan Aritenang, ST., M.GIT., Ph.D |
| Deskripsi | Kota Batam merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia yang memiliki kekhususan yaitu terdapat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam di dalamnya. KPBPB Batam sendiri mirip dengan bentukan Special Economic Zone di Shenzen, China sehingga bisa dikategorikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Badan Pengusahaan (BP) Batam didaulat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pengelola KPBPB Batam, selain Pemerintah Kota Batam yang mengelola wilayah Kota Batam KPBPB Batam yang terdiri dari Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Baru (PP No. 46 Tahun 2007) dan Kota Batam dengan deliniasinya yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2014, selanjutnya disebut Kawasan Batam untuk menyatukan kedua batasan wilayah tersebut. Dalam keberjalanannya, Kawasan Batam dikelola oleh dua badan sekaligus dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing yaitu Pemerintah Kota Batam (UU No. 23 Tahun 2014) dan BP Batam (PP No. 46 Tahun 2007). BP Batam memiliki kewenangan dalam mengelola perizinan lahan di dalam KPBPB Batam yang mengacu pada RTRW Kota Batam. Untuk itu, Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam dan berada pada KPBPB Batam dialihkan kepada BP Batam (PP No. 46 Tahun 2007). Permasalahan timbul dikarenakan terdapat tumpang tindih kepentingan dalam pengelolaan perizinan lahan di Kawasan Batam. Aalisis yang digunakan adalah analisis stakeholder, analisis dengan matriks RASCI, dan analisis kesenjangan dibandingkan dengan preseden KEK lain. Temuan studi yang didapat adalah terdapat pembagian wilayah kerja yang membuat Pemerintah Kota Batam memiliki porsi kewenangan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan BP Batam dalam pengelolaan perizinan lahan di Kawasan Batam. Sleain itu, terdapat perbedaan tingkat kewenangan antar aktor kunci di Kawasan Batam jika dibandingkan dengan aktor kunci di KEK lainnya. |
Dinamika Harga Lahan Zona Nilai Tanah Kawasan TOD Dukuh Atas dan Kawasan TOD Harmoni |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2518 AUL |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | AULYA, Mahendra - |
| Subyek | Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D |
| Deskripsi | Lahan merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan pembangunan karena pembangunan sejatinya dilakukan diatas lahan. Oleh karena itu ketersediaan lahan yang prima dan matang menjadi salah satu faktor penentu dari keberhasilan pembangunan. Lahan yang prima dan matang biasanya diukur melalui nilai nominal harga jual lahan tersebut. Tinggi rendahnya nominal harga tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penentu harga lahan adalah keberadaan dan aksesibilitas terhadap infrastruktur, karena keberadaan dan aksesibilitas tersebut dapat mempengaruhi kematangan lahan. Salah satu penyediaan infrastruktur yang memiliki pengaruh besar terhadap harga lahan adalah infrastruktur transportasi MRT, karena MRT hadir dengan berbagai macam benefit yang potensial besar. Keberadaan MRT yang didukung implementasi konsep TOD akan memberikan benefit positif yang sangat besar, yang tentunya akan ditangkap lahan dalam bentuk kenaikan harga. Kawasan Dukuh Atas yang telah ditetapkan sebagai pusat TOD skala regional tentu akan mengalami kenaikan pada harga lahannya. Selain Kawasan TOD Dukuh Atas, Kawasan TOD Harmoni yang memiliki kesamaan guna lahan dan kesamaan dukungan intermoda juga tentu mengalami kenaikan harga lahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan model dinamika harga lahan yang terjadi pada Kawasan TOD Dukuh Atas dan Kawasan TOD Harmoni, serta mencari seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor penentu harga lahan terhadap dinamika yang terjadi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi hedonik dan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan model dinamika harga lahan yang terjadi, dengan menggunakan data Zona Nilai Tanah dari Kementerian ATR/BPN sebagai data untuk variabel harga lahannya, sehingga unit analisis variabel dalam penelitian ini dilakukan hingga pada level kedetailan zona tanah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa harga lahan kedua kawasan delinasi tersebut mengalami peningkatan secara akumulatif dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Kenaikan atau perubahan harga lahan tersebut dipengaruhi oleh jarak zona tanah terhadap Halte Busway Harmoni, Tingkat Kriminalitas, Harga Lahan tahun 2017, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Ruang Publik, dan Pintu Keluar Tol. Selain itu terdapat pula kecenderungan akan adanya pengaruh keberadaan jalan, terutama jalan arteri, serta pengaruh dari Peraturan Zonasi dan RDTRP yang berlaku dalam membentuk nominal harga lahan. |
Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembiayaan Program Sejuta Rumah Tahun 2015/2017 (Studi Kasus: Pembiayaan Perumahan Griya Sampurna, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2517 PRA |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | PRAMESWARI, Pratiwi - |
| Subyek | Haryo Winarso, Ir., M.Eng., Ph.D., Prof |
| Deskripsi | Rumah yang layak dan terjangkau merupakan hak yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Namun laju penyediaan perumahan belum sebanding dengan laju peningkatan kebutuhan perumahan. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun membutuhkan rumah namun memiliki daya beli yang rendah. Pemerintah mengeluarkan Program Sejuta Rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) sebagai solusi untuk mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan akses MBR terhadap rumah. Tetapi proses pelaksanaan pembiayaan Program Sejuta Rumah masih belum jelas. Dalam penelitian ini akan dijelaskan proses pelaksanaan dan kendala yang menghambat pembiayaan Program Sejuta Rumah di tingkat nasional dan Perumahan Griya Sampurna, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan evaluasi semu. Kriteria evaluasi tersebut adalah fleksiblitas dan keberlanjutan, ekuitas, efektivitas, serta kesederhanaan dan transparansi administratif. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pembiayaan sebenarnya telah memiliki modal untuk mengakomodasi keberjalanan pembiayaan perumahan. Namun pada pelaksanaan di tingkat nasional berbagai kendala banyak ditemukan. Meskipun di tingkat Perumahan Griya Sampurna, pelaksanaan pembiayaan tetap dapat berjalan. |
Studi Dampak Dibukanya Jalan Tol Soroja Terhadap Kinerja Jalan Soreang-Rancabali |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2516 GUN |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | GUNARSO, Chintya Jasmine - |
| Subyek | Miming Miharja, Ir., M.Sc.Eng., Ph.D. |
| Deskripsi | Jalan tol Soroja dibangun dalam rangka mengatasi permasalahan aksesibilitas antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang berdampak pada rendahnya pengembangan dan pemanfaatan potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dengan dibangun jalan tol Soroja diharapkan potensi perekonomian Kabupaten Bandung dapat lebih berkembang termasuk sektor pariwisata karena adanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Bandung yaitu Kawasan Wisata Ciwidey. Dengan dibukanya jalan tol maka diharapkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Peningkatan wisatawan dapat berimplikasi pada beban jalan menuju kawasan wisata. Jalan Soreang-Rancabali merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai Kawasan Wisata Ciwidey. Dengan demikian, beban Jalan Soreang-Rancabali diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas wisata.Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dibukanya jalan tol Soroja terhadap Jalan Soreang-Rancabali. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara primer maupun sekunder. Survei primer yang dilakukan berupa traffic counting, plate matching, dan observasi jalan sedangkan survei sekunder dilakukan untuk mendapatkan data kinerja Jalan Soreang-Rancabali sebelum dibuka jalan tol Soroja. Berdasarkan analisis, didapatkan kesimpulan bahwa terjadi penurunan kinerja Jalan Soreang-Rancabali sebelum dan sesudah dibuka jalan tol Soroja. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai VCR dan penurunan tingkat pelayanan jalan dari LOS B pada tahun 2015 menjadi LOS C pada tahun 2018. Untuk menanggapi penurunan kinerja jalan tersebut perlu dilakukan intervensi terhadap kapasitas jalan di titik-titik yang dapat memicu kemacetan. Titik-titik pemicu kemacetan yang ada di jalan ini antara lain lembah dan lokasi kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi seperti pelebaran jalan dan pengaturan perparkiran. |
Identifikasi Kontribusi Industri Kreatif Terhadap Perekonomian Daerah (Studi Kasus: Industri Rotan di Kabupaten Cirebon) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2515 UMA |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | UMAYAH - |
| Subyek | Wilmar A. Salim, ST., M.Reg.Dev., Ph.D |
| Deskripsi | Perintah pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia telah diterbitkan pada tahun 2009 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia serta pembentukan Badan Ekonomi Kreatif pada 2015. Ekonomi kreatif Indonesia dibentuk oleh ekonomi kreatif di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Cirebon sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2005-2025 dengan potensi tertingginya adalah komoditas dari industri rotan yang merupakan bagian dari subsektor kriya dalam Ekonomi Kreatif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan industri rotan sebagai industri kreatif terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan deskriptif dengan metode pengambilan data sekunder. Identifikasi peranan dilakukan melalui identifikasi karakteristik industri rotan dan menghitung kontribusi serta dampak industri rotan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis berbasis PDRB, ketenagakerjaan, aktivitas perusahaan, dan dampak terhadap sektor lain. Hasil menunjukkan bahwa industri rotan di Kabupaten Cirebon berupa industry furnitur dan industri barang-barang kerajinan dari rotan yang digerakkan oleh pemasok rotan, produsen eksportir, industri rotan formal, industri rotan nonformal, dan eksportir umum. Sistem produksi yang umum dijalankan adalah sistem subkontrak dengan pangsa pasar ±90% pasar luar negeri dan memiliki permasalahan seperti pasokan bahan baku hingga ekspor. Berdasarkan analisis berbasis PDRB, ketenagakerjaan, aktivitas perusahaan, dan analisis dampak terhadap sektor lain, diketahui bahwa kontribusi industri rotan cukup besar dan berdampak signifikan, sehingga industri rotan memiliki peran penting bagi perekonomian Kabupaten Cirebon. Namun, kinerjanya melemah ditandai dengan kontribusi terhadap PDRB dan ekspor yang cenderung menurun serta dampaknya tidak sesignifikan industri makanan dan minuman. |
Kontribusi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Mendukung Keberlanjutan Perkebunan Kopi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2514 SEP |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | SEPTARIZKY, Asri Fatmasari - |
| Subyek | Dewi Sawitri Tjokropandojo, Ir., MT., Dr |
| Deskripsi | Pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu pendekatan dari pengembangan wilayah yang ditemukan untuk menyempurnakan pendekatan pembangunan dari atas dan pembangunan dari bawah. Agar pengembangan ekonomi lokal dapat dikatakan berhasil, pengembangan ekonomi lokal harus mampu meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat setempat, mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesetaraaan, serta mewujudkan pengembangan ekonomi yang mendukung keberlanjutan sumber daya dan produksi. Di Kecamatan Pangalengan, salah satu sumber daya yang menjadi basis pengembangan ekonomi adalah perkebunan kopi. Perum Perhutani membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai wadah bagi petani kopi untuk mengembangkan kapasitas diri, kemampuan budidaya, dan melestarikan lingkungan. Saat ini, pengembangan perkebunan kopi di Kecamatan Pangalengan belum dapat mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat serta belum memerhatikan konsep perkebunan berkelanjutan. Teori yang dijadikan landasan penelitian ini adalah teori Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Blakely dan Leigh (2013). Penelitian dilakukan dengan metode campuran: kualitatif untuk mengetahui implementasi strategi pengembangan ekonomi lokal dan kuantitatif untuk mengukur keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal. Dilakukan wawancara terhadap 18 informan dan penyebaran kuesioner kepada 64 petani untuk dua LMDH bidang kopi di Kecamatan Pangalengan, yaitu LMDH Rahayu Tani dan LMDH Kubang Sari. Hasil dari penelitian menunjukkan rendahnya kontribusi LMDH dalam mengimplementasikan strategi berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal, terutama terhadap pengurangan ketimpangan dan pewujudan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Apabila tidak segera dilakukan peningkatan kontribusi LMDH terhadap implementasi strategi pengembangan ekonomi lokal, perkebunan kopi bisa jadi tidak berkelanjutan dan tidak dapat dijadikan basis pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pangalengan. |
Identifikasi Karakteristik Pelayanan Transjogja (Studi Kasus: Koridor 3A dan 3B) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2513 DAR |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | DARAJAT, Nikmah Rima - |
| Subyek | Binsar Parasian Naipospos, Ir., MSP., Dr |
| Deskripsi | Seiring dengan berkembangnya kawasan perkotaan baik oleh tarikan maupun bangkitan karena pergerakan aktivitas manusia di dalamnya memberikan dampak pada meningkatnya kebutuhan akan akses terhadap pusat-pusat kegiatan dan fasilitas perkotaan lainya. Namun, peningkatan penggunaan moda transportasi pribadi yang paling umum digunakan dalam menjangkau akses dalam kota menimbulkan berbagai permasalahan transportasi dan perkotaan. Penggunaan transportasi publik dipercaya dapat mengurangi dampak dari peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Ketersediaan transportasi publik turut serta mendukung tingkat mobilitas Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui adanya sistem transit Bus Transjogja. Namun, penggunaan Bus Transjogja terkadang kurang efektif dalam melayani pergerakan penggunanya sehingga dapat memengaruhi efisiensi perjalanan. Oleh karena itu diperlukan studi analisa kinerja Bus Transjogja berdasarkan karakteristik pelayanannya khususnya pada koridor 3A dan 3B sebagai koridor utama Bus Transjogja. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif secara kuantitatif untuk menjelaskan tingkat pelayanan Bus Transjogja Koridor 3A dan 3B berdasarkan karakteristik pelayanannya (faktor muat, waktu tempuh dan waktu antara) dan metode analisis guna lahan untuk menjelaskan karakteristik zona lokasi pemberhentian atau transit Bus Transjogja Koridor 3A dan 3B. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pelayanan Bus Transjogja Koridor 3A dan 3B berdasarkan faktor muat termasuk pada kategori kurang produktif. Berdasarkan waktu antara, layanan Bus Transjogja Koridor 3A telah sesuai dengan ketentuan dan 3B belum sesuai. Sementara itu, berdasarkan penggunaan lahannya diketahui bahwa guna lahan yang memiliki nilai tarikan dan bangkitan yang paling tinggi adalah zona pelayanan umum. |
Kajian Penerapan Skema Pendanaan Land Value Capture Berbasis Pajak dan Retribusi Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus: Proyek Pembangunan TOD Koridor MRT Jakarta Fase 2) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2512 DYA |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | DYANDA, Rifa - |
| Subyek | Puspita Dirgahayani, ST. M.Eng. Dr.Eng. |
| Deskripsi | TOD merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir pergerakan moda dengan memusatkan aktivitas pada simpul transportasi. Saat ini DKI Jakarta memiliki rencana pembangunan TOD, salah satunya adalah TOD yang dikembangkan di sekitar Koridor MRT Jakarta. Dalam pembangunannya TOD membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan pada pengelolaan kawasan dan transportasi MRT. Saat ini tingkat kepedulian antar aktor terlibat pada pengembangan TOD DKI Jakarta dinilai masih rendah, dikarenakan masih belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembiayaan kawasan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai penerapan Skema Pendanaan Land Value Capture (LVC) Berbasis Pajak dan Retribusi yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pada penerapan LVC sebagai opsi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pendanaan TOD di Koridor MRT Fase I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kesenjangan, analisis konten, analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa kemungkinan pada penerapan Skema Pendanaan LVC diketahui bahwa PBB P2, BPHTB, PPH/ PPHTB dan PPN/ PPNBM dinilai masih sulit untuk diterapkan karena memiliki kekurangan pada dimensi tinjauan space, objek, tarif dan rentang pajak berlaku dan cost, Untuk analisis kemungkinan penerapan Skema Pendanaan LVC Berbasis Pajak dan Retribusi diketahui bahwa kecenderungan aktor adalah untuk melakukan pendanaan pada Skema Pendanaan LVC Berbasis Pengembangan, yaitu Skema KPBU dan Pelampauan KLB. Dari hasl penelitian diperoleh kesimpulan bahwa PBB P2 memiliki hambatan yang besar dalam diimplementasikan sebagai LVC, tetapi dapat dikembangkan dengan melakukan perbaikan pada data kadaster dan informasi spasial mengenai informasi penilaian tanah. |
Strategi Penanggulangan Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta (Studi Kasus: Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2511 PRA |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | PRADANA, Vito - |
| Subyek | Harkunti Pertiwi Rahayu, Ir., Ph.D |
| Deskripsi | Daerah pantai merupakan salah satu bagian bumi yang sangat dinamis. Daerah pantai tidak hanya memberikan keuntungan bagi para penghuninya namun juga memberikan bahaya. Salah satu bahaya yang mengancam daerah pantai adalah banjir. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu daerah pesisir paling penting yang ada di Indonesia dan terancam banjir adalah Jakarta Utara. Salah satu wilayah yang terancam banjir tersebut adalah Kecamatan Cilincing, yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Primer pada RTRWP DKI Jakarta 2030. Sebagai Pusat Kegiatan Primer, terdapat permukiman padat penduduk, kawasan-kawasan industri dan pergudangan, dan fasilitas penting seperti pelabuhan dan jalan tol. Bahaya tersebut dapat lebih mengancam akibat perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah, serta perubahan sosio-ekonomi yang dinamis. Melihat ancaman dan kerentanan yang ada dan dapat bertambah, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko banjir di Kecamatan Cilincing. Saat ini sudah terdapat upaya-upaya penanggulangan banjir yang direncanakan maupun dilakukan di Kecamatan Cilincing, baik pada tahap pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan.Untuk melihat apakah upaya yang dilakukan saat ini sudah dapat mengurangi risiko banjir di masa mendatang, maka dilakukan kajian risiko dengan menggunakan pembobotan melalui metode AHP dan analisis risiko bencana. Pada beberapa wilayah di Kecamatan Cilincing, upaya yang sudah dilakukan tersebut belum cukup untuk mengurangi potensi risiko banjir yang ada. Beberapa wilayah pada Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru masih memiliki RW dengan proyeksi tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi. Pada wilayah-wilayah tersebut sangat diperlukan peningkatan upaya penanggulangan banjir dari yang sudah ada sekarang. Peningkatan upaya dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas upaya yang sudah ada sekarang, realisasi rencana penanggulangan bencana dalam RTRWP DKI Jakarta 2030, RDTR Kecamatan Cilincing, dan RPB DKI Jakarta 2014-2019, serta penambahan upaya atau kebijakan baru di luar yang sudah dilakukan atau direncanakan. |
Identifikasi Lokasi dan Estimasi Kebutuhan Parkir Untuk Shared Parking (Studi Kasus: Rencana Kawasan TOD Jalur LRT Koridor 3 Kota Bandung) |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2510 IND |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | INDRIATY, Tutut - |
| Subyek | Shanty Yulianti Rachmat, ST, MT., Ph.D |
| Deskripsi | Kota Bandung menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, sosial, dan budaya dari kawasan-kawasan di sekitarnya. Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016, sebesar 41,22% (BPS, 2015-2017).Lalu, total kapasitas angkutan umum di metropolitan Bandung hanya terpakai 1/3 dari 1,87 juta penumpang/tahun. (BUMP, 2016). Penduduk menjadi lebih bergantung pada kendaraan pribadi sebagai alat pergerakan sehari-hari. TOD menyediakan peluang untuk peningkatan aksesibilitas transit dan pencampuran berbagai jenis guna lahan. TOD menawarkan peluang yang signifikan untuk mengurangi jumlah tempat parkir dibawah persyaratan parkir konvensional untuk guna lahan ritel, perkantoran, dan perumahan, dengan mendorong penggunaan transit. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, shared parking merupakan cara yang dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kawasan TOD. Namun, belum adanya kajian mengenai proses penyediaan shared parking yang terdiri dari proses pemilihan lokasi dan penghitungannya, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai proses pemilihan lokasi dan penghitungan kebutuhan parkir dalam kawasan TOD jalur LRT Koridor 3. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi diterapkan shared parking dan estimasi kebutuhan parkirnya di Kawasan TOD Jalur LRT Koridor 3. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumen formal, popular times dan street view google maps, observasi, serta parking counting. Proses analisis data dilakukan dengan analisis isi, analisis data spasial, dan skoring. Adapun penelitian ini menghasilkan lokasi yang berpotensi diterapkan shared parking di Kawasan TOD Jalur LRT Koridor 3 adalah Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Braga, Veteran, Sunda dan Pelajar Pejuang 45 yang berpotensi tinggi. Sementara, 4 kawasan lainnya berpotensi sedang. Kawasan yang paling berpotensi adalah Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Pelajar Pedjuang 45 dengan 87,5%. Estimasi kebutuhan parkir untuk shared parking di Kawasan Pelajar Pejuang 45 adalah 518 SRP mobil dari ketersediaan parkir eksisting yang berjumlah 1339 SRP mobil. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan parkir saat ini berlebihan yang menyebabkan tidak optimalnya penggunaan lahan parkir. |
Penerapan Pertanian Berkelanjutan Pada Pertanian Hortikultura di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat |
|
| Sub Judul | |
| Call Number | TA/2018/2509 MAR |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Penerbit | Prodi PWK SAPPK ITB |
| Pengarang | MARDHIAH, Khairani - |
| Subyek | Dewi Sawitri Tjokropandojo, Ir., MT., Dr |
| Deskripsi | Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang dirumuskan untuk menanggapi orientasi pembangunan saat ini yang cenderung terlalu berorientasi pada bidang ekonomi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Konsep ekonomi hijau menjadi strategi pembangunan ekonomi baru yang memadukan pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai sektor yang masih memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menentukan terwujudnya penerapan ekonomi hijau melalui implementasi pertanian berkelanjutan. Penelitian ini fokus pada penilaian penerapan pertanian berkelanjutan pada pertanian hortikultura di Kecamatan Lembang yang ditinjau berdasarkan dimensi ekologi/lingkungan, sosial dan ekonomi. Dimensi ekonomi pertanian berkelanjutan menekankan pada penjaminan ekonomi pelaku pertanian dan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dimensi sosial menekankan pada kemampuan pelaku pertanian dalam meningkatkan sumber daya melalui aksesibilitas terhadap sumber informasi dan kelembagaan, serta dimensi ekologi/lingkungan yang menekankan pada upaya pemeliharaan lingkungan melalui pengurangan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, penerapan knservasi dan dampak terhadap lingkungan. Masing-masing dimensi tersebut dinilai berdasarkan indikator sehingga menghasilkan nilai proporsi dari penerapan atau tidaknya suatu indikator. Penilaian terhadap implementasi pertanian berkelanjutan ini melihat sejauh mana penerapan pertanian berkelanjutan sehingga dapat diketahui komponen-komponen yang menghambat penerapan pertanian berkelanjutan berdasarkan dimensi ekologi/lingkungan, sosial dan ekonomi. |